[ad_1]
Telegraf – Kementerian Kesehatan Filipina menyelidiki penggunaan vaksin Covid-19 ilegal di negara itu. Hal tersebut dilakukan usai salah seorang penasihat presiden Rodrigo Duterte, mengaku telah menerima suntikan vaksin Sinopharm dari China yang diselundupkan ke Filipina.
Diketahui, Filipina sejauh ini belum memulai vaksinasi Covid-19. Pemerintahan Duterte itu bahkan belum menerima vaksin Covid-19 dari produsen manapun meski pun jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 menjadi salah satu yang tertinggi di Asia.
Badan Administrasi Makanan dan Obat (FDA) sampai saat ini belum mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin Sinopharm. Sinopharm sendiri juga belum mengajukan izin penggunaan darurat vaksinya di Filipina kepada FDA.
Kedua hal itu lantas membuat setiap impor dan distribusi vaksin merupakan tindakan ilegal.
“Kami sedang menyelidiki insiden ini karena tidak baik mempelajari inokulasi vaksin yang tidak melalui prosedur dengan tepat,” kata Kepala FDA Filipina, Enrique Domingo.
Sejauh ini, Sinopharm belum buka suara terkait dugaan vaksin yang beredar ilegal di Filipina.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Filipina, Rosario Vergeire, mengatakan penerima vaksin ilegal juga bisa dikenai sanksi.
Dalam kolom surat kabar Filipina pada 20 Februari lalu, salah satu penasihat Duterte, Ramon Tulfo, mengungkapkan ia telah menerima dosis pertama vaksin Sinopharm pada Oktober lalu.
Vaksin yang ia pakai, kata Tulfo, berasal dari pasokan yang juga digunakan oleh salah satu ajudan Duterte.
“Saya mendapatkan vaksin dari seorang teman yang menyelundupkannya ke negara itu,” kata Tulfo kepada One News seperti dikutip dari AFP, (25/02/2021).
Tulfo memaparkan bahwa selain dirinya, beberapa pejabat pemerintahan Duterte lain juga telah menerima suntikan vaksin Sinopharm tersebut. Tulfo bahkan mengatakan ia tidak merasa bersalah telah menggunakan vaksin Covid-19 ilegal.
Sementara itu, pada bulan lalu, pengawal Duterte mengaku telah menerima vaksin Covid-19 ilegal tanpa sepengetahuan Duterte. Insiden itu spontan memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa terhadap vaksin yang masih jarang dan adalah sebuah pelanggaran hukum.
Pengakuan Tulfo itu menambah spekulasi publik Filipina bahwa vaksin Covid-19 tersedia di pasar gelap di negara itu.
Photo Credit: Presiden Filipina Rodrigo Duterte. AP Photo
[ad_2]
Sumber Berita