Connect with us

KORAN PRIORITAS

40,9 Persen Tidak Puas Dengan Kinerja Wapres

Published

on


Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan mayoritas warga atau 69,8 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, sebanyak 40,9 persen warga menilai tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasil ini berdasar survei LSI yang melibatkan 1.200 responden pada 25-31 Januari 2021 dengan toleransi kesalahan ± 2.9 persen.

Hasil survei LSI mengenai kepuasan responden terhadap kinerja Wapres RI (foto: tangkapan layar/Sasmito).

“Agak jomplang tingkat kepuasannya antara presiden dan wakil presiden. Mungkin ini bisa menjadi kajian bagi pihak terkait,” jelas Djayadi Hanan dalam konferensi pers online, Senin (22/2/2021).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).

Djayadi Hanan menambahkan warga juga merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang membantu Presiden. Warga merasa paling puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara kepuasan warga paling rendah pada kerja menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Survei ini juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam simulasi nama calon presiden lebih unggul yakni 26 persen dibandingkan nama lainnya. Adapun di bawah Prabowo terdapat Ganjar Pranowo 15,4 persen dan Anies Baswedan 13,3 persen. Sementara dari sisi partai, PDIP menempati urutan pertama paling banyak disebut responden sebanyak 20,1 persen, disusul gerindra 11 persen, dan Golkar 8,3 persen.

“Kalau kita asumsikan pemilu 2024, dengan asumsi tidak ada revisi UU Pemilu, maka kemungkinan ada dua atau tiga calon pada 2024. Itu berarti untuk menjadi dominan dia harus memiliki 40 persen elektabilitas. Tapi belum ada seperti itu untuk saat ini.”

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan hasil survei ini menunjukkan posisi Partai Gerindra dan elektabilitas Prabowo Subianto stabil. Hanya, bedanya untuk 2024, Presiden Jokowi tidak akan maju kembali dalam pemilihan presiden 2024. Sementara terkait UU Pemilu, kata dia, Partai Gerindra bersama fraksi lainnya sepakat tidak akan merevisi UU Pemilu yang disahkan pada 2017 lalu.

“Kemungkinan besar RUU Pemilu akan didrop dari Prolegnas. Kami sepakat dengan presiden Jokowi, bahwa lebih baik UU ini kita jalankan dulu, kalau ada yang kurang kita sempurnakan,” jelas Supratman.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya masih terbuka untuk merevisi UU Pemilu. Menurutnya, revisi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki UU karena dalam penerapan banyak mengakibatkan petugas pemilu meninggal. Namun, untuk kandidat calon presiden, menurutnya PDIP masih melihat dinamika ke depan yang kemungkinan akan terus berubah.

“UU pemilu mari kita sempurnakan, supaya lebih berkualitas dan pemilu kita tidak rumit. Karena 2019 lalu, banyak penyelenggara pemilu yang kelelahan terutama saat penghitungan,” jelasnya.

Djarot mengklaim PDIP paling banyak disebut responden karena terus melakukan kerja-kerja politik di masyarakat. Seperti melakukan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. [sm/jm]



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN PRIORITAS

[FOTO] Presiden Tinjau Vaksinasi Covid-19 Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Published

on

By


Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 massal tahap kedua yang menyasar tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 70 Jakarta yang terletak di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 11.10 WIB. Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Vaksinasi kali ini menyasar 650 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

Source link



Sumber Berita

Continue Reading

KORAN PRIORITAS

[VIDEO] Peresmian Bendungan Napun Gete di NTT

Published

on

By


Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 23 Februari 2021. Bendungan tersebut merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun untuk NTT semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, tercatat sudah tiga bendungan yang telah diselesaikan.

Source link



Sumber Berita

Continue Reading

KORAN PRIORITAS

Lagi, Pasal Penodaan Agama Kembali Telan Korban di Sumut

Published

on

By

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. (Foto: Dokumentasi pribadi)


Empat orang petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) dijerat dengan Pasal 156 huruf a tentang Penodaan Agama. Empat orang petugas forensik itu dijerat dengan pasal penodaan agama karena memandikan jenazah perempuan yang bukan muhrimnya berinisial Z. Namun, pasal yang digunakan untuk menjerat empat petugas itu dinilai keliru.

VOA – Pasal penodaan agama atau biasa disebut penistaan agama kembali menelan korban. Empat orang laki-laki yang merupakan petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 RSUD Djasamen Saragih, berinisial RS, ESPS, DAAY, dan REP, dijerat dengan pasal itu.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati menilai penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat orang tersebut dinilai keliru.

