#  

Mengecewakan, PPKM Tak Signifikan Tekan Penyebaran Covid-19

[ad_1]

Karanganyar, Gatra.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap gagal memantik kesadaran masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19. Buktinya, penyebaran virus masih terjadi akibat masyarakat abai protokol kesehatan.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan hal itu usai rapat via daring bersama Gubernur Jateng dan kepala daerah se-Jateng itu, juga diikuti jajaran Forkopimda.

“Masker malah dipakai di dagu. Lalu sering dilepas. Itu bukan aksesori. Masyarakat harus dipicu kesadaran personal protokol kesehatan. Kita akan coba merumuskan bentuk pendisiplinan. Apakah dengan membentuk sukarelawan penggerak prokes. Ini supaya masyarakat mematuhi prokes tidak di bawah tekanan. Kalau tetap karena tertekan, PPKM bukan solusinya. Usai PPKM malah abai lagi,” katanya kepada wartawan di kantor Setda Pemkab Karanganyar, Senin (1/2).

Larangan berkerumun juga disepelekan. Buktinya, penyebaran Covid-19 malah marak di perkantoran dan dari klaster hajatan. Padahal pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir harus dilkakukan sesering mungkin. Selama PPKM tahap I diberlakukan, lanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan hal serupa perihal kurang efektif kebijakan tersebut. Parameternya pada tingginya kasus pasien Covid-19 meninggal dunia pada Desember 2020-Januari 2021.

“Dalam rapat evaluasi tadi, Gubernur menyampaikan bahwa Presiden menyatakan PPKM tidak cukup sukses menurunkan kasus Covid-19. Makanya perlu dievaluasi,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, disiplin personal menjadi kunci berakhirnya pandemi. Hanya saja perlu pemicu dan pendorong dari para pemuda.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Purwati mengatakan, masih tingginya kasus Covid-19 meskipun PPKM diterapkan karena masyarakat kurang mematuhi prokes. “Masyarakat belum disiplin. Di mana-mana sama saja. Saat operasi yustisi, kan juga banyak yang tertangkap melanggar prokes,” ujarnya.

Dikatakannya, disiplin masyarakat menjadi kunci untuk pengendalian kasus. “Diatur seperti apapun, tergantung kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Semua lini harus ikut, memantau dan menerapkan,” imbuhnya. 


 

[ad_2]

Sumber Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *