TEMPOSIANA.com – Kepercayaan publik dinilai terus menurun. Pengamat menilai pemerintah tak cukup hanya menyiapkan pengamanan, tetapi juga harus memperbaiki komunikasi yang dinilai belum terkoordinasi.
Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, perhatian sejumlah kalangan justru tertuju pada isu yang jauh dari nuansa pesta kemerdekaan.
Di balik berbagai persiapan kenegaraan, berkembang kekhawatiran mengenai potensi gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2026 yang disebut sebagai akumulasi berbagai persoalan nasional.
Sejumlah sumber menyebutkan, keresahan publik terhadap tekanan ekonomi, kontroversi kebijakan pemerintah, dugaan korupsi, hingga komunikasi pemerintah yang dinilai belum efektif berpotensi menyatukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok profesi.
Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, menilai situasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai demonstrasi biasa.
“Kalau benar berbagai elemen masyarakat turun bersama, pemerintah harus membaca akar persoalannya, bukan hanya mempersiapkan pengamanan. Yang sedang terjadi adalah akumulasi rasa frustrasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ari, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar substansi kebijakan, tetapi semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat komunikasi yang belum mampu menjelaskan arah kebijakan secara utuh.
Ia menilai masyarakat setiap hari dihadapkan pada berbagai isu, mulai dari dugaan korupsi yang belum tuntas, konflik antarpenegak hukum, polemik sejumlah program pemerintah, hingga persoalan ekonomi seperti tekanan nilai tukar rupiah, distribusi BBM, dan gangguan pasokan listrik.
“Kalau semua persoalan itu hadir bersamaan tanpa penjelasan yang mampu dipahami masyarakat, maka ruang publik akan diisi oleh spekulasi, kemarahan, dan disinformasi,” katanya.
Peran BAKOM Dipertanyakan, Di Mana Koordinasi Komunikasi Pemerintah?
Dalam situasi tersebut, Ari menyoroti peran Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) yang dibentuk untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, hingga kini publik belum merasakan fungsi koordinasi komunikasi pemerintah yang benar-benar terpadu.
“Publik masih melihat komunikasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Setiap kementerian berbicara dengan narasinya masing-masing. Bahkan tidak jarang muncul pernyataan yang saling bertentangan sehingga membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Padahal, lanjut Ari, BAKOM seharusnya tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai early warning system komunikasi pemerintah. Lembaga tersebut semestinya mampu memetakan persepsi publik, mengantisipasi potensi krisis, sekaligus memastikan seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan pesan yang konsisten.
“Kalau komunikasi pemerintah terkoordinasi dengan baik, isu-isu sensitif tidak berkembang liar di media sosial. BAKOM seharusnya mampu membaca gejala sejak dini, bukan baru bergerak setelah krisis membesar.”
Ia menambahkan, di banyak negara, lembaga komunikasi pemerintah justru bekerja paling intensif sebelum gejolak sosial muncul, bukan setelah situasi memburuk.
Belajar dari Nepal, Jangan Anggap Remeh Akumulasi Kekecewaan Publik
Ari mengingatkan bahwa tantangan pemerintah saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut menurunnya kepercayaan masyarakat.
Ia menilai pengalaman sejumlah negara, termasuk Nepal, menunjukkan bahwa gejolak politik sering kali berawal dari akumulasi persoalan yang dianggap tidak pernah memperoleh respons memadai dari pemerintah.
“Indonesia tentu berbeda dengan Nepal. Sistem politik dan konstitusinya berbeda. Tetapi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah menganggap remeh akumulasi kekecewaan publik,” katanya.
Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada pengamanan demonstrasi. Yang lebih penting adalah membangun komunikasi publik yang terbuka, jujur, dan mampu menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan.
‘Yang Harus Dicegah Bukan Demonya, Tapi Penyebabnya’
Ari juga mengkritik masih adanya pejabat yang merespons kritik publik dengan diksi emosional maupun sarkastik.
Menurutnya, pendekatan seperti itu justru memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemimpin negara harus menghadirkan ketenangan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman. Yang perlu dibangun adalah ruang dialog sehingga masyarakat merasa didengar.“
Ia menilai BAKOM seharusnya menjadi simpul koordinasi komunikasi nasional yang mampu memetakan isu secara cepat, menyatukan pesan pemerintah, sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai persepsi publik yang berkembang.
“Kalau fungsi komunikasi berjalan efektif, demonstrasi mungkin tetap terjadi karena itu hak demokrasi. Tetapi eskalasi konflik dapat diminimalkan karena masyarakat merasa pemerintah hadir, mendengar, dan memberikan penjelasan.“
Menutup keterangannya, Ari mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan gejolak politik hampir selalu diawali oleh persoalan yang dibiarkan menumpuk tanpa respons yang memadai.
“Yang harus dicegah bukan demonstrasinya. Yang harus dicegah adalah penyebab yang membuat masyarakat merasa tidak lagi didengar. Di sinilah komunikasi pemerintah, termasuk peran BAKOM, seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun kembali kepercayaan publik.”
