[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan mayoritas masyarakat Papua sepakat dengan Otonomi Khusus yang diterapkan pemerintah di sana. Hal ini, kata Mahfud, menunjukkan kebanyakan warga sana masih ingin bersama Indonesia dan mendukung pembangunan di Papua
“Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak,” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis dalam dialog dengan Papua yang digelar bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan sejumlah tokoh, Kamis, 27 Mei 2021.
Dari 8 persen itu, Mahfud mengatakan terbagi tiga, yakni bergerak di jalur politik, klandestin, dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Yang paling kecil adalah dari KKB. Dari situlah, pemerintah menghadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme.
“Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua,” kata Mahfud.
Dialog itu mengangkat tema ‘Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program’. Selain Mahfud Md acara itu dihadiri Kepala Staf Presiden Moeldoko, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.
Baca juga: Soal Cap Teroris, Mahfud Md Persilakan Tentara Pembebasan Papua Melapor ke PBB
[ad_2]
Sumber Berita
