[ad_1]
Batanghari, Gatra.com – Sekretaris daerah (Sekda) Batanghari, Jambi, M Azan, menyampaikan kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) daerah ini mengalami kenaikan hampir 70%.
“Sesuai instruksi Bupati Batanghari, hari ini kita lakukan sosialisasi Perbup Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkenaan dengan regulasi atau aturan-aturan masuk, pulang, dan istirahat kerja pegawai,” katanya kepada Gatra.com, Senin (7/6).
Semua aturan dalam Perbup 29 tersebut tidak terlepas dari pasal-pasal dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlakuan TPP tahun anggaran 2021 harus lebih selektif dan disiplin sesuai PP yang dimaksud.
“Sesuai instruksi Bupati Batanghari, TPP ASN Kabupaten Batanghari anggaran 2021 mengalami kenaikan secara pagu,” ucapnya.
Menurut Azan, Pemkab Batanghari memberikan kenaikan TPP ASN tak cuma-cuma, tentu bersyarat, yakni berkenaan dengan kepatuhan. Intinya, absen patuh tanpa ada pengurangan lain yang menyebabkan regulasi berkurang.
“Semua OPD tanpa terkecuali hadir semua. Meski begitu, ada Kepala OPD hadir langsung, ada juga yang mewakili, namun sesuai absensi, 39 OPD hadir semua di tambah para Asisten,” ujarnya.
Penerimaan TPP ASN tahun anggaran 2021 cuma enam bulan. Walaupun cuma enam bulan TPP, kata dia, nominal yang diterima hampir menutupi satu tahun TPP ASN.
“Dalam artian begini, misalnya Kepala Bakeuda menerima TPP Rp5 juta, maka kenaikan TPP hampir 70%. Artinya, besaran TPP Kepala Bakeuda mencapai Rp8 juta,” ucapnya.
Selisih TPP Kepala Bakeuda Rp3 juta setiap bulan itu, kata Azan, hampir menutupi satu tahun anggaran. Pencairan kenaikan TPP mulai berlaku Juni hingga Desember 2021. Hal ini karena absen mulai aktif Juni sampai akhir tahun menjelang anggaran berakhir.
Pemkab Batanghari telah mengalokasikan anggaran PTT enam bulan ke depan mencapai Rp70 miliar untuk 4.700 lebih ASN. Pembayaran TPP ASN tahun anggaran 2022 akan berlaku 100% atau 12 bulan penuh seperti TPP tahun anggaran 2020.
“Kini TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Darah] sudah mengkaji ataupun membuat rekap-rekap berkenaan dengan rencana belanja tahun anggaran 2022,” ucapnya.
Lantas, bagaimana TPP ASN Januari hingga Juni yang tidak dibayarkan, apakah akan ada gejolak dari ASN? Azan mengatakan, bergejolak atau tak bergejolak, harapannya tentu tak bergejolak. Seperti yang disampaikan, walaupun TPP selama lima bula atau enam bulan tak dibayar, tetapi TPP untuk enam bulan ke depan hampir menutupi satu tahun.
“Kenaikan TPP ASN hakikatnya sudah luar biasa hampir 70% dari besaran TPP yang diterima awal. Harapan kita teman-teman semua dari 4.700 pegawai itu dapat menerima dengan lapang dada,” ujarnya.
Ia berkata, pertama besaran TPP ASN mengalami kenaikan tentu dengan kemampuan keuangan daerah saat ini. Kalau pemerintah naikkan hampir 70% rata-rata dari pagu atau besaran pada 2020 yang diterima pegawai berlaku sampai Januari, tentu akan lebih besar lagi anggaran yang akan Pemkab Batanghari sediakan.
“Mohon pemahaman, pengertian, kesabaran kawan-kawan ASN, walaupun enam bulan, tetapi hakikatnya kalau di rupiahkan, enam bulan ke depan TPP yang diterima hampir satu tahun dengan standar TPP tahun 2020,” katanya.
ASN penerima TPP paling rendah, kata dia, sebesar Rp1,3 juta bagi golongan 1A, sebelumnya menerima cuma Rp800 ribu. Sedangkan ASN penerima TPP paling tinggi adalah Sekda, besaran TPP mencapai Rp15 juta.
“Ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Tetapi untuk menerima Rp1,3 juta dan menerima Rp15 juta ada syarat-syaratnya,” ucap dia.
[ad_2]
Sumber Berita
