[ad_1]
“Sejarah akan mencatat rekam jejak Kapolri baru terkait Kasus Udin ke depan. Pendobrak kebekuan kasus Udin ataukah pelanggeng impunitas dalam kasus Udin,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Udin, Tri Wahyu KH, Sabtu (16/1) malam.
Koalisi ini merupakan gabungan masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi untuk menuntut penuntasan kasus Udin di depan Gedung Agung Yogyakarta tiap tanggal 16. Udin dibunuh pada 16 Agustus 1996 saat kepolisian masih menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Menurut Wahyu, saat itu kepolisian berada dalam rezim represif, korup, dan otoriter di rezim Orde Baru.
‘Saat itu kepolisian acap melakukan penyimpangan mandat, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan kekerasan secara berlebihan, penyalahgunaan keku asaan, dan praktik korupsi,” ujarnya.
Koalisi mencatat 14 kapolri, mulai dari Letnan Jendral Polisi Dibyo Widodo hingga Idham Aziz, gagal menuntaskan kasus Udin. Koalisi ini berharap Kapolri baru kelak tidak menunda keadilan bagi keluarga Udin, seperti kapolri-kapolri sebelumnya.Menurut Wahyu, publik menilai kepolisian tak bekerja maksimal dalam menangani kasus Udin
.”‘Pelaku’ yang tertangkap pun akhirnya dibebaskan Pengadilaan Negeri Bantul karena tidak ada bukti kuat telah menghabisi nyawa Udin. Sidang di pengadilan Bantul juga menampilkan ke publik tentang sisi gelap “penyidikan sesat” oleh anggota Polres Bantul Edy Wuryanto,” tuturnya.
Para jurnalis sejawat Udin menginvestigasi sendiri kasus itu melalui tim Kijang Putih. Hasilnya, Udin diduga dibunuh karena menulis berita-berita tentang korupsi.
Bupati Bantul waktu itu, Sri Roso Sudarmo, menolak hasil investigasi yang mengarah kepadanya yang kemudian didukung oleh Kapolres Bantul. “Itu hanyalah sejumlah kejanggalan dalam rentetan kasus Udin yang hingga kini tidak pernah ketemu siapa pelaku dan aktor intelektual sebenarnya,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan, setelah 20 tahun pemisahan Polri dari TNI kasus Udin masih buram. “Kepolisian yang memang sudah tak lagi setubuh dengan TNI justru makin menguat, terutama sejak periode pertama Presiden Joko Widodo. Sejak 2014-2019, Presiden memberi banyak di antara purnawirawan jabatan mulai dari kepala daerah, pengawas kementerian, Bulog, sepakbola, dan lembaga anti-korupsi,” kata dia.
Menurut Wahyu, pada 2020 kekerasan oleh polisi meningkat. “Dalam rentetan aksi menolak aturan sapu jagat Omnibus Law, ribuan mahasiswa ditangkap. Selain itu, dalam berbagai konflik agraria yang marak di Yogyakarta, polisi menyokong penggusuran lahan-lahan rakyat oleh negara atau korporasi,” kata dia.
Calon tunggal kapolri baru telah diajukan oleh Presiden Jokowi, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Koalisi pun berharap kasus Udin tuntas di masa kandidat kuat kapolri baru ini.
“Melihat peta sebaran partai pendukung Presiden Jokowi, prosesnya diperkirakan akan berjalan mulus di parlemen hingga dilantik sebagai kapolri baru. Sejarah akan mencatat rekam jejak kapolri baru menyangkut kasus Udin ke depan,” tandasnya.
Editor: Arif Koes
[ad_2]
Sumber Berita
