Jokowi dan PM Malaysia Desak ASEAN Bertindak terhadap Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin satu suara mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) agar membahas situasi politik yang memanas di Myanmar.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi bersama Muhyiddin usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2).

Indonesia dan Malaysia, ujar Jokowi, sepakat mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN guna membahas perkembangan situasi terkini di Myanmar.

“Tadi secara detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun menyatakan keprihatinannnya atas apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Ia berharap perbedaan politik tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of Law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muhyiddin pun memandang serius kudeta yang terjadi di Myanmar. Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi di sebuah negara.

“Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam,” jelas Muhyiddin.

Isu Tenaga Kerja Indonesia

Adapun isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan bilateral kali ini adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia. Jokowi mengapreasiasi kerja sama atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan mencari nafkah di negeri jiran tersebut selama ini. Jokowi pun menekankan pentingnya untuk menyelesaikan berbagai kerjasama baru terkait penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.

“Selain itu dua negara juga perlu membangun One Channel System agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” papar Jokowi.

Sementara itu, Muhyiddin memastikan bahwa Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia sesuai dengan UU yang berlaku.

Ia juga menekankan kepada Jokowi, untuk terus memastikan WNI yang ingin datang dan bekerja di Malaysia harus melalui cara yang sah dan legal.

“Malaysia percaya bahwa dengan perbincangan berterusan, kedua-dua negara akan mencapai persefahaman dan persepakatan mengenai MoU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia (PDI) selaras dengan aspirasi undang-undang buruh negara masing-masing,” ungkap Muhyiddin.

Kampanye Hitam Sawit Indonesia

Persoalan kampanye hitam (black campaign) sawit Indonesia pun turut dibahas dalam pertemuan ini. Indonesia, kata Jokowi, akan terus berjuang melawan diskriminasi terhadap produk sawit tanah air.

“Perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” kata Jokowi.

Terkait isu tersebut, Muhyiddin mengungkapkan bahwa kampanye antisawit Indonesia itu tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia yang sesuai dengan komitmen Uni Eropa (UE) kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization) terkait perdagangan bebas.

“Malaysia akan terus bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit terutama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Ini bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit, terutamanya bagi menyelamatkan,” kata Muhyiddin.

Isu Laut China Selatan

Keduanya, juga saling bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan di kawasan, termasuk kekisruhan yang terjadi di Laut China Selatan beberapa waktu terakhir ini.

“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan, jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” katanya.

Senada dengan Jokowi, Muhyiddin pun berpendapat permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan harus diselesaikan sesuai dengan prinsip undang-undang antarbangsa yang universal, termasuk UNCLOS 1982.

“Malaysia commited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai,” kata PM Malaysia. ​

Perkuat Hubungan Bilateral

Jokowi dan Muhyiddin berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sebagai negara tetangga yang dekat dan serumpun, kata Jokowi, Malaysia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di beberapa bidang seperti perdagangan, investasi, pariwisata, sosial dan budaya.

“Jadi saya kira ini hubungan yang sangat baik dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik terbuka dan komprehensif,” ujar Jokowi.

Muhyiddin pun berharap hubungan strategis dan komperehensif antar kedua negara bisa dioptimalkan terutama di bidang ekonomi, dan perdagangan.

“Pengukuhan rangka kerja sama ini mencerminkan tekad dua pemimpin serumpun untuk berganding bahu demi menjana kemakmuran bersama,” pungkasnya. [gi/ft]