[ad_1]
PALEMBANG – Jelang memasuki musim tanam tahap kedua pada Juli-Desember 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengunjungi gudang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang ditunjuk Pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat lebih dekat ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan nasional selama musim tanam kedua berlangsung nantinya.
Mentan SYL menilai sejauh ini stok atau ketersediaan pupuk mencukupi untuk mendukung masa musim tanam tahap kedua. Hal ini dibuktikan dengan melihat langsung stok pupuk di pabrik Pusri. “Hari ini saya melihat langsung bagaimana ketersediaan stok di gudang PT Pusri dalam memenuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional. Saya menilai semuanya berjalan baik dan siap mendukung masa musim tanam tahap kedua,” katanya di sela kunjungan kerjanya di Palembang, Jumat, 28 Mei 2021.
Dari hasil pantauannya, Syahrul memberikan saran kepada manajemen Pusri untuk segera melampirkan barcode atau kode bar pada kemasan mereka. Barcode itu akan memudahkan pemantauan distribusi pupuk di lapangan karena masing-masing wilayah memiliki barcode berbeda-beda. “Yang baru dicantumkan kode industri. Untuk memudahkan pengawasan dan monitoring saat distribusi saya kira perlu segera dilampirkan barcode pada kemasan PT Pupuk Sriwidjaja,” cetusnya.
Ia berharap tak ada lagi keterlambatan distribusi pupuk subsidi kepada petani. Sebab, sambung Syahrul, penerima bantuan pupuk subsidi sudah terdata dengan jelas berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani berdasarkan kebutuhan mereka. “Dan telah terverifikasi secara berlapis dari tingkat kabupaten hingga pusat,” tuturnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil berharap distribusi pupuk ini bisa berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia berharap ketersediaan pupuk ini dapat terpantau mulai dari lini I, II, III, IV hingga tepat waktu di petani. “Kami akan berkoordinasi lintas stakeholder untuk memantau distribusi pupuk subsidi ini agar tak ada hambatan,” ujar Ali.
Menurut Ali, ketepatan waktu pupuk subsidi sampai ke tangan petani amat penting karena berkaitan dengan upaya petani meningkatkan produksi pertanian mereka. Pupuk subsidi ini berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas pertanian. “Maka dari itu, penting untuk memastikan ketersediaan dan kepastian distribusinya agar produktivitas tak terganggu,” paparnya.
Ia tak menyangkal, bukan hanya persoalan distribusinya, ketersediaan pupuk ini juga masih menjadi persoalan. Hingga kini permintaan terhadap pupuk subsidi mencapai 24 juta ton per tahun sementara kemampuan keuangan negara hanya mampu mendukung sebanyak 9 juta ton per tahun. “Jadi bukan langka, melainkan memang kuotanya yang kurang. Tetapi kami terus berupaya sekuat tenaga agar kebutuhan petani itu dapat terpenuhi,” tambah Ali.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan Muhammad Hatta menambahkan, distribusi pupuk subsidi ke berbagai daerah didasarkan pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang telah disusun oleh petani sendiri dari tingkat bawah. “eRDKK adalah salah satu kunci agar distribusi pupuk subsidi berlangsung tepat sasaran,” jelas Hatta.
Dikatakannya, eRDKK ini disusun oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan mereka yang diverifikasi berlapis hingga tingkat provinsi. Oleh karenanya, kelompok tani memiliki peran penting agar validitas eRDKK terjaga. “Verifikasi dan validasi pada sistem eRDKK dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh Korluh , lalu Kabupaten oleh Kadistan hingga ke pusat oleh pejabat yang menangani Penyuluhan sesuai Permentan 67 tahun 2016.,” kata Hatta.
Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Tri Wahyudi Saleh mengatakan pada 2021, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel. Terkait kebutuhan petani, perusahaannya juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang mana kapasitas produksi perusahaan dipastikan akan memenuhi kebutuhan Sumsel yang saat ini ditetapkan daerah penyangga pangan nasional dalam program Food Estate.
“Kami siap mendukung Pemprov Sumsel yang menarget masuk tiga besar lumbung pangan nasional,” tutup Tri Wahyudi.
[ad_2]
Sumber Berita
