Connect with us

TIRAS

Presiden Belum Temukan Kepala BNN Yang Pas » TIRAS.id

Published

on

S.S Budi Rahardjo selaku Ketua LSM Ridma Foundation mengkritisi situasi BNN saat ini

TIRAS.id — Benarkah Terjadi kekosongan Kepala BNN saat ini?  Pasalnya,  Komjen Heru Winako sudah pensiun pada 1 Desember 2020 yang lalu, sebagai polisi.

Hingga hari ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa Kepala BNN yang baru.

Tak pelak,  “seolah kosong” posisi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kemudian dikaitkan dengan rotasi dan mutasi yang akan terjadi pada tubuh Polri. Terkait juga urusan Kapolri yang juga akan pensiun awal tahun 2021 mendatang.

Presiden  dalam proses mempertimbangkan banyak hal, disebut-sebut sedang mengkaji organik jenderal mana yang pas di  terkait isu terorisme, hingga  posisi orang nomer satu di tubuh kepolisian republik Indonesia.

Rumors nama-nama kandidat Tribrata satu beredar, dari delapan nama hingga 13 yang disebut masuk radar.

Pilihan “kuat”-nya apakah terhadap sosok jenderal beragama Kristen yang demikian loyal dan berintegritas atau sosok jenderal Islam, yang terlalu dekat dengan FPI.

Urusan ini, akhirnya menyeret sumber daya manusia di lembaga BNN yang  biasanya diisi oleh jenderal polisi berbintang tiga.

Ketika kandidat mantan kapolda metro jaya, dipersalahkan dalam kasus Habib Riziq.  Nama pego menguat di antara kandidat lain. Hanya saja, sosok ini lebih dianggap ahli dalam bidang terorisme yang sekarang ini sedang dibutuhkan.

LSM Ridma Foundation menilai Presiden mendapat info yang tak jernih dalam mengambil keputusan tepat, dari orang-orang sekeliling atau “ring satu”nya.

Tak ubahnya, ketika sempat ramai soal pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Irjen Pol Arman Depari yang sebelumnya telah dimutasi ke Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun sesuai Telegram Kapolri mendadak berubah. Irjen Pol Arman Depari kini justru dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan BNN.

Pengangkatan kembali Irjen Polisi Arman Depari ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/2020 yang dikeluarkan bulan Juli 2020.

Keppres tersebut menyebutkan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN, Arman dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan.

Alasan pihak Sekretariat Negara menerbitkan Keppres tersebut karena hanya ada nama Irjen Pol Arman Depari yang layak duduk di jabatan tersebut. Karena sosok Arman Depari memang polisi tipe pekerja keras. Dan karena waktu diketik, tak mendapat nama kandidat lain, yang diposisikan Deputi Berantas.

“Tak sekedar membingungkan, tapi keterlaluanlah. Kapan kesempatan buat junior dan ASN,” ujar S.S Budi Raharjo, sosok yang sejak dulu menjadi semacam watchdog untuk BNN.

Ketua Umum RIDMA Foundation SS Budi Rahardjo mengusulkan agar Kepala BNN yang dipilih adalah sosok yang  “ngerti” permasalahan narkoba. “Jangan karena hutang budi, dalam kasus tertentu,” ujarnya.

Jangan dipilih sosok yang sekedar senang acara seremonial, tapi kurang berinteraksi dengan wartawan atau orang-orang yang mengerti lapangan. Termasuk mau mendengar masukan dari aktivis NGO.

Kabar beredar dan sekarang berkembang adalah terjadi “tarik menarik” untuk mengisi Kepala BNN, terkait juga dengan urusan Tribrata satu. Termasuk disebut sosok itu harus orangnya T atau B.

Pasalnya, Kepala BNN juga memiliki alat sadap, yang kecanggihannya juga dimiliki seperti KPK. Jika sosoknya tak independen bisa “diorder” untuk menyadap sana ke sini, bukan hanya kepada bandar narkoba, tapi terkait politik atau bisnis tertentu.

“Harus  profesionalisme dan selalu berintegritas,” ujar Budi Jojo yang juga merupakan Ketua Asosiasi  Media Digital Indonesia mengingatkan sosok  yang tepat untuk mengisi Kepala BNN, yang sudah pensiun pada 1 Desember lalu.

Sumber Berita

Anang Iskandar: Kepala BNN Tak Harus Polisi

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TIRAS

Wejangan Kasal di HUT Pomal ke-75

Published

on

By


Kasal berharap kiranya Pomal semakin baik dan ia sangat bangga jika prajurit Pomal terus berdedikasi, kredibel dan profesional serta membenahi organisasi.

“Yang berlandaskan pada kesiapan personel, kesiapan materiil Pomal yang didukung dengan perangkat lunak serta penyelenggaraan dukungan yang baik,” ujar Kasal.

Pernyataan itu disampaikan Kasal saat menghadiri peringatan HUT di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Yudo juga mengatakan bahwa Polisi Militer Angkatan Laut merupakan figur prajurit yang harus memegang teguh semboyan “Wijna Wira Widhayaka”.

Semboyan itu artinya prajurit penegak aturan yang berwatak kesatria, arif dan bijaksana serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip kebenaran.

