TEMPOSIANA.com — Menghidupkan Siskamling, Menjaga Stabilitas. Arief M. Edie Bawa 11 Arahan Mendagri ke Palembang
Malam itu, Jumat 12 September 2025, suasana Pos Kamling RT 34 RW 05 di Kelurahan Sukodadi, Palembang, terasa berbeda.
Tak sekadar warga yang berjaga dengan jaket tebal dan kopi panas, hadir pula Wakil Rektor IPDN, Arief M. Edie.
Mantan Direktur Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Bupati Bangkalan itu turun langsung memantau kegiatan siskamling.
“Partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan,” katanya.
Arief datang bukan sekadar bertamu. Ia mengemban misi: memastikan 11 arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian benar-benar dijalankan di daerah.
Salah satu yang ia tekankan adalah penguatan Trantibumlinmas—Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat—dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling.
Dari Monitoring ke Forkopimda
Selama dua hari, 12–13 September, Arief mengawasi langsung aktivitas di lapangan. Ia menyambangi dua pos kamling di Palembang: Sukodadi, Sukarami, dan Talangsemut, Bukit Duri.
Turut hadir pejabat pemerintahan setempat, Satpol PP, tokoh masyarakat, hingga karang taruna. Malam berikutnya, ia bergeser ke ruang rapat: menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan bersama jajaran Kesbangpol, Satpol PP, dan Tim TGUPP.
Kedua agenda itu menggarisbawahi pendekatan ganda: turun ke akar rumput sekaligus mengokohkan koordinasi elit daerah.
Siskamling Jadi Garda Depan
Arief menyebut monitoring pelaksanaan Trantibumlinmas dilakukan periodik dan kiranya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena, siskamling bukan sekadar ronda malam.
Siskamling adalah strategi preventif paling dasar, tempat masyarakat mengambil peran dalam melindungi lingkungannya. “Siskamling harus dihidupkan kembali, dengan penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, dan tokoh masyarakat,” ujar Arief M Edie.
Ia mengingatkan bahaya baru yang kerap mengintai: hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang bisa memecah belah persatuan. Karenanya, keamanan kini bukan hanya soal maling atau jambret, tapi juga keamanan informasi dan kohesi sosial.
Satpol PP dan Satlinmas, Bukan Sekadar Penegak Perda
Dalam pandangan Arief, Satpol PP dan Satlinmas perlu dipandang lebih dari sekadar penegak perda. Mereka adalah garda depan penyelenggara ketertiban umum dan pelindung masyarakat, dengan pendekatan profesional, humanis, dan berwibawa.
Rujukan Arief jelas: Kepmendagri No. 300.1.4/E.1/BAK yang menegaskan peningkatan peran Satlinmas, diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Sumsel terkait antisipasi unjuk rasa.
Inovasi dari Warga
Arief juga memberi apresiasi kepada warga Sukodadi dan Talangsemut yang menghidupkan kembali siskamling secara swadaya, setelah meningkatnya kasus pencurian dan penjambretan. Ia bahkan mendorong inisiatif lebih jauh:
-Optimalisasi posyandu oleh TP PKK untuk tekan angka stunting.
-Pemberdayaan UMKM lokal untuk mendukung kebutuhan warga.
-Pendataan penghuni rumah kontrakan/kos sebagai pengawasan sosial.
-Penyediaan kendaraan siaga kesehatan.
-Pemasangan CCTV di titik strategis.
Semua itu, menurutnya, bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya pada pemerintah.
Misi Lebih Luas
Apa yang dilakukan Arief di Palembang sejatinya merupakan potongan dari misi lebih besar: mengokohkan stabilitas nasional.
Mendagri Tito Karnavian pada 1 September 2025 menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan, dan Arief hadir sebagai pelaksana dan penggerak di lapangan.
Diskusi, sosialisasi, hingga ikut berpatroli bersama warga adalah cara Arief menjembatani strategi pusat dengan realitas daerah. “Dengan kebersamaan, siskamling, serta penguatan peran Satlinmas dan Satpol PP, kita bisa menjaga keamanan sekaligus membangun rasa percaya masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.
Langkah-langkah kecil di pos kamling Palembang itu bisa menjadi pijakan besar: membangun benteng sosial yang kokoh dari bawah.
