[ad_1]
INFO NASIONAL – Pemerintah optimistis pemulihan ekonomi akan terjadi tahun depan. Keyakinan tersebut menguat setelah melihat sinyal perbaikan di kuartal III 2020 menjadi minus 3,49 persen. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II anjlok hingga minus 5,32 persen.
“Kita telah melewati titik rendahnya di triwulan ketiga terkontraksi minus 3,49 year on year lebih baik dibanding Jerman, Singapura, Meksiko, Filipina, dan Spanyol yang lebih dari minus empat persen,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Indonesia Outlook 2021 yang digagas Tempo, Jumat 11 Desember 2020.
Menurut Airlangga, permintaan domestik dan keyakinan konsumen memicu pemulihan ekonomi. Sejumlah sektor yang sanggup bertahan dan mencatat pertumbuhan positif antara lain pertanian, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, dan kesehatan.
“Ini dibuktikan dengan indeks PMI (purcashing managers index) yang mencapai 50,6 persen. Aktivitas manufaktur domestik meningkat ke level ekspansi, terdorong dari peningkatan utilitisasi industri dalam negeri,” katanya.
Kebijakan dalam APBN 2021 diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia,. Untuk menjaga tren positif agar Indonesia sukses keluar dari resesi, maka alokasi belanja APBN diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi.
Pemerintah turut mendorong substitusi impor dan berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa. Program ini mendorong pendalaman industri pada tujuh sektor, antara lain elektronik, otomotif, makanan dan minuman, kimia farmasi, tekstil garmen, dan energi baru terbarukan.
Sementara itu, alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 372,3 triliun untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral pemda, padat karya, dan pengembangan ICT. “Seluruh rangkaian program ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sehingga membantu penyerapan tenaga kerja,” ucap Airlangga.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius pemerintah. Imbas pandemi, jumlah pengangguran menjadi 2,67 juta dari sebelumnya 1,84 juta orang. Selama 2020 sejumlah program telah dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya program kartu prakerja.
Ada tujuh fokus Kemenaker tahun depan untuk menyiapkan tenaga kerja. Pertama, reformasi birokrasi sehingga pelayanan publik lebih baik. Kedua, mengembangkan ekosistem digital informasi dan pelayanan ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi, dan informasi pasar kerja. Ketiga, melakukan transformasi balai latihan kerja untuk menyiapkan lulusan yang dibutuhkan industri. Keempat, berupaya menyinkronkan (link and match) kebutuhan industri dengan lulusan pendidikan.
Kelima, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Keenam, mengembangkan talenta muda untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif. Ketujuh, melakukan reformasi pengawasan ketenagakerajaan, dan terakhir menjalin hubungan industrial agar tercipta kesejahteraan bagi tenaga kerja.
Sementara itu, pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan didorong untuk menggerakkan ekonomi. Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020, atau UU Cipta Kerja, memberi banyak keuntungan bagi UMKM. “Di UU Ciptaker belanja kementerian dan lembaga minimal 40 persen untuk UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Teten menjabarkan langkah Kemenkop UKM tahun depan yang meliputi tiga hal. Yakni mendorong transformasi UMKM ke sektor formal, mendorong transformasi digital dan teknologi pasar modern, serta mendorong pengembangan UMKM berbasis rantai nilai, berdasarkan klaster, kawasan, dan komoditi unggulan (sharing factory).(*)
[ad_2]
Sumber Berita