Kasal meminta setiap prajurit Pomal menjadi teladan dan panutan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan hukum, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

“Saya berharap Polisi Militer Angkatan Laut dapat terus mengedepankan sinergi dan soliditas TNI-Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta menciptakan situasi kondusif antar-instansi penegak hukum dengan mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan program vaksinasi nasional,” ujar Yudo.

Peringatan HUT ke-75 Pomal diawali dengan pengangkatan Kasal sebagai Warga Kehormatan Polisi Militer TNI Angkatan Laut, ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan dan Prosesi Pembaretan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Nazali Lempo.

Sinergi dan soliditas TNI-Polri juga ditampilkan pada kegiatan tersebut, terutama saat pelaksanaan demonstrasi keterampilan mengendarai motor, dilanjutkan dengan pemberian kue ulang tahun dan tumpeng dari Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran, serta pertunjukan demonstrasi freestyle motor gede Aswatama Wira Pratama gabungan dari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) dan Polisi Wanita (Polwan).

Kegiatan itu dihadiri pula oleh Ketua Umum Jalasenastri Vero Yudo Margono, Inspektur Jenderal Angkatan Laut (Irjenal) Laksamana Muda TNI Moelyanto, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasal Laksamana Muda TNI S. Thamrin, para Asisten Kasal, para Kepala Dinas jajaran Mabesal, dan para Pimpinan Kotama TNI AL Wilayah Jakarta, serta para mantan Danpuspomal dari masa ke masa.



Sumber Berita

Continue Reading

TIRAS

Fahri Hamzah: Kejaksaan Terus Sita Aset TSK Kasus ASABRI!

Published

on

By


“Musuh politik” Jokowi  ini mencuit sesuatu yang membuat pendukungnya terhenyak.

Kali ini, di awal 2021  Fahri Hamzah (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019)  tak lagi sebagai sosok politikus yang kerap mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat Jokowi.

Pria kelahiran 10 November 1971 melontarkan cuit mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang sedang bekerja dalam senyap mengusut #megaskandalkorupsi ASABRI.

“Ini saatnya  memberikan dukungan,” ujar Fahri Hamzah lewat twitternya.

Pria kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 ini pertama kali dikenal publik saat dirinya berdemo pada era reformasi 1998.

Fahri Hamzah menepis kabar dukungannya ke Kejaksaan karena telah terima penghargaan Bintang Mahaputera.

“Kalau kerja bagus untuk bangsa, ya kita dukung,” ujar fahri yang memang 15 tahun jadi anggota DPR dan beberapa tahun jadi anggota MPR.

Dalam cuitannya di Twitter, Fahri berharap Kejagung dapat menuntaskan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Sebab menurutnya, ada dugaan kerugian negara yang besar dari kasus tersebut.

Fahri kesal dengan koruptor itu dan kemudian memberi dukungan karena Jaksa Agung yang sekarang termasuk berani, setelah Jiwasraya, diungkap ASABRI bahkan sedang dalam proses Korupsi BPJS Tenaga Kerja.

Di kasus ASABRI, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sebidang tanah dengan luas 3,2 hektare terkait kasus korupsi PT Asabri (Persero) di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Sebelumnya, penyidik (Kejagung) juga tengah bergerak untuk menindaklanjuti temuan 27 aset milik tersangka mantan Dirut ASABRI.  Ada 31 sertifikat, kapal tanker 20 kapal lain termasuk  mobil Ferari juga yang disita.

Kejaksaan sedang menjalankan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya Kejaksaan RI menjaga ‘kebersihan’ institusi.

Bagi Jokowi, kejaksaan juga merepresentasikan wajah pemerintah terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan mengawal pembangunan nasional. Tanpa kejaksaan yang bersih, Jokowi menyebutkan, satu pondasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia otomatis tergerus.

Jokowi mengapresiasi upaya kejaksaan yang terus mengupayakan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Sebagai pemegang kuasa pemerintah, katanya, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk menyelamatkan aset-aset negara.



Sumber Berita

Continue Reading

TIRAS

Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Published

on

By


Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang setingi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung.

MA telah memperluasan implementasi e-Court dan e-Litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, serta peningkatan versi direktori putusan.

“Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 meningkat 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation,” imbuhnya.

Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis dan mendorong penerapan cara-cara baru termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat dan bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan.

Presiden menyebut pandemi mengakselerasi transformasi di lingkungan peradilan.

Tahun 2020 secara virtual,menyebut bahwa cara kerja baru telah dilakukan pada Mahkamah Agung dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga tetap terjaga.

” Datangnya pandemi oleh Mahkamah Agung sebagai momentum,  dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Profesor H Muhammad Syarifuddin  dalam laporannya menyampaikan bahwa penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan pencari keadilan.

Untuk itu Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat dan berinovasi untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

“Di tengah pandemi Mahkamah Agung mengambil langkah cepat dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi elektronik,” kata Ketua MA yang menyampaikan laporan dari Gedung Mahkamah Agung.

Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan demikian penting. Membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik.

Memang akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima merupakan yang terbanyak dalam sejarah. Perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah.

Syarifuddin yang dikenal dengan terobosan Heuristika Hukum ini memaparkan, semua bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.

Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-Verdict, juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus.

Prof Syarifuddin mengakui, upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan.

Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan ‘Landmark Decisions’ dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang makin terpercaya.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending