Tak Kunjung Memenuhi Kewajiban, Kominfo Kirim Surat Teguran Kedua ke STI

  • Bagikan
banner 468x60


Jakarta, Selular.ID – PT Samporena Telekomunikasi Indonesia (STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, kembali menerima surat teguran kedua dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena tak kunjung menenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020, dengan tunggakan berupa tagihan pokok serta denda per bulan Mei 2021 sekitar Rp435 Miliar.

banner 336x280

Sekedar informasi, surat teguran pertama dikirim Kominfo kepada STI pada awal Mei lalu, yang dimana dalam surat teguran tersebut tercantum batas waktu yaitu 31 Mei 2021 untuk perusahan dibalik merek dagang Net1 Indonesia untuk memasarkan layanan 4G LTE untuk memenuhi kewajibanya.

Baca juga: Bersiap! Indosat Ooredoo Segera Terima SKLO, Harga paket 5G Makin Kompetitif

Hingga surat teguran kedua ini dibuat, Kominfo masih menunggu itikad baik dari STI, untuk melunasi kewajibanya. Yang dimana batas waktu pelunasan dari surat teguran  tersebut ialah pada 31 Juli 2021.

Dan Kementerian Kominfo kedepan apabila surat teguran ini kembali tak dindahkan berhak untuk melakukan pencabutan IPFR STI. Lalu melakukan penghentian operasional sementara kegiatan STI pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dilanjutkan dengan pencabutan IPFR milik pada tanggal 1 November 2021, apabila STI tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Baca juga: ATSI: Tidak Lama Lagi ‘Ramai’ Operator Menggelar Layanan 5G

Kemudian untuk menjamin kelangsungan pelayanan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh STI, Kementerian Kominfo akan meminta STI untuk segera menyerahkan skenario perlindungan konsumen sebagai langkah antisipasi jika mereka gagal melunasi pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 yang dapat berakibat pencabutan IPFR.

Pada kesempatan berbeda, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, Muhammad Ridwan Effendi kepada Selular mengungkapkan langkah menagih kewajiban pembayaran STI sudah tepat, karena berdasarkan amanat UU yang berlaku.

Baca juga: Smartphone 5G Murah Hadir di Indonesia 16 Juni

Kemudian dirinya juga berpandangan, sudah seharusnya pelaku industri telekomunikasi memiliki keseriusan dalam mengelar usahanya. “Perlu disadari industri telekomunikasi merupakan industri yang highly regulated dan cont intensive, sehingga diperlukan keseriusan dalam berusaha. Kalau niatnya berusaha, cost yang timbul seperti BHP frekuensi seharusnya dibayar walaupun perusahaan belum untung sekalipun,” tutur Ridwan.

Sekedar informasi, STI merupakan satu-satunya operator seluler di Indonesia yang beroperasi menggunakan pita 450 MHz. STI menggunakan merek dagang Net1 Indonesia untuk memasarkan layanan 4G LTE yang mereka miliki. Berdasarkan catatan di laman resminya, daya jangkau 4G LTE Net1 mencapai 100 km, paling luas untuk teknologi 4G di Indonesia.



Sumber Berita
banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *