Ombudsman Sebut SE Menaker Soal THR Multitafsir

[ad_1]

Berita Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021 | 06:52 WIB

ILUSTRASI. Tunjangan Hari Raya (THR).

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia menyambut baik adanya surat Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Namun, Ombudsman menilai surat edaran ini bermasalah karena multitafsir.

Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, SE ini di satu sisi bisa dipandang sebagai sebuah ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Ini Artikel Spesial

Hanya dengan berlangganan Rp 10.000 selama 30 hari Anda dapat membaca berita pilihan, independen, dan inspiratif ini.

ATAU

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu

Tinggalkan Balasan