[ad_1]
Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya mengatakan, pelanggaran AD/ART itu contohnya dalam pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu, kata dia, tak ada proses penjaringan dari bawah.
Haris mengatakan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW mestinya melalui penjaringan dari bawah. Calon ketua DPC, kata dia, seharusnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang, lalu diusulkan kepada DPW. Namun dia menyebut mekanisme ini tak dilalui. Begitu pula dalam pemilihan ketua DPW.
“(Harusnya) ada penjaringan yang diusulkan oleh DPC-DPC baru ada penetapan pengurus DPW oleh DPP. Tiba-tiba ditunjuk aja oleh DPP,” ujar Haris kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.
Haris tak menampik adanya aspirasi untuk mengganti Muhaimin Iskandar dengan ketua umum baru. Namun dia belum merinci saat ditanya ihwal sosok yang kira-kira berpotensi menggantikan Muhaimin.
Mantan Ketua DPC PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru mengklaim ada dukungan dari 10 DPW dan 113 DPC untuk menggelar muktamar luar biasa. Ketua DPP PKB Daniel Johan belum merespons konfirmasi Tempo ihwal adanya desakan muktamar luar biasa tersebut. Beberapa petinggi PKB yang dihubungi Tempo juga belum merespon.
Adapun Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menilai desakan muktamar luar biasa itu hanya mengikuti polemik kongres luar biasa yang terjadi di Partai Demokrat belum lama ini. “Itu kan ketularan Demokrat,” kata Halim pada Jumat lalu, 9 April 2021. Ihwal alasan munculnya desakan itu, Halim menilai, wajar saja dan tak masalah jika partai melakukan penggantian ketua DPC.
Baca juga: Kader PKB di Daerah Desak Muktamar Luar Biasa, Ada yang Ingin Ganti Cak Imin
DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI
[ad_2]
Sumber Berita
