Purwokerto, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan Forum Jatingmas (Jaga Stunting Banyumas) untuk mengejar target penurunan angka stunting. Forum ini akan menjadi media pemberdayaan para Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berkecimpung di bidang penanggulangan stunting.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, sebetulnya, Kabupaten Banyumas memiliki tingkat prevalensi stunting yang hampir mendekati target yaitu 14% pada tahun 2024. Jumlah angka gagal tumbuh saat ini berkisar 14.2%.
“Perlu disadari, permasalahan stunting adalah tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, penanganan stunting harus dilakukan lintas sektoral. Dengan diluncurkannya Forum Jatingmas dan Buku Saku Jatingmas ini, saya berharap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan salah satu ujung tombak dalam penanggulangan stunting di tingkat desa diperkuat lagi peran dan tugasnya,” katanya, pada saat peluncuran Forum Jatingmas, di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (14/6).
Dia menjelaskan, kader lembaga kemasyarakatan desa tersebut antara lain, kader RT, kader RW, kader PKK, kader Posyandu atau Kader Pembangunan Manusia (KPM). LKD bertugas mengadvokasi, mengedukasi maupun mendata keberadaan kasus stunting di wilayah kader. Selain itu, OPD terkait dalam penanggulangan stunting harus dapat bersinergi dan tidak over lapping dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut Bupati, salah satu penyebab masih cukup tingginya stunting ini adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya periode 1.000 hari pertama kehidupan; konsumsi gizi yang sehat dan seimbang, serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Selain tidak tercukupinya asupan gizi anak sejak masih di dalam kandungan, stunting juga bisa disebabkan asupan gizi saat anak masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi.
“Entah itu tidak diberikan ASI eksklusif ataupun MPASI (makanan pendamping ASI) yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas. Stunting juga tidak hanya dipengaruhi faktor gizi dan kesehatan semata, namun tingkat pendidikan, pola asuh, sanitasi / air bersih juga turut mempengaruhi kasus-kasus stunting,” jelasnya.
Dia mengatakan, orang tua kerap luput memperhatikan perkembangan tinggi badan anak. Kadangkala perkembangan dan pertumbuhan anaknya hanya dilihat dari berat badannya saja. Padahal, tinggi badan tidak kalah penting untuk dipantau. Banyak yang tidak menyadari bahwa anak pendek adalah permasalahan gizi yang cukup buruk bagi kesehatan anak.
“Saya yakin, dengan segenap usaha kita, disertai dengan kerjasama dan sinergisitas dari berbagai pihak, masalah stunting di wilayah Kabupaten Banyumas bisa kita turunkan kembali menuju Banyumas Bebas Stunting 2024,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas, Widarso mengatakan, stunting merupakan tanggungjawab semua pihak dan diperlukan sinergitas semua lapisan agar penanganan stunting berjalan secara terkoordinir. Oleh karena itu, di Banyumas terdapat 7 OPD yang terkait penanganan stunting yaitu Bappedalitbang, Dinsospermasdes, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, Dinpertan KP, Dinas Pendidikan dan Dinperkim.
“Diharapkan melalui forum ini upaya penanggulangan stunting antar OPD, maupun para Kader LKD berlangsung sinergis dan tidak ada overlapping tugas di lapangan,” katanya.