Penggunaan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harusnya mengacu pada Pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang berbunyi dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. (Foto: Dokumentasi pribadi)

“Tapi kalau di sini kita lihat, petugas forensik tujuannya itu untuk memberikan layanan kepada jenazah bukan dalam konteks untuk menistakan agama,” kata Maidina saat dihubungi VOA, Selasa (23/2).

Menurutnya, penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat petugas forensik itu harusnya dikaji ulang oleh penegak hukum seperti polisi. Lantaran, tidak ada maksud dan niat dari para petugas forensik itu untuk menistakan suatu agama.

“Harusnya aparat penegak hukum lebih bijak untuk menentukan kembali meluruskan situasinya, karena memang tidak kondusif dan akhirnya keluarganya juga keberatan. Di satu sisi petugasnya juga tidak bermaksud menistakan dan merugikan keluarga dari jenazah itu. Harusnya peran penegak hukum harus bisa meluruskan. Mungkin ada kekecewaan dari pihak keluarga, tapi mekanisme yang ditempuh banyak caranya,” ungkap Maidina.

Ketua Forensik RSUD Djasamen Saragih, Reinhard Hutahaean mengatakan kejadian itu terjadi karena tidak ada petugas seperti bilal jenazah pada saat memandikan korban COVID-19 berinisial Z tersebut. Namun, Reinhard menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terhadap suami dari jenazah perempuan tersebut terkait dengan pemulasaraan.

“Artinya hak otonomi dari suami yaitu untuk mencarikan bilal sesuai dengan keinginannya, mempersilakannya guna melakukan fardu kifayah terhadap istrinya. Bahkan juga memberikan pilihan yang sebenarnya buruk kalau sempat itu terjadi, misalnya menunda pemulasaraannya menunggu unsur-unsur pejabat yang bertanggung jawab untuk memutuskan seperti apa,” ujarnya kepada VOA.

Pemulasaran jenazah korban COVID-19 di Layanan Pemakaman Muslim Al-Rayaan, Brooklyn, New York, 17 Mei 2020. (Foto: dok)
Pemulasaran jenazah korban COVID-19 di Layanan Pemakaman Muslim Al-Rayaan, Brooklyn, New York, 17 Mei 2020. (Foto: dok)

Reinhard pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan empat orang petugas forensik yang terdiri dari dua perawat dan dua karyawan rumah sakit itu sudah sesuai dengan prosedur dan mendapatkan persetujuan dari suami untuk memandikan jenazah perempuan tersebut.

“Semua sudah dijalani, dan prosedur persetujuan juga sudah dilakukan dengan menandatangani di atas materai. Kalau kemudian teman-teman dipermasalahkan seperti itu ya saya tidak tahu mau bilang apalagi, berharap ada keadilan bagi kami,” ucapnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto mengatakan bahwa hasil penyelidikan kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P-21).

“Kasus sudah P-21, dan sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan,” kata Edi kepada VOA melalui pesan online.

Peti jenazah dibuat dengan mengikuti standar bagi jenazah pasien COVID-19. (Foto: Ranky Safitri)
Peti jenazah dibuat dengan mengikuti standar bagi jenazah pasien COVID-19. (Foto: Ranky Safitri)

Kasus ini berawal saat petugas forensik yakni RS, ESPS, DAAY, dan REP, menangani jenazah pasien suspect COVID-19 berjenis kelamin perempuan berinisial Z, pada 20 September 2020. Namun, empat petugas forensik itu dituduh tidak menjalani syariat Islam fardu kifayah saat memulasarakan jenazah perempuan tersebut.

Suami dari jenazah perempuan itu kemudian melaporkan kasus ini dan polisi menjerat empat petugas forensik itu dengan Pasal 156 huruf a tentang Penodaan Agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Klausul penodaan agama itu muncul karena fatwa dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar.

Namun, tidak dilakukan penahanan terhadap empat petugas forensik itu. Mereka hanya menjadi tahanan kota. Sedangkan proses persidangan dugaan kasus penodaan agama ini pun belum tahu kapan akan dimulai.

“Sidang belum tahu, untuk pelimpahan perkaranya ke pengadilan belum ada,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, BAS Faomasi Jaya Laia kepada VOA.

Dalam perkembangannya, ribuan warga masyarakat yang tidak setuju dengan penggunaan pasal karet tentang penodaan agama itu menandatangani petisi di situs change.org. Mereka menuntut agar otorita berwenang menghentikan kasus yang dinilai mengkriminalisasi empat petugas forensik itu . Sampai berita ini ditulis, sebanyak 8.170 orang telah menandatangani petisi dukungan itu agar empat orang petugas forensik tersebut mendapatkan keadilan. [aa/em]



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending