Labuhanbatu, Gatra.com- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumut, terus mendongkrak terwujudnya kampung nelayan maju. Kolaborasi dari seluruh stakeholderpun terus didongkrak.
Pengembangan kampung nelayan maju untuk mengubah kampung yang tadinya terkesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju serta tertata dengan baik itupun, direncanakan akan selesai dan diusulkan ke pusat guna ketersediaan anggaran. “Ya, segala sesuatunya harus selesai bulan ini, untuk mendapatkan DAK tahun 2022 maupun dari dana Kementrian Kelautan,” kata Kepala Bappeda, Hobol Z Rangkuti, Jumat (11/6).
Menurutnya, percepatan terciptanya program tersebut dibutuhkan komitmen, kerjasama dan kolaborasi dari seluruh stakeholders terkait khususnya nasyarakat, perangkat desa, camat, OPD dan unsur pihak swasta, akademisi maupun media.
Secara umum, ujarnya, kampung nelayan merupakan pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum kurang memadai, seperti lingkungan dengan sanitasi rendah, minimnya ketersediaan sarana air bersih, Pengelolaan sampah belum optimal dan lainnya.
Terwujudnya kampung nelayan maju nantinya, sebut Hobol, juga mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan hingga munculnya lingkungan yang bersih, sehat, nyaman serta meningkatnya kualitas hidup maupun perekonomian nelayan.
Dalam pertemuan dengan nelayan ataupun monitoring permukiman, lanjut Hobol, diperlukan tindak lanjut gerakan massif yang menjadi unsur penilaian pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga program-program yang ada dapat diprioritaskan untuk Kabupaten Labuhanbatu.
Ada beberapa hal menjadi prioritas Bappeda, diantaranya mewujudkan kampung maju, misalnya penataan kampung, membangun spiritual/kultur melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal, penyediaan kebutuhan logistik/operasional, pelatihan serta penguatan kelembagaan nelayan.
“Semua berangkat dari koordinasi setiap OPD terkait, harus berkolaborasi. Sebab program ini berbasis kawasan dan terintegrasi. Seluruh stakeholder harus kita dongkrak agar ditindaklanjuti provinsi maupun pusat,” terang Kepala Bappeda itu.
