TEMPOSIANA.com — Anggaran Bakom 2026: Ditetapkan sebesar Rp25,37 miliar. Dan, anggaran Bakom 2027: Diajukan naik signifikan sebesar Rp1,954 triliun (melonjak sekitar 77 kali lipat) dan telah direstui oleh Komisi XIII DPR RI dalam RAPBN 2027
Siapa yang mendapat kecipratan anggaran itu?
Pemerintah Perlu Mengorkestrasi New Media, Bukan Sekadar Mengumpulkan Homeless Media
Di tengah perubahan lanskap komunikasi, masih banyak yang mencampuradukkan New Media dengan Homeless Media.
Keduanya memang hidup di ruang digital, tetapi berbeda dari sisi ekosistem, fungsi, pengaruh, dan cara pemerintah membangun hubungan. Salah memahami keduanya bisa membuat strategi komunikasi negara kehilangan arah.
Ada satu kekeliruan yang belakangan terasa semakin lazim dalam percakapan komunikasi pemerintahan: menganggap New Media dan Homeless Media sebagai dua istilah yang sama.
Keduanya memang menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, atau platform digital lainnya. Keduanya mampu membuat informasi beredar cepat. Keduanya bahkan dapat memengaruhi percakapan publik dalam hitungan menit.
Kesamaan New Media dan Homeless Media itu berhenti pada medium.
New Media adalah lanskap komunikasi baru yang mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, dan diperdebatkan.
Sementara Homeless Media merupakan salah satu bentuk entitas media yang tumbuh di dalam lanskap tersebut, umumnya tanpa rumah utama berupa situs berita atau infrastruktur redaksi konvensional.
Dengan kata lain, New Media adalah ekosistem. Homeless Media adalah salah satu penghuni ekosistem itu.
Menyamakan keduanya sama seperti menyamakan samudra dengan kapal yang berlayar di dalamnya.
Persoalannya bukan sekadar terminologi. Ini menyangkut bagaimana pemerintah membaca perubahan kekuasaan komunikasi.
Sebab, di era digital, pemerintah tidak lagi cukup hanya mengirimkan informasi kepada media. Pemerintah harus memahami bagaimana informasi bergerak di antara berbagai komunitas, kreator, platform, algoritma, dan jaringan percakapan masyarakat.
Dari Media Massa ke Jaringan Publik
Dulu, komunikasi pemerintah memiliki jalur yang relatif mudah dipetakan.
Pemerintah menyampaikan kebijakan. Media massa mengolah dan memberitakannya. Masyarakat menerima informasi melalui surat kabar, radio, televisi, atau portal berita.
Model itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya jalan.
Hari ini, seorang kreator TikTok dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kepada jutaan pengikutnya.
Ya, sebuah komunitas Facebook dapat membangun opini lokal. Podcast dapat menjadi ruang diskusi kebijakan yang lebih panjang daripada wawancara televisi. Bahkan potongan video berdurasi 30 detik dapat mengalahkan jangkauan konferensi pers berjam-jam.
Penelitian Axel Bruns dalam Communication Theory (2023) menjelaskan bahwa ruang publik kontemporer telah berkembang menjadi jaringan berbagai publik yang saling beririsan, bukan satu ruang publik tunggal yang dikendalikan media arus utama.
Artinya, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi. Mereka sekaligus menjadi produsen, penyebar, penafsir, dan pengkritik informasi.
Inilah yang semestinya dipahami pemerintah ketika berbicara tentang orkestrasi New Media.
Orkestrasi bukan berarti mengendalikan seluruh suara. Bukan pula mengumpulkan sebanyak mungkin akun untuk menyebarkan pesan seragam.
Orkestrasi adalah kemampuan memahami hubungan antarpemain, menyelaraskan tujuan komunikasi, menyediakan informasi yang dapat dipercaya, serta membangun percakapan yang relevan dengan kebutuhan publik.
Negara perlu hadir sebagai penghubung, bukan menjadi sutradara yang memaksakan seluruh aktor mengucapkan dialog yang sama.
Homeless Media: Kecil Rumahnya, Besar Potensi Pengaruhnya
Istilah Homeless Media memang menarik.
Secara harfiah, ia menggambarkan media yang tidak memiliki rumah digital konvensional berupa situs berita sendiri atau organisasi redaksi seperti media massa pada umumnya.
