[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta pemerintah berhati-hati dengan keputusan menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris. PGI mengkhawatirkan pelabelan itu berdampak pada psikososial masyarakat Papua dan warga Papua yang berada di perantauan.
“PGI meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat,” kata pejabat Humas PGI Philip Situmorang dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Mei 2021.
Philip mengatakan, PGI meminta pemerintah fokus kepada agar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. Ia mengingatkan sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju hal ini, misalnya “Road Map Papua” yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia sebagai hasil studi dan kajian komprehensif bertahun-tahun.
Dalam hasil kajian LIPI itu, setidaknya ada empat isu yang menjadi sumber konflik Papua. Yakni masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970; kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta; dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua.
PGI menilai penyelesaian masalah Papua dengan solusi damai jauh lebih bijaksana, ketimbang menambah rumit upaya damai yang selama ini terus disuarakan gereja-gereja di Indonesia.
“Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan admai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh,” ujar Philip.
Selain itu, Philip melanjutkan, pemerintah juga harus mengevaluasi secara menyeluruh meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir-akhir ini. Eskalasi kekerasan terjadi di Kabupaten Nduga sejak akhir 2018, juga di Kabupaten Intan Jaya pada akhir 2020, dan kini di Kabupaten Puncak.
Peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah, kata Philip, perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua.
Philip berujar, hasil evaluasi itu dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua. Wibawa negara pun disebutnya akan lebih dihormati karena bijak menyikapi situasi.
PGI juga meminta pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Papua.
Operasi militer digelar di Kabupaten Puncak dalam beberapa hari ini menyusul tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disebut KKB oleh pemerintah. Dipicu insiden ini, pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: KontraS Beberkan Implikasi Buruk Pelabelan Teroris pada KKB Papua
[ad_2]
Sumber Berita
