TEMPOSIANA.COM – Dalam banyak organisasi besar, konflik biasanya lahir dari perebutan kekuasaan. Tapi di tubuh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang sedang terjadi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII terasa sedikit berbeda.
Yang mulai dipersoalkan bukan lagi hanya siapa paling kuat atau siapa paling siap menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029.
Melainkan apakah arena pertandingannya sendiri masih bisa dipercaya netral.
Polemik itu pecah setelah tiga calon Ketua Umum HIPMI — Reynaldo Bryan, Afie Kalla, dan Anthony Leong — secara terbuka meminta agar lokasi Munas dipindahkan dari Lampung ke wilayah yang dianggap lebih independen seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur.
Permintaan tersebut muncul setelah akun Instagram @Bocoraluspengusaha mengunggah investigasi digital pada 14 Mei 2026. Dalam unggahan itu, beredar rekaman video yang memperlihatkan dukungan terbuka Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri kepada salah satu kandidat Ketua Umum HIPMI, Ade Jona Prasetyo.
Video itu langsung menyebar cepat.
Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di ruang-ruang diskusi internal organisasi.
Dan sejak saat itu, suasana di tubuh HIPMI terasa berubah.
“Kalau penguasa daerah sudah terlihat terlalu dekat dengan salah satu kandidat, tentu muncul pertanyaan soal independensi penyelenggaraan,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Temposiana.com, Jumat (15/5/2026).
Pernyataan itu mungkin terdengar biasa.
Namun dalam organisasi yang selama ini menjual semangat profesionalisme dan meritokrasi, rasa netral adalah sesuatu yang sangat mahal.
Karena demokrasi organisasi bukan hanya soal aturan tertulis.
Tetapi juga soal rasa percaya.
Ketika Persoalan Tidak Lagi Sekadar Politik Internal
Situasi makin berkembang setelah Tim Pemenangan Nasional Reynaldo Bryan mengirimkan surat keberatan resmi bernomor 003/TIMNAS/REY/V/26 kepada panitia Munas XVIII.
Isi surat itu cukup serius.
Tim Reynaldo menilai penetapan Lampung sebagai lokasi Munas diduga bertentangan dengan aturan organisasi.
Ada dua poin yang menjadi sorotan utama.
Pertama, dugaan pelanggaran AD/ART Pasal 12 Ayat 3 terkait ketentuan bahwa lokasi Munas harus ditetapkan melalui Sidang Dewan Pleno paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan.
Kedua, dugaan pelanggaran Pedoman Organisasi (PO) 11 karena penetapan lokasi disebut tidak melalui mekanisme rapat resmi RBPH/RBPL BPP HIPMI.
Di titik ini, polemik mulai bergeser.
Ia tidak lagi sekadar soal dukungan politik atau rivalitas kandidat.
Tetapi mulai menyentuh legitimasi aturan main organisasi itu sendiri.
Dan ketika aturan mulai diperdebatkan, biasanya yang ikut terguncang adalah rasa percaya antar anggota.
“Kalau sejak awal prosesnya dipersoalkan, maka siapa pun yang menang nanti akan selalu dibayangi pertanyaan legitimasi,” kata seorang kader senior HIPMI dalam percakapan internal yang dipantau Temposiana.com.
HIPMI bukan organisasi kecil.
Selama puluhan tahun, organisasi ini menjadi salah satu ruang lahirnya pengusaha nasional, pejabat publik, hingga tokoh politik Indonesia.
Karena itu, banyak pihak mulai melihat Munas XVIII sebagai ujian kedewasaan organisasi.
Apakah HIPMI masih mampu menjaga jarak dari pengaruh kekuasaan?
Atau justru mulai terseret terlalu jauh ke dalam praktik politik yang selama ini sering mereka kritik sendiri?
Muncul Istilah “Tunawisma Politik”
Di lapangan, keresahan kader berkembang ke hal-hal yang lebih teknis.
Beberapa tim kandidat mulai khawatir terhadap kemungkinan ketimpangan akses apabila Munas tetap berlangsung di Lampung.
Mulai dari persoalan hotel, ruang konsolidasi, mobilisasi peserta, hingga pengaruh lokal yang dianggap dapat mempersempit ruang gerak kandidat tertentu.
Di internal organisasi bahkan mulai muncul istilah yang terdengar satir sekaligus menyedihkan: “tunawisma politik”.
Istilah itu digunakan untuk menggambarkan ketakutan bahwa ada kandidat atau tim sukses yang kesulitan memperoleh fasilitas secara setara selama Munas berlangsung.
“Jangan sampai peserta datang membawa hak suara, tapi malah sibuk menghadapi tekanan teknis di lapangan,” ujar salah satu peserta Munas dalam forum komunikasi internal yang dipantau Temposiana.com.
Belum ada bukti resmi terkait dugaan tersebut.
Namun di era media sosial, persepsi sering kali berkembang jauh lebih cepat dibanding fakta.
Dan ketika persepsi ketidakadilan sudah terlanjur tumbuh, memulihkannya bukan perkara mudah.
Ultimatum 2×24 Jam dan Tekanan terhadap Panitia
Kini perhatian mengarah kepada Steering Committee (SC) Munas XVIII yang dipimpin Tri Febrianto Damu serta Organizing Committee (OC) di bawah Arif Satria Kurniagung.
Keduanya berada dalam tekanan besar untuk mengambil keputusan yang mampu menjaga stabilitas organisasi.
Melalui Wakil Ketua Timnas Reynaldo Bryan, Vico Septiandy Taufik, pihak pemohon meminta agar surat keberatan tersebut ditindaklanjuti dalam waktu 2×24 jam sejak diterima.
Ultimatum itu kini menjadi bahan pembicaraan utama di internal HIPMI.
Sebagian kader mulai mendorong langkah kompromi demi menjaga persatuan organisasi. Namun sebagian lain menilai pemindahan lokasi menjadi opsi paling aman untuk meredam konflik.
Di balik semua dinamika itu, ada satu hal yang mulai terasa jelas.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi Ketua Umum HIPMI.
Tetapi rasa percaya antar kader terhadap rumah besar mereka sendiri.
Karena sejarah organisasi besar sering kali tidak runtuh karena kalah.
Melainkan karena para anggotanya mulai merasa bahwa aturan tidak lagi berdiri setara untuk semua orang.
Menunggu Apakah HIPMI Masih Bisa Menjaga Marwahnya
Hingga Jumat malam, belum ada keputusan resmi terkait usulan pemindahan lokasi Munas XVIII.
Namun tensi politik internal terus bergerak naik.
Banyak kader kini menunggu apakah panitia akan mengambil langkah kompromi demi menjaga netralitas organisasi, atau tetap melanjutkan Munas di tengah polemik yang semakin terbuka.
Dalam dunia usaha, trust adalah modal utama.
Dan dalam organisasi, trust sering kali lebih penting daripada kemenangan itu sendiri.
Mungkin itulah yang sedang diuji di tubuh HIPMI hari ini.
Bukan sekadar siapa yang akan menang.
Tetapi apakah setelah Munas selesai nanti, seluruh kader masih merasa memiliki rumah yang sama.
