Jakarta, Gatra.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang ekspor benih bening lobster, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah Indonesia.
Dilansir dari siaran pers yang diperoleh Gatra.com pada Kamis malam, (17/6) pengumuman terbitnya PermenKP No. 17 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP), Sakti Wahyu Trenggono, melalui sosial medianya pada Kamis (17/6). Saat menyampaikan pengumuman, ia tengah melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Maluku.
“Permen [Peraturan Menteri] ini adalah salah satu wujud dari janji saya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020 lalu. Saat itu saya sudah menegaskan, BBL [benih bening lobster] sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia]. Untuk pembudidayaan , wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL,” urainya.
Melalui aturan baru tersebut, Trenggono berharap semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru. “Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, muatan materi dalam PermenKP 17/2021 meliputi prosedur penangkapan benih bening lobster atau lobster yang belum berpigmen, pembudidayaan benih bening lobster, prosedur penangkapan dan atau pengeluaran lobster dan prosedur pengelolaan kepiting serta rajungan di wilayah Tanah Air.
Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, mengatakan kebijakan pelarangan ekspor BBL ini tidak lain untuk mendorong pertumbuhan budidaya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi.
“Lobster merupakan salah satu dari tiga komoditas yang menjadi prioritas perikanan budidaya, selain udang dan rumput laut,” ungkap Tebe, sapaannya.
Saat ini Indonesia merupakan produsen lobster terbesar kedua di dunia dengan share produksi dari total produksi lobster dunia sebesar 31,59%, setelah Vietnam yang memiliki share produksi 62,5%. Dengan adanya peraturan yang berpihak pada pengembangan usaha budidaya lobster di dalam negeri, sambung Tebe, tugas selanjutnya adalah memacu perkembangan budidaya lobster di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan kampung lobster.
Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penangkapan benur di perairan Indonesia. Meliputi penangkapan BBL hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi. Kemudian nelayan kecil yang akan melakukan penangkapan benur harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh dinas.
Selain itu, penangkapan benur juga harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. “Penangkapan benih bening lobster [puerulus] wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” urai Zaini.
