Jakarta, Gatra.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menyampaikan sejumlah indikator penanganan pandemi di Tanah Air pascalibur Lebaran tahun ini.
Airlangga menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/5), selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Pertama, terkait kasus Covid-19 per 23 Mei. Kasus aktifnya adalah 5,2%. Ini ada sedikit kenaikan dibandingkan pekan lalu. Kesembuhannya 92%. Tingkat kematian 2,8%. Adapun kasus hariannya mengalami tren sedikit peningkatan yaitu di kisaran 5 ribu per hari, sebelumnya sempat turun di 3.800 sampai 4.000.
“Kemudian kasus aktif nasional memang kalau per tanggal 5 Februari turunnya minus 47%, namun tadi kita sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus 4-5 minggu ke depan,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang diperoleh Gatra.com pada Senin malam (24/5).
Sebagai contoh dalam libur Natal dan Tahun Baru, kasus tertinggi itu naik pada tanggal 5 Februari. Dengan demikian, memonitornya 4-5 minggu ke depan walaupun dalam sepekan ini melihat beberapa kasus ada kenaikan, namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin.
Selanjutnya, Airlangga menjelaskan parameter di tingkat provinsi. Sejumlah 56,4% kasus aktif berada di Pulau Jawa dan 21,3% berada di Sumatera. Adapun wilayah yang berkontribusi terhadap 65% kasus aktif nasional adalah Jawa Barat (Jabar), Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Papua, Jawa Tengah (Jateng), dan Riau.
“Dari kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4%, sehingga ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Terkait kasus aktif di tingkat provinsi, menurut Airlangga, terdapat 10 provinsi yang mengalami peningkatan, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kalut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara (Malut).
Di antara 10 provinsi tersebut, Gorontalo, Maluku serta Malut merupakan provinsi yang belum menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Oleh karena itu, untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, 1-14 Juni mendatang, maka Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara diikutsertakan ditambah Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara itu, indikator rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) secara nasional rata-ratanya berada di angka 31″.
Menurut Airlangga, tidak ada daerah yang memiliki BOR di atas 60″, meskipun ada beberapa daerah yang berada di atas angka rata-rata nasional.
“Beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40% adalah Sumatera Utara 58″, Riau 55%, Sumatera Barat [Sumbar] 54″, Aceh 47″, Bangka Belitung 47%, Sumatera Selatan [Sumsel] 47%, Riau 47%, Jambi 43”, dan Lampung 41%.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menjelaskan tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker di sejumlah provinsi, antara lain Bali 88,89%, Jawa Timur (Jatim) 87″, DKI Jakarta 65%, Jabar 73%, Jateng 75″, Riau 67%, Kepulauan Riau 70%, dan Sumut 62,76″.
“Memang terlihat yang di bawah 70% itu tingkat aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan,” tandasnya.
