TEMPOSIANA.com — Jika audiensi Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Hambalang dibaca sebagai ajakan konsolidasi, maka tulisan Michael Buehler di Medium (26 Desember 2025) hadir sebagai alarm keras—bahkan tamparan—atas sisi gelap relasi negara dan modal di Indonesia.
Dua narasi ini, jika disandingkan, membentuk satu cerita besar: Indonesia Incorporated bukan hanya soal sinergi, tetapi juga soal disiplin, transparansi, dan penertiban kebocoran sistemik yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional.
Dokumen sebagai Medan Kejahatan
Buehler, profesor ekonomi politik di London School of Economics and Political Science, membongkar praktik kejahatan kerah putih yang tidak kasat mata. Bukan penyelundupan klasik dengan kapal cepat atau palka rahasia, melainkan manipulasi dokumen—trade misinvoicing.
Modusnya sederhana namun mematikan. Di dalam negeri, eksportir melaporkan barang dengan harga rendah. Di negara tujuan, barang yang sama dilaporkan dengan harga jauh lebih tinggi atau bahkan jenis berbeda. Selisih nilai itu mengalir ke luar negeri, bebas pajak, bebas pengawasan.
Menurut definisi Global Financial Integrity, ini adalah pemalsuan nilai, volume, atau jenis barang secara sengaja. Dampaknya nyata: uang yang seharusnya menjadi jalan tol, sekolah, atau fasilitas kesehatan, menguap di atas kertas.
Sawit dan Tambang: Luka Lama Ekonomi Nasional
Data yang disajikan Buehler mencengangkan dunia usaha. Sektor batu bara disebut sebagai juara kebocoran, dengan aliran dana keluar negeri mencapai US$19,64 miliar dan potensi kerugian pajak US$5,32 miliar. Sawit dan karet menyusul dengan kerugian sekitar US$4 miliar.
Narasi ini membuat konsep Indonesia Incorporated mendapatkan konteks baru. Jika negara dan pengusaha ingin benar-benar berada “dalam satu kapal”, maka praktik manipulasi dokumen adalah lubang besar di lambung kapal itu sendiri.
Negara Mulai Melawan
Menariknya, temuan Buehler tidak dibantah pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengonfirmasi praktik under-invoicing sebagai masalah kronis. Pengakuannya bahwa sebagian perusahaan sawit melaporkan nilai ekspor hanya separuh dari harga sebenarnya adalah pengakuan serius: hampir 50 persen data ekspor berpotensi tidak akurat.
Langkah Kementerian Keuangan menyiapkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk memantau anomali harga dan volume ekspor menjadi sinyal penting. Ini bukan sekadar modernisasi administrasi, melainkan pernyataan perang terhadap manipulasi.
Membaca Hambalang dari Sudut Ini
Dalam konteks inilah audiensi Hambalang menjadi lebih dari sekadar pertemuan hangat. Ajakan Prabowo kepada pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja di sektor riil—tekstil, garmen, sepatu, mebel, makanan-minuman, perikanan, peternakan, hingga UMKM—bisa dibaca sebagai upaya menggeser orientasi bisnis dari paper profit ke real value creation.
Indonesia Incorporated, jika disandikan dengan temuan Buehler, berarti dua hal sekaligus:
Kolaborasi bagi pengusaha yang berproduksi, menyerap tenaga kerja, dan membangun rantai nilai domestik.
Penertiban bagi mereka yang selama ini “bermain” di dokumen.
Sinyal untuk Pebisnis
Bagi pembaca Majalah Eksekutif, pesannya jelas. Era ke depan bukan hanya soal kedekatan dengan negara, tetapi keselarasan dengan misi negara. Teknologi seperti AI akan mempersempit ruang abu-abu. Keuntungan jangka panjang tidak lagi datang dari celah regulasi, melainkan dari model bisnis yang transparan dan produktif.
Indonesia selama ini sering disebut “kaya tapi miskin”. Hambalang menawarkan satu jalan keluar, tulisan profesor London mengingatkan bahayanya jika jalan itu diselewengkan. Di antara keduanya, dunia usaha sedang diuji: menjadi bagian dari solusi, atau tetap menjadi bagian dari masalah.
