[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengatakan tak tertarik menanggapi tudingan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut dirinya bermaksud memanfaatkan agenda Pekan Olahraga Nasional XX di Papua untuk menciptakan instabilitas dan menarik perhatian internasional.
“Kami tak tertarik pada hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang disebarkan intelijen Indonesia,” kata Benny Wenda lewat pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 27 Mei 2021.
Benny menuding, sejak Indonesia secara ilegal menduduki Papua pada 1963, tanah Papua berubah menjadi harta karun bagi militer dan polisi Indonesia. Ia menuding pemerintah Indonesia tak peduli pada pelanggaran hak asasi manusia dan orang-orang asli Papua, melainkan hanya menginginkan sumber daya alamnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menuding ada kelompok separatis Papua (KSP) yang ingin memanfaatan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua untuk menciptakan instabilitas. Teddy mengatakan pihak yang dia maksud yakni Veronica Koman dan Benny Wenda.
“Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri,” kata Teddy dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Maka dari itu, BIN merekomendasikan agar revisi UU Otsus Papua segera dirampungkan sebelum pelaksanaan PON XX di Papua. “Amandemen UU Otsus untuk disegerakan agar tidak bersamaan dengan kegiatan PON keduapuluh di Papua,” kata Teddy.
[ad_2]
Sumber Berita