Tetapi jangan salah membaca kata homeless sebagai media yang tidak memiliki identitas, tidak profesional, atau tidak mempunyai pengaruh.
Banyak akun media sosial justru memiliki komunitas yang sangat loyal. Mereka memahami bahasa anak muda, selera lokal, humor masyarakat, dan isu yang sedang menjadi perhatian kelompok tertentu.
Dalam konteks Indonesia, GNFI atau Good News From Indonesia sering disebut dalam pembahasan mengenai model media digital yang tumbuh dengan kekuatan distribusi platform.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen, dalam publikasi 23 Juni 2026, juga menjelaskan Homeless Media sebagai media yang menyebarkan informasi melalui platform sosial tanpa situs berita formal atau redaksi konvensional.
Karakter setiap entitas tentu berbeda.
Ada yang memiliki standar editorial kuat, ada yang mengandalkan kurasi, dan ada pula yang lebih menyerupai akun agregator.
Karena itu, pemerintah tidak boleh membuat penilaian hanya berdasarkan jumlah pengikut.
Satu akun dengan dua juta pengikut belum tentu lebih efektif untuk menjelaskan kebijakan pendidikan di sebuah kabupaten dibandingkan sepuluh kreator lokal yang dipercaya masyarakat setempat.
Di sinilah Homeless Media memiliki nilai strategis: kedekatan sosial dan kemampuan menerjemahkan pesan ke dalam bahasa komunitas.
Tetapi kedekatan itu bukan berarti mereka harus dijadikan corong pemerintah.
Justru kepercayaan audiens merupakan aset utama mereka. Jika seluruh konten berubah menjadi pengulangan pesan resmi, kepercayaan tersebut bisa terkikis.
Mengapa Mengorkestrasi New Media Berbeda?
Perbedaan mendasarnya terletak pada objek yang dikelola.
Jika pemerintah hanya mengorkestrasi Homeless Media, perhatian cenderung berhenti pada daftar akun, jumlah pengikut, jadwal unggahan, distribusi konten, dan jangkauan.
Itu berguna, tetapi belum cukup.
Mengorkestrasi New Media berarti mengelola hubungan yang lebih luas antara:
-Media arus utama dan media digital.
-Homeless Media dan komunitas kreator.
-Influencer, podcaster, serta pemimpin opini.
-Platform digital dan dinamika algoritma.
-Komunitas lokal dan percakapan masyarakat.
-Data percakapan, sentimen, serta respons publik.
-Informasi resmi, klarifikasi, dan mekanisme koreksi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak konten yang dipublikasikan, melainkan apakah masyarakat memahami kebijakan, apakah informasi yang keliru dapat dikoreksi, dan apakah pemerintah memperoleh umpan balik yang berguna.
Pemerintah harus memahami bahwa komunikasi digital tidak bekerja seperti pengeras suara yang diarahkan kepada kerumunan.
Ia lebih menyerupai jaringan lalu lintas. Informasi dapat berpindah jalur, berubah konteks, diperdebatkan, bahkan kembali kepada pemerintah dalam bentuk kritik.
Itulah sebabnya strategi komunikasi tidak bisa hanya berbasis broadcasting. Ia harus bergerak menuju networked communication.
Lima Kesalahan yang Perlu Dihentikan
Pertama, menganggap New Media identik dengan media sosial.
New Media lebih luas daripada sekadar kanal. Ia mencakup perubahan struktur produksi, distribusi, interaksi, dan konsumsi informasi.
Kedua, menganggap Homeless Media sebagai pengganti media arus utama.
Keduanya memiliki fungsi berbeda. Media arus utama tetap penting untuk peliputan mendalam, verifikasi, akuntabilitas, dan agenda publik. Homeless Media dapat memperluas jangkauan serta menerjemahkan isu ke dalam bahasa komunitas.
Ketiga, mengukur pengaruh hanya melalui jumlah pengikut.
Jangkauan, keterlibatan, kredibilitas, relevansi audiens, dan kemampuan menjelaskan isu harus dibaca bersama.
Keempat, menganggap orkestrasi sebagai penyeragaman narasi.
