[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) buka suara ihwal keterlibatan mereka dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan. Mereka mengatakan tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI.
“PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan,” ujar Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juni 2021.
Wicaksono juga mengatakan bahwa dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan dulunya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan. Menurutnya perusahaan itu adalah wadah dari para ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
“Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT,” kata PT TMI.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayor Jenderal Rodon Pedrason juga menegaskan hal ini. Ia menanggapi keberadaan sejumlah politikus Partai Gerindra di dalam kepengurusannya. Menurutnya mereka adalah orang kepercayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
“Kalau pelaksananya orang yang dipercaya oleh Menhan ya wajar aja lah. Kenapa terkesan ditunjuk langsung? Kok disebut ditunjuk langsung, padahal TMI tidak dikasih proyek kok. Hanya wadah untuk bertanya langsung ke pabrik,” kata Rodon.
Sebelumnya, diketahui terdapat empat kader Partai Gerindra yang tercatat sebagai Komisaris di PT TMI. Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.
Baca Juga: Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp 1.773 T
[ad_2]
Sumber Berita
