Memanas, PD Ancam Pecat Kader dan Seret Kapolri Juga Kepala BIN

[ad_1]

Telegraf – Kader atau mantan kader Partai Demokrat (PD) yang terlibat dalam kudeta diingatkan untuk berhenti merusak PD. Apabila gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPKPD) masih dijalankan, Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Presiden RI ke 6 sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat meminta untuk mengusir kelompok itu tersebut.

“Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO, hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu! Mintakan mereka berhenti merusak partai kita,” tegas SBY, Rabu (24/02/2021).

Akan tetapi, menurut SBY, perlawanan terhadap GPKD tidak bisa dengan kekerasan atau bertentangan dengan hukum.

“Jangan melakukan tindakan yang melebihi kepatutan. Misalnya melakukan kekerasan atau main hakim sendiri. Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai tanpa melawan hukum yang berlaku,” terangnya.

“Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya. Meskipun sering tidak mudah mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi hukum dan tatanan yang berlaku,” imbuhnya.

Sebelumnya, seluruh Ketua DPD PD yang berjumlah 34 orang, kompak meminta agar segelintir kader yang berkhianat untuk dipecat. Jajaran pimpinan DPD PD, mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ketua DPD PD Sulawesi Selatan, Ni’matullah didampingi para ketua DPD.

“Kami bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” tegas Ni’matullah dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021).

Poin pernyataan sikap lainnya yakni, komitmen untuk patuh dan tunduk terhadap konstitusi PD. AHY menjadi ketua umum berdasarkan hasil Kongres V PD pada 15 Maret 2020. Kepengurusan AHY pun telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jajaran DPD PD juga bertekad untuk membangun dan membesarkan PD yang sedang bangkit dan diterima publik.

“Sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat,” ungkapnya.

Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya GPKD menggelar kongres luar biasa (KLB). Sebab dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan 2/3 ketua DPD sebagai pemilik suara.

Melibatkan Beberapa Pejabat Negara

Tidak hanya ancaman pemecatan para kadernya, sejumlah pejabat negara pun ikut disebut mendukung upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKPD) yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Teranyar, dua pejabat tinggi negara diseret ke pusaran polemik.

“Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin (Kepala BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya,” kata SBY dalam cuplikan video yang disebarkan DPP Demokrat, Rabu, (24/02/2021).

Namun SBY masih meyakini bahwa pejabat-pejabat tersebut tidak terlibat. Mereka diyakini memiliki integritas dan tidak mendukung niat buruk tersebut.

“Tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Moeldoko disebut berupaya mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan, Moeldoko mengeklaim telah didukung oleh sejumlah pejabat negara.

AHY dalam konferensi persnya pada 1 Februari 2021 menyebutkan, Moeldoko mengklaim didukung oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD disebut-sebut mendukung upaya tersebut. Begitu juga dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

“Informasi ini berdasarkan keterangan sejumlah kader yang diajak bertemu oleh Moeldoko. Pertemuan terjadi di Hotel Aston, Kuningan, Jakarta, 27 Januari 2021,” katanya.

AHY pun telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi keterkaitan sejumlah nama tersebut dengan pihak istana. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Jokowi dengan memberikan keterangan melalui Menteri Sekretaris Negara Partikno, juga kedua menteri itu pun membantah tudingan tersebut.