Pesan kebijakan boleh konsisten, tetapi cara menjelaskannya harus kontekstual. Bahasa untuk mahasiswa tentu berbeda dari bahasa nelayan, petani, pelaku UMKM, atau masyarakat perkotaan.
Kelima, membangun komunikasi satu arah.
Pemerintah tidak boleh hanya menghitung berapa kali pesan disebarkan. Pemerintah harus membaca apa yang dipahami, dipertanyakan, dan dirasakan masyarakat.
Orkestrasi yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah
Jika pemerintah ingin serius membangun komunikasi New Media, pendekatannya harus bergeser dari sekadar pengelolaan kanal menuju pengelolaan ekosistem.
Pertama, bangun peta aktor komunikasi digital. Bukan hanya daftar akun, tetapi pemetaan berdasarkan komunitas, isu, kredibilitas, jangkauan, dan karakter audiens.
Kedua, sediakan policy brief yang mudah diterjemahkan. Kreator dan media digital membutuhkan substansi kebijakan, data, konteks, serta akses kepada narasumber. Mereka tidak cukup diberi kalimat jadi.
Ketiga, kembangkan komunikasi berbasis komunitas. Kebijakan nasional harus dapat dijelaskan melalui pengalaman lokal. Program pemerintah akan lebih mudah dipahami ketika masyarakat melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.
Keempat, bangun sistem pendengaran publik (public listening). Percakapan digital harus menjadi sumber masukan untuk memperbaiki komunikasi maupun pelaksanaan kebijakan, bukan semata-mata bahan menghitung popularitas.
Kelima, jaga transparansi hubungan pemerintah dengan kreator. Jika ada kerja sama berbayar, dukungan produksi, atau kemitraan publikasi, hal itu perlu dinyatakan secara jelas. Independensi editorial dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur tidak boleh dikorbankan.
Dan yang paling penting, pemerintah perlu memiliki mekanisme komunikasi krisis lintas platform. Ketika terjadi persoalan pada sebuah program, klarifikasi tidak cukup berhenti di konferensi pers atau siaran pers. Informasi harus hadir pada ruang tempat masyarakat benar-benar mencari penjelasan.
Negara Tidak Boleh Kalah Memahami Perubahan
Ada pelajaran penting dari perkembangan komunikasi digital: kekuasaan untuk menentukan informasi apa yang terlihat tidak lagi hanya berada di tangan institusi media.
Platform, algoritma, kreator, komunitas, dan pengguna ikut membentuk arus informasi.
Kajian tentang networked public sphere menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut saling memengaruhi dalam memproduksi, mengkurasi, dan menyebarkan informasi.
Karena itu, pemerintah yang hanya sibuk mencari akun untuk menyebarkan pesan sesungguhnya sedang melihat persoalan dari jendela yang terlalu sempit.
Yang diperlukan adalah kemampuan membaca keseluruhan lanskap.
Dalam konteks komunikasi pemerintahan, orkestrasi New Media seharusnya menempatkan media arus utama, Homeless Media, influencer, komunitas digital, dan kanal resmi dalam satu arsitektur komunikasi yang saling melengkapi, tetapi tetap menghormati peran dan independensi masing-masing.
Pemerintah tidak perlu membuat semua pihak berbicara dengan suara yang sama. Yang diperlukan adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah dipahami, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, komunikasi negara yang kuat bukanlah komunikasi yang paling ramai.
Melainkan komunikasi yang paling dipercaya.
Catatan Jojo Media Coach
New Media adalah ekosistem. Homeless Media adalah salah satu kekuatan di dalamnya.
Mengorkestrasi Homeless Media berarti mengelola hubungan dengan salah satu kelompok pemain.
Mengorkestrasi New Media berarti memahami seluruh permainan: aktor, platform, distribusi, percakapan, kredibilitas, dan respons publik.
Jangan sampai pemerintah sibuk mengumpulkan pemain, tetapi lupa membaca lapangan.
Di era digital, negara tidak cukup hanya menjadi pemilik pesan. Negara harus menjadi arsitek komunikasi publik yang mampu mendengar, menjelaskan, menghubungkan, dan membangun kepercayaan.
Sebab, yang sedang berubah bukan sekadar medianya. Yang sedang berubah adalah cara masyarakat membentuk pendapat, menentukan kepercayaan, dan menilai pemerintah.
