Buka Suara dan Tanggapi KLB, Ini Kata SBY Tentang Moeldoko

[ad_1]

Telegraf – Moeldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang baru dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (05/03/2021). Moeldoko dipilih oleh para peserta walaupun tidak hadir di dalam acara itu.

Keputusan kader dan pengurus PD yang memilih Moeldoko itu disahkan lewat ketukan palu sidang oleh pimpinan sidang, Jhonny Allen Marbun. Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat mengalahkan Marzuki Alie, yang kalah suara ketika voting dilaksanakan.

“Memutuskan menetapkan, pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat 2021-2025,” kata Jhonny.

Dengan demikian Jhonny Alen pun memutuskan bahwa kepengurusan PD dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum versi Kongres V Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan KLB tersebut ilegal karena dihadiri oleh peserta yang bukan pemilih suara sah Partai Demokrat. AHY pun meminta kepada pemerintahan Jokowi agar tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Presiden RI ke-6 mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, ilegal dan abal-abal.

SBY menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sengaja melakukan kudeta sebagai ketua umum.

Moeldoko disebut SBY telah mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum yang sah.

“KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga Kepresidenan bukan kader Partai Demokrat pihak eksternal partai menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,” kata SBY, di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (05/03/2021) malam.

SBY mengatakan, Moeldoko telah mendongkel dan merebut kepemimpinan dari Ketua Umum Demokrat yang sah, AHY yang setahun lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah.

AHY pun telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun, kata SBY, ketika itu banyak tanggapan yang bernada miring.

“Mereka mengatakan Demokrat hanya mencari sensasi, Demokrat hanya playing victim. KSP Moeldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi, pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa,” terangnya.

“Sebelumnya juga ada yang berkeyakinan bahwa Moeldoko pasti mendapat sanksi dari atasannya. Ada juga yang mengatakan KLB ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan pihak Kepolisian,” bebernya.

“Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menyebut bahwa hari ini Partai Demokrat berkabung, lantaran supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji. Ia menyebut, hari ini 5 Maret 2021, KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah, dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pidato Perdana Moeldoko di KLB Demokrat

Hadir di arena KLB di hadapan ribuan kader, Moeldoko menyampaikan soal nilai-nilai kepemimpinan. Menurutnya, kekuatan pemimpin disokong para bawahannya. Karena itu pemimpin wajib mampu memberikan semangat ke anggotanya.

Moeldoko menyampaikan pidato perdananya usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021) malam.

“Berbicara leadership, kekuatan panglima ada di tangan kalian semua. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit yang tangguh. Seorang pemimpin tugasnya memberikan kekuatan dan energi kepada komandan di bawahnya, bukan malah melemahkan,” katanya.

Selain itu Moeldoko juga mengatakan, KLB yang digelar di Deli Serdang itu menurutnya sudah sesuai AD/ART dan konstitusional.

“Setelah adanya kepastian, saya dengan sukarela ke lokasi ini walaupun macetnya luar biasa. Saya sudah sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di KLB ini. Ada yang memilih Pak Moeldoko, Pak Marzuki Ali, inilah namanya demokrasi,” jelasnya.

Moeldoko mengaku tidak memaksa para peserta untuk memilihnya. Sebab semua yang hadir di lokasi tersebut, lanjut dia, sudah memiliki keyakinan.

“Saya tidak ada memaksa saudara untuk memilih saya. Kita semua hadir dari sebuah keyakinan. Pak Marzuki Ali punya pengalaman di partai yang luar biasa, saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para senior punya filosofi dan semangat tinggi. Kalau semua kekuatan ini disatukan maka akan menggemparkan Indonesia,” terangnya.

“Tidak ada yang tertinggal. Semuanya kita bersatu padu. Seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan kekuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahan, kepada seluruh peserta kongres, saya apresiasi atas permintaan kalian untuk menjadikan saya Ketua Umum Demokrat,” pungkasnya.

Moeldoko saat datang ke arena sidang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut

Pernyataan SBY Terkait Sikap Moeldoko Dianggap Mengkudeta Demokrat

Moeldoko dianggap oleh telah mengkudeta kepemimpinan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah melalui KLB yang dinilainya abal-abal.

SBY mengaku merasa menyesal dan meminta maaf pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI pada masa ia menjabat sebagai Presiden RI ke-6.

“Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji dan jauh sikap kesatria dan nilai moral,” katanya.

SBY juga menyebut Moeldoko telah membuat malu kepada perwira dan prajurit yang pernah bertugas di TNI.

“Hanya mendatangkan malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI,” ungkapnya.

SBY merasa malu dan bersalah pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI ketika menjabat Presiden RI dulu. Ia pun memohon ampun kepada Tuhan.

“Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu,” sesalnya.

“Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan,” terangnya.

SBY pun menyatakan, percaya bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi peristiwa yang dia sebut sebagai pendongkelan dan perebutan Partai Demokrat.

“Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil. Serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita. UUD 1945 dan UU parpol maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat,” pungkasnya.