Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi COVID-19 untuk Nakes Lansia

Pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun dalam program vaksinasi COVID-19 yang dimulai hari ini, Senin (8/2). Golongan usia tersebut mendapat prioritas karena tingginya risiko terpapar dan tingkat kematian.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (7/2), menjelaskan bahwa kategori usia lansia ini harus segera divaksinasi. Berdasarkan data yang ada, dari total angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia, sebanyak 50 persen yang meninggal adalah dari golongan lansia atau di atas 60 tahun.

Menteri Budi menambahkan tenaga kesehatan lansia di Tanah Air jumlahnya mencapai 11.600 orang.

Kebijakan pemerintah itu diambil menyusul adanya izin otorisasi penggunaan darurat (emergency use of authorization/EUA) dari BPOM untuk penggunaan vaksin Sinovac atau CoronaVac untuk warga berusia di atas 60 tahun.

Budi menegaskan, segera setelah tenaga kesehatan senior selesai divaksinasi, pemerintah akan segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum yang berusia di atas 60 tahun.

“Kita nanti akan mulainya paralel. Memang yang diutamakan adalah tenaga kesehatan, tapi secara paralel kita akan mendata lansia-lansia yang di luar tenaga kesehatan untuk divaksinasi,” katanya.

Mantan wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan proses penapisan (skrining) yang dilakukan kepada lansia sebelum divaksinasi pada dasarnya sama dengan usia dewasa 18-59 tahun. Namun, ada pemeriksaan yang lebih detail karena makin lanjut usia seseorang, makin banyak penyakit bawaan atau komorbid yang diderita.

900 Ribu Nakes

Budi pun menjelaskan bahwa sampai saat ini sebanyak 900 ribu tenaga kesehatan di 34 provinsi sudah divaksinasi COVID-19. Sebanyak 100 ribu tenaga kesehatan, imbuh Menkes, batal divaksniasi karena mereka penyintas COVID-19.

“Jadi kita bisa tunda suntikannya karena kekebalannya masih ada, tapi sebagian besar banyak yang punya darah tinggi,” tuturnya.

Budi optimis akan mampu memenuhi target memvaksinasi seluruh 1,5 juta tenaga kesehatan sebelum akhir Februari.

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat dua provinsi yang tren kasus positif COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan menurun setelah dilakukan vaksinasi. Salah satu provinsi tersebut adalah Jawa Tengah. Namun, Budi belum mau menjelaskan lebih lanjut karena masih dilakukan berbagai observasi.

“Kita masih ingin melakukan cek dan ricek sekali lagi untuk memastikan apakah itu konsisten, di seluruh provinsi yang vaksinasi nakesnya tinggi. Jateng adalah provinsi yang paling cepat dan paling agresif memvaksinasi nakesnya,” katanya.

CoronaVac untuk Lansia

Secara terpisah, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny S Lukito, mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk masyarakat berusia 60 tahun ke atas pada 5 Februari 2021.

EUA ini dikeluarkan oleh BPOM, setelah memperoleh data-data hasil uji klinis vaksin terhadap lansia di China dan Brazil.

Untuk di China, kata Penny, uji klinik fase I dan II melibatkan 400 orang lansia yang diberikan masing-masing dua dosis vaksin CoronaVac dengan jarak antar dosis 28 hari. Hasilnya, menunjukkan antibodi yang cukup baik, yakni sekitar 97,98 persen. Sedangkan di Brazil, uji klinik fase III melibatkan 600 orang lansia, dan hasilnya menunjukkan vaksin cenderung aman, dan tidak ada efek samping yang serius.

Data-data tersebut, ujarnya, telah dibahas bersama dengan tim komite nasional penilai obat dan sejumlah dokter spesialis untuk menetapkan keputusan penggunaan vaksin COVID-19 ini bagi lansia.

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan EUA vaksin CoronaVac untuk usia di atas 60 tahun dengan dosis dua suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari,” ungkap Penny.

Penny juga mengungkapkan setelah dikeluarkannya EUA untuk vaksin COVID-19 Sinovac, pihaknya akan segera mengevaluasi vaksin merk lain yang akan digunakan pemerintah dalam program vaksinasi massal. Vaksin-vaksin tersebut, ujarnya, harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

“Sudah ada beberapa yang berproses, yaitu AstraZeneca, Sinopharm, dan Novavax itu sudah berproses karena memang sudah ada komitmen dengan pemerintah sehingga prosesnya sudah bisa berjalan,” katanya. [gi/ah]