DPR Minta Pemerintah Setop Impor Beras

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Yasin Limpo, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/1), Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk menyetop impor beras karena diduga menyebabkan penurunan harga beras petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk menjaga harga beras agar tidak turun lagi.

Dedi menuding impor beras yang dilakukan oleh oknum badan usaha milik negara (BUMN) mengakibatkan harga beras di Pasar Induk Cipinang turun menjadi Rp9.000 per kilogram.

“Pak Mentan sebagai panglima perang pembela petani, jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah. Menurut saya sangat murah,” ujar politikus dari Partai Golongan Karya ini.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin mengatakan pihaknya meminta pemerintah menghentikan impor beras. Sebab masalah kelebihan impor beras ini menjadi keluhan para pelaku usaha di bidang pertanian.

“Sudahlah kita setop dulu beras impor ini. Kita produksi dalam negeri kita tingkatkan,” tutur politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Cadangan Beras Nasional

Dalam kesempatan itu, Dedi juga meminta pemerintah memastikan agar cadangan beras nasional aman.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi sebanyak 54,70 juta ton gabah kering giling (GKG). Target ini naik tipis dari produksi 2020 sebesar 54,53 juta ton (GKG) berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengutip data FAO 2018, Yasin mengatakan produktivitas padi Indonesia mencapai 5,19 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi di Thailand yang hanya 3,09 ton per hektare, Filipina (3,97 ton per hektare), India (3,88 ton per hektare), Pakistan (3,84 ton per hektare), dan beberapa negara lainnya.

“Produktivitas padi tersebut masih terdapat peluang untuk kita tingkatkan di masa akan datang,” kata Yasin Limpo.

Menurut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian pada 2020 memberikan bantuan bibit padi hibrida untuk lahan persawahan seluas 1,92 juta hektare. Untuk tahun ini, lanjut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian mendapat pengurangan anggaran dari Rp 21,84 triliun menjadi Rp 15,51 triliun.

Pupuk Bersubsidi

Ketua Komisi IV Sudin juga menyoroti karut-marut dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Dia mengatakan masih ada 57 kabupaten/kota di Indonesia belum menerbitkan surat keputusan tentang distribusi pupuk bersubsidi, termasuk masing-masing empat kabupaten/kota di Aceh dan Riau, sembilan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, dan tiga kabupaten/kota di Jawa Barat.

Senada, Dedi mengatakan Komisi IV juga meminta pemerintah memastikan tidak akan terjadi kekurangan pupuk bersubsidi untuk para petani karena harga eceran tertinggi sudah dinaikkan.

Menanggapi hal itu, Mentan Yasin mengatakan, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi padi nasional mencapai 21 juta ton atau cukup untuk sawah seluas 7,46 juta hektare. Sedangkan ketersediaan pupuk baru mencapai sembilan juta ton. [fw/ft]