Obligasi Sektor Informal dan UMKM, Keharusan Yang Tidak Bisa Ditunda

[ad_1]

Telegrafi – Hari kemarin, tanggal 19 Februari 2021, saya mempergunakan metode Wawancara Imajiner dengan Bung Karno membedah buku KDM dengan follow up substansi sejarah geopolitik dan perspektif masa depan RI.

Bung Karno (BK): Bung Christ, semua orang sudah capek membaca sejarah masa lalu. Apa resep konkret kamu dalam buku KDM yang orisinal, dan yang penting realistis bisa terlaksana. Dan bukan wishful thinking idea muluk angin surga, utopia dan angan-angan wartawan frustrasi.

Christianto Wibisono (CW): Terima kasih atas kritik yang pas dengan kejenuhan masyarakat yang mendambakan efektivitas negara dan pemerintah dalam mengelola Indonesia menghadapi tantangan 25 tahun ke depan, apakah dalam satu generasi Indonesia bisa menjadi nation state ke-4 sedunia dalam kualitas bukan hanya kuantitas. Justru kita semua memerlukan grand design bapak sebagai arsitek sistem politik Indonesia.

BK: Saya baca arsip pilpres detik.com Senin 7 April 2014 di https://news.detik.com/berita/d-2547435/prediksi-koalisi-front-banteng-vs-kloter-garuda, usulan terobosan kamu menuju sistem dwi partai menjelang Pilpres 2014.

Capres Jokowi memimpin Front Banteng Nasional dengan koalisi partai nomor urut 1-7-8-4-5-2-15 (NasDem, PD, PAN, PDIP, Golkar, PKB, dan PKPI) yang bisa menjamin integrasi pileg dan pilpres 2 kali saja. Front ini gampang diingat, yaitu hari proklamasi dan angka 2 sebagai front koalisi pendukung Jokowi.

Capres Prabowo memimpin Kelompok Terbang (Kloter) Garuda yaitu partai No 3-6-9-10-14 (PKS, Gerindra, PPP, Hanura, dan PBB). Resep itu tidak serta merta terjadi pada 2014. Baru pada Pilpres 2019 terjadi koalisi Jokowi-Prabowo yang menakjubkan dan menjadi model dunia. Bahkan Pilpres AS yang membelah AS jadi dua kubu lebih gawat dari Indonesia, dianjurkan mengikuti model koalisi Jokowi-Prabowo. Jadi kalau mau Indonesia hebat No 4 sedunia tahun 2045, ya efisienkan sistem presidensial dengan sistem dwi partai. Kalau masih genit, ya fusi dulu meniru Soeharto bikin 2 partai dan 1 Golkar.

CW: Wah, resep Bapak kok malah menjiplak Orba Soeharto, tidak ada yang orisinal terobosan untuk 2024?

BK: Begini terobosan itu out of the box asal jangan out of your mind. Saya usulkan Jokowi memimpin Front Banteng PDIP mencalonkan Presiden ke-8, yang diharapkan bisa mengorbitkan figur berbobot untuk dua periode 2024-2034. Prabowo bisa “mewariskan” Kloter Garuda Gerindra untuk mengorbitkan kontestan mengimbangi Capres 8 dari Front Banteng PDIP group.

CW: Pak, kita ini bicara pada level faktual bukan imajiner. Dari sekian banyak nama yang disebut oleh pelbagai survey, sudah muncul 15 nama, menurut bapak siapa yang bisa diandalkan dan diperlukan memimpin Indonesia menghadapi geopolitik era Covid dan recovery ekonomi global.

BK: Nah, saya sekarang betul-betul capek mengulangi ratusan halaman buku KDM. Kalau membaca buku KDM saja terutama generasi milenial tidak suka, tidak hobby. Sedang elitenya merasa sudah mafhum sejarah kebijakan ekonomi politik yang bermuara pada kegagalan dan lengsernya dua presiden di tahun 1966 dan 1998, ya saya merasa sudah jenuh kita berimajinasi.

Mulai sekarang kita biarkan buku itu dibaca dan dibedah orang. Kalau memang diabaikan, ya sudah. Kita sudah berusaha mengungkapkan blunder masa lalu agar tidak terulang. Hadiah Nobel melayang lepas dari tangan RI. Dua presiden satu rezim kiri gagal ekonominya dan harus menggunting uang, menurunkan nilai uang dan sanering yang membuat saya lengser. Soeharto rezim kanan juga gagal, meski sudah 5 kali devaluasi dalam waktu 13 tahun (1970-1983), lengser karena rupiah ambruk ke Rp17.000 per 1 dolar AS pada 1998.

CW: Ya Pak, itu orang teknokrat sudah hafal luar kepala. Sekarang bagaimana kita bisa yakin bahwa Indonesia bisa jadi No 4 sedunia dengan sistem politik defisit efektivitas dan ICOR tertinggi di ASEAN 6,7 dibanding ASEAN 3,2.

BK: Ya, itu kan sudah kita bahas dan promosikan bahwa gebrakan Omnibus Law itu adalah untuk meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam persaingan ekonomi politik global. Kita juga sudah bosan mengungkap bagaimana agar kita menciptakan iklim kondusif bagi arus investasi, karena dana ACU US$ 1,4 trilliun di pusat keuangan global Singapura tidak akan tertarik untuk investasi jangka panjang di Indonesia kalau diganggu oleh demo radikalis ekstremis predator SARA.

CW: Ya, Bapak rupanya masih menghemat resep dan advice, karena melihat simulasi KPU untuk Pilpres 2024 memberi jadwal yang masih “lama”. Coblosan akan dilakukan Maret 2024 karena KPU harus menetapkan hasil pilpres siapa paslon terpilih 6 Oktober 2024 agar bisa dlantik 20 Oktober 2024 sebagai presiden ke-8 menggantikan Jokowi.

BK: Ya, pengumuman nama calon boleh dimulai Juli 2022,lalu rekrutment calon oleh parpol dari para capres-cawapres. Bicara sekarang terlalu prematur, nanti saja mungkin Juli 2021 pas setahun kita masih bisa merekrut memilah dan mengelus-elus, jago kita untuk maju jadi Presiden ke-8. Pilihan kita tentu tidak boleh terlalu meleset, sebab kalau gagal meramal mungkin kita sudah tidak akan digubris oleh publlik yang sudah capek membuang waktu membaca buku ratusan halaman yang for nothing nobody cares.

CW: Ya, kalau Bapak yang pendiri Republik, Proklamator dan Presiden pertama RI saja sudah pesimis fatalis, apalagi saya yang hanya reporter Istana waktu transisi 1966-1970. Semoga bulan Juli 2021 kita sudah bisa lebih mengerucutkan nama Capres 8 yang lebih definitif dan realistis.

BK: Saya ingin memberikan kode kipas, di mana di bagian bulatan bisa dipasang foto nama cawapres, sedang dipangkal kipas adalah foto nama Capres 8. Misalnya capres-nya Ganjar Pranowo, maka di bulatan kipas bisa dipasang Yenny Wahid, SMI, Airlangga, Andika Perkasa, Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Dr Terawan. Terobosan Vaksin Nusantara oleh tim gabungan eks Menkes Dr Terawan dan peneliti AS asal Indonesia, serta RS Dr Karyadi dan Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang berpeluang menjadi pemenang dalam balapan vaksin internasional. Maka duet GP-Terawan layak masuk Kode Kipas.