TEMPOSIANA.com — Musda I ARUN Jakarta: Mencari Makna Advokasi di Tengah Agenda Indonesia Emas
JAKARTA – Di tengah derasnya perbincangan mengenai masa depan demokrasi dan pembangunan nasional, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ARUN Jakarta memilih memulai langkahnya dengan sebuah forum yang ingin melampaui seremoni organisasi. Musyawarah Daerah (Musda) I yang dirangkaikan dengan Dialog Publik mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, sebuah tema yang sekaligus menjadi arah gerak organisasi dalam lima tahun mendatang.
Panitia menempatkan Musda bukan sekadar mekanisme pergantian kepengurusan. Forum itu diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus wadah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan hukum, demokrasi, dan keadilan sosial yang dinilai semakin kompleks di Jakarta.
Ketua Panitia Musda, M. Deka S, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai titik awal memperkuat gerakan advokasi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah titik tolak konsolidasi gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan hukum dan demokrasi. Kami ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka dan solutif,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan orientasi Musda yang lebih substantif. Bagi penyelenggara, penguatan organisasi hanya menjadi salah satu bagian dari agenda yang lebih besar, yakni membangun jejaring advokasi yang mampu merespons berbagai persoalan publik secara lebih efektif.
Pilihan Jakarta sebagai lokasi Musda pertama DPD juga bukan tanpa alasan. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus episentrum perumusan berbagai kebijakan nasional, dinamika politik di ibu kota dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
Ketua DPD ARUN Jakarta, Paisal Sangaji, menilai posisi strategis Jakarta menuntut organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Jakarta adalah pusat pemerintahan dan simbol kebangsaan. Kita harus menjadi teladan dalam mengawal demokrasi yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Pandangan tersebut menjadi landasan mengapa ARUN berupaya memperkuat basis organisasinya di ibu kota. Organisasi yang telah memiliki jaringan di 34 provinsi itu selama ini dikenal membawa isu-isu keadilan sosial, demokrasi partisipatif, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat sebagai agenda utama.
Musda Jakarta juga menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional yang sebelumnya telah berlangsung di sejumlah daerah, antara lain Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah. Setiap daerah memiliki karakter persoalan yang berbeda, namun seluruh forum diarahkan pada tujuan yang sama: memperkuat organisasi sekaligus memperluas kapasitas advokasi di tingkat lokal.
Dalam konteks itu, tema Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi narasi besar yang ingin diikat melalui Musda. Bagi ARUN, visi Indonesia Emas tidak hanya dipahami sebagai target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai momentum memperkuat supremasi hukum, demokrasi yang inklusif, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Karena itu, Musda kali ini diposisikan sebagai awal perjalanan organisasi menghadapi tantangan dua dekade mendatang. Bukan semata memilih kepengurusan baru, melainkan merumuskan strategi agar organisasi tetap relevan di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung cepat.
Deka menyebut Musda sebagai investasi jangka panjang bagi organisasi.
“Musda ini adalah tentang masa depan. Tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari sejarah menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dengan semangat tersebut, penyelenggara berharap Musda I DPD ARUN Jakarta dapat menjadi pijakan awal bagi penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik. Di tengah tantangan demokrasi yang terus berkembang, organisasi menilai konsolidasi internal hanyalah langkah pertama menuju tujuan yang lebih besar: menghadirkan ruang advokasi yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan, sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera pada 2045.
