Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Andi Mallarangeng: SBY Sedih

[ad_1]

Telegraf – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Andi Alfian Mallarangeng mengungkapkan kesedihan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko yang dengan sengaja mengambil alih kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021) kemarin.

Andi pun menyebut manuver Moeldoko tersebut sebagai begal politik atau begal partai.

“Beliau (SBY) sedih juga bahwa kemudian ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar kemudian menjadi begal politik. Begal partai,” kata Andi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini”, Sabtu (06/03/2021).

Andi yang merupakan mantan Menpora di era SBY mengaku, tak dapat mempercayai Moeldoko yang merupakan seorang purnawirawan jenderal bintang empat mau melakukan gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Ia menilai, gerakan ilegal itu merupakan perilaku kekuasaan lama yang seharusnya tidak terjadi pada era reformasi seperti saat ini.

“Mau-maunya jenderal bintang 4 kemudian melakukan hal semacam ini. Kita mungkin salah ekspektasi mungkin ketika orde reformasi mereka yang berkuasa akan melakukan etika politik yang baik,” terangnya.

Andi mengungkapkan, selain merasa sedih, SBY juga merasa bersalah. Hal itu mengingat SBY yang merupakan Presiden ke-6 RI merupakan orang yang melantik dan memilih Moeldoko sebagai Panglima TNI pada Agustus 2013.

Namun dibalik itu sekarang, Moeldoko justru mengambilalih Partai Demokrat yang didirikan oleh SBY.

“Jadi beliau sedih. tetapi menerima kenyataan bahwa ada memang orang semacam ini. Walaupun Sebenarnya beliau merasa bersalah juga orang semacam Moeldoko ini dulu zaman pak SBY sempat diberi jabatan beberapa kali sampai panglima TNI. cuma seperti ini. kalau kata orang Jawa kacang lupa lanjaran,” ungkapnya.

Andi menyebut selama 10 tahun menjadi Presiden, SBY tidak pernah mengganggu internal partai lain. Untuk itu, Ia tak habis pikir terdapat orang-orang yang bahkan tak memiliki kartu anggota bersekongkol dengan sejumlah mantan kader untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui KLB yang disebutnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Tiba-tiba hari ini ada elemen kekuasaan yang berada di lingkaran kekuasan dalam Presiden tiba-tiba berusaha mengambilalih partai orang lain, dimana dia bukan kader sama sekali. Dengan kekuasaan dan uang bersekongkol dengan beberapa mantan kader dan kader-kader yang tidak jelas kemudian membuat KLB abal-abal yang sama sekali tidak sesuai dengan AD/ART yang sampai hari ini tercatat dan terdaftar di lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.