#  

Kontras Harap Kedekatan Calon Kapolri dan Jokowi Tak Bikin Konflik Kepentingan

[ad_1]

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi terpilihnya Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. KontraS berharap terpilihnya Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat berdampak baik pada reformasi sektor keamanan.

Sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Listyo Sigit dinilai dapat melihat kecenderungan permasalahan yang ada di tubuh Kepolisian, baik kebijakan yang keluar maupun tindakan aparat di lapangan.

“Dari pengalaman ini penting bagi Listyo Sigit untuk melakukan pembenahan mengenai mekanisme pengawasan internal Kepolisian,” kata Rivanlee kepada Tempo, Rabu, 13 Januari 2021.

Selain itu, Rivanlee berharap Listyo dapat memanfaatkan kedekatannya dengan Jokowi untuk menyampaikan situasi terkini agar Presiden dapat mendengar dan mengetahui masalah yang sedang terjadi, terutama terkait reformasi sektor keamanan. Listyo memang dianggap dekat dengan Jokowi lantaran pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2014-2016.

“Kedekatan dengan Presiden, karena bekas ajudan, hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki reformasi sektor keamanan,” kata Rivanlee.

Di sisi lain, Rivanlee meminta kedekatan Listyo dan Jokowi tak malah berimbas pada konflik kepentingan dalam penegakan hukum ke depannya. “Kedekatan tersebut jangan sampai conflict of interest dalam proses penegakan ke depannya,” kata dia.

KontraS sebelumnya menyampaikan sejumlah catatan rapor merah penegakan hukum dan perlindungan HAM oleh Kepolisian. Di antaranya, ada sejumlah Peraturan Kapolri yang tak memperhatikan elemen hak asasi manusia sehingga berimbas pada tebang pilih penegakan hukum dan kebebasan sipil.

Dalam keterangan sebelumnya, Rivanlee mencontohkan penanganan aksi massa dengan kekerasan dan penggunaan senjata api. Catatan lainnya adalah penindakan hukum di ranah digital yang kerap ditujukan kepada kelompok yang sedang mengkritik pemerintah.

“Pemilihan Kapolri berikutnya harus disertai dengan penguatan lembaga pengawas eksternal,” kata Rivanlee pada Sabtu, 9 Januari lalu.

Hari ini, Presiden Jokowi menyerahkan Surat Presiden penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Listyo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR.



[ad_2]

Sumber Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *