TEMPOSIANA.com — Jangan Jadi Bangsa Pengkritik Minim Solusi
Di era post-truth, fakta mudah dihasut opini. Kebohongan diulang terus menerus menjelma seolah kebenaran. Sementara jutaan orang berebut “pengeras suara” meneriakkan isu sama; tentang kritik tanpa dasar.
Kebijakan publik harus dikritisi. Ruang publik atau public sphere adalah amplifier bagi corong media sosial.
Sebagaimana gagasan Jürgen Habermas, ruang publik idealnya menjadi tempat pertukaran argumen rasional demi konsensus, bukan sekadar arena caci maki.
Sebab demokrasi memang melahirkan meriam kebebasan bersuara. Namun kritik tak boleh sekadar melahirkan kebisingan, menyentak emosi khalayak, tanpa memberi kesadaran tawaran solusi.
Paradoks, dalam wajah sosiologis sebagai bangsa beradab, kita kerap hanya mahir mengungkap lubang di jalan rusak, tapi tak mau membawa semen untuk menambalnya. Kita terjebak dalam budaya “protes tanpa progres”.
Kritik sebagai Komoditas Ego
Dalam terminologi sosiologi, kritik di ruang publik acapkali bergeser dari alat koreksi menjadi alat validasi diri. Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai upaya meraih “modal simbolis”.
Banyak orang mengkritik bukan karena ingin memperbaiki keadaan, tetapi agar terlihat memiliki otoritas moral atau intelektual yang lebih tinggi dari objek yang dikritiknya di mata masyarakat.
Di era media sosial, kritik menjadi komoditas yang dimainkan dalam agenda setting. Semakin tajam dan pedas kritik, semakin besar peluangnya mendapatkan engagement berupa like dan share.
Fenomena ini selaras dengan teori “Simulasi” Jean Baudrillard, di mana citra tentang kepedulian sosial, dianggap nyata daripada tindakan sosial itu sendiri.
Ini yang disebut “aktivisme performatif”.
Orang merasa berkontribusi bagi negara hanya dengan menulis status bernada sinis di platform digital, tanpa pernah menyentuh akar permasalahan sesungguhnya.
Mentalitas ‘Gampang Mencela’
Dalam berbagai esai kebudayaan, fenomena seperti itu disebut sebagai “mentalitas manusia inlander” yang belum sepenuhnya sembuh.
Dahulu kritik diarahkan untuk melawan penindasan. Namun kini, kritik sering kali menjadi pelampiasan rasa rendah diri (inferiority complex), dan keputusasaan. Bukti sebuah masyarakat sedang mengalami erosi “budaya gotong royong pikiran”.
Dahulu, jika ada atap rumah warga yang bocor, tetangga tidak sekedar berdiri di depan rumah sambil memaki-maki pemilik rumah tentang betapa buruknya kualitas gentengnya. Mereka akan naik ke atas, membawa tangga, dan memperbaikinya bersama.
Kini, budaya itu bergeser. Orang lebih memilih memotret atap yang bocor, mengunggahnya dengan caption satir, dan menunggu dunia menertawakan si pemilik rumah.
Kritik tanpa solusi adalah bentuk kemalasan berpikir dibungkus dalam retorika destruktif.
Jauh lebih mudah menghancurkan sebuah bangunan daripada menyusun bata demi bata untuk mendirikannya.
Gagal Melahirkan ‘Problem Solver’
Akar masalahnya bermuara pada kualitas literasi. Pendidikan di negeri ini, sejak puluhan tahun lebih banyak menekankan pada hafalan dan kepatuhan, bukan pada kemampuan analisis kritis konstruktif. Anak didik diajarkan mengetahui “apa yang salah”, jarang dilatih merumuskan “bagaimana memperbaikinya”.
Kondisi ini mengingatkan kita pada kritik Paulo Freire tentang “Pendidikan Gaya Bank”, di mana siswa hanya menjadi wadah kosong diisi informasi tanpa diberi ruang untuk memecahkan realitas problematis di sekitar. Akibatnya, saat dewasa, mereka menjadi individu yang hanya mampu melihat gejala (symptoms), bukan penyakit (disease), apalagi obatnya (cure).
Mengacu pada Taksonomi Bloom, tingkat berpikir tertinggi adalah Creating (Mencipta). Sayangnya, masih banyak yang terjebak di level bawah. Mampu menganalisis dan mengevaluasi (dalam bentuk kritik), tetapi gagal mencapai level tertinggi: memberi solusi alternatif.
Otoritas versus Opini
Dahulu, kritik memiliki bobot karena disampaikan oleh pemilik otoritas ilmu. Mereka terasah di bidang pendidikan dan teruji di lapangan. Sekarang, batas antara pakar yang menguasai keilmuan dan amatir menjadi kabur.
Sosiolog Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise mengingatkan bahwa saat ini semua orang merasa tahu segalanya hanya karena memiliki akses internet, yang berujung pada penolakan terhadap pendapat ahli.
Banjir opini di internet bukti bahwa semua orang merasa memiliki hak sama untuk bicara, namun tidak semua memiliki tanggung jawab sama untuk membuktikannya.
Kondisi ini diperburuk polarisasi politik yang tajam. Kritik sering kali menjadi senapan menjatuhkan lawan, bukan instrumen memperbaiki kualitas demokrasi.
Kritik Kontributif
Membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya dengan modal jari tangan yang lincah mengetik makian. Kita butuh perubahan paradigma. Sebelum buka suara, pastikan memahami konteks dan memiliki data utuh.
Jangan sampai kritik justru menambah kebingungan publik.
Setiap menunjuk kesalahan, setidaknya memikirkan satu kemungkinan jalan keluar. Sebab kritik yang disertai solusi menunjukkan kematangan berpikir.
Bangsa ini tidak butuh sejuta orator yang pandai mencari celah. Hanya butuh sejuta inovator yang sanggup menutup celah kekurangan.
Perlu lebih banyak tangan bekerja daripada mulut bicara tanpa makna. Sudah saatnya kita naik kelas dari bangsa pengkritik menjadi bangsa pemikir. Jangan sampai energi kolektif ini habis hanya untuk saling menjatuhkan di ruang hampa bernama opini.
Kritik tetap penting sebagai rem bagi kebijakan, namun solusi adalah mesin yang akan membawa roda bangsa berputar maju ke depan.
Tanpa solusi, kritik hanyalah kebisingan. Dan bangsa yang hanya berisi kebisingan akan sulit mendengar suara jernih kemajuan yang sesungguhnya.
****
Eko Wahyuanto memiliki perjalanan karir yang cukup panjang dan beragam. Berikut adalah perjalanan karirnya:
– 1985: Memulai karir sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya.
– 2001: Pindah ke RRI Jakarta.
– 2002-2008: Menjadi jurnalis di lingkungan DPR/MPR-RI dan Istana Presiden dan Wakil Presiden RI.
– 2010-2022: Mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta.
– 2013: Menjadi Kepala RRI Sungailiat di Bangka Belitung.
– 2014: Pindah ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
– 2023: Menjadi dosen di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) ‘MMTC’ Yogyakarta, yang sekarang pindah sebagai dosen pada Politeknik Media Jakarta.
Selama karirnya, Eko Wahyuanto juga aktif menulis artikel dan opini di beberapa media cetak, seperti Kompas, Republika, dan Kedaulatan Rakyat. Dia juga memiliki beberapa penghargaan, seperti Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2013) dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2017) ¹.
