TEMPOSIANA.com — Musda I ARUN Jakarta: Menautkan Advokasi dengan Jalan Panjang Indonesia Emas
JAKARTA — Sabtu pagi, 11 Juli 2026, ruang pertemuan Gren Alia Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, dipenuhi pengurus dan kader Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN). Mereka datang bukan hanya untuk memilih kepengurusan baru. Yang hendak dirumuskan adalah arah organisasi di tengah perubahan sosial, politik, dan hukum yang semakin cepat.
Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah ARUN DKI Jakarta menjadi titik konsolidasi organisasi sekaligus momentum menyelaraskan langkah dengan agenda pembangunan nasional melalui tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”
Sejak awal, panitia menempatkan Musda lebih dari sekadar forum organisasi. Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial, ARUN ingin memperkuat kapasitas advokasi sekaligus membangun ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini adalah titik tolak konsolidasi gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan hukum dan demokrasi. Kami ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka dan solutif,” kata Ketua Panitia Musda, M. Deka S.
Bagi ARUN, penguatan struktur organisasi hanyalah langkah awal. Tujuan yang lebih besar adalah membangun jejaring advokasi yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan publik.
Pilihan Jakarta sebagai lokasi Musda pertama DPD juga memiliki makna tersendiri. Sebagai pusat pemerintahan dan tempat lahirnya banyak kebijakan nasional, ibu kota dipandang menjadi ruang strategis bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengawal kualitas demokrasi.
Ketua DPD ARUN DKI Jakarta, Faisal Sangadji, menilai organisasi tidak cukup hanya menjadi tempat berhimpun. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui kerja nyata, keterbukaan, dan integritas.
“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Musda dibuka Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. Dalam pidatonya, ia menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan aspirasi masyarakat. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara negara dan masyarakat sipil.
“ARUN harus terus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas politik nasional, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.
Perspektif berbeda datang dari Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Pujiyono. Mengutip teori perubahan sosial dan konsep butterfly effect, ia mengingatkan bahwa transformasi besar sering kali berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
“Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci menciptakan transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pandangan itu menjadi benang merah jalannya Musda. Konsolidasi internal dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan instrumen agar organisasi mampu menjawab perubahan zaman dan memperkuat perannya dalam advokasi hukum, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat.
Rangkaian persidangan organisasi berlangsung dinamis hingga akhirnya menetapkan kepengurusan DPD ARUN DKI Jakarta masa bakti 2025–2030. Menurut Ketua Panitia, dinamika selama sidang justru menunjukkan kedewasaan kader dalam membangun organisasi secara demokratis.
“Pelaksanaan Musda I berjalan lancar dan khidmat. Dinamika yang terbangun menunjukkan besarnya komitmen seluruh kader untuk membesarkan ARUN di DKI Jakarta,” ujar Deka.
Musda turut dihadiri jajaran pengurus pusat, antara lain Ketua Harian DPP ARUN Johnny Situwanda, Sekretaris Jenderal Bungas T. Fernando Dulling, Bendahara Umum Zakia Assegaf, Dewan Penasehat Dr. Parlin Rumohorbu, serta perwakilan Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Abdillah.
Dengan selesainya Musda, ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program di bidang advokasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepemudaan, dan kemitraan lintas sektor. Jakarta menjadi mata rantai berikutnya dalam rangkaian konsolidasi nasional setelah Musda di Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.
Bagi ARUN, Indonesia Emas 2045 bukan semata target pertumbuhan ekonomi. Visi itu hanya dapat dicapai apabila dibangun di atas fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat, serta partisipasi masyarakat yang terus terjaga. Musda pertama di Jakarta menjadi penanda bahwa organisasi ingin mengambil bagian dalam perjalanan panjang tersebut—bukan hanya sebagai pengamat, melainkan sebagai pelaku advokasi yang ikut mengawal arah perubahan.
