[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai penyebaran Covid-19 yang berpotensi dibawa pemudik asal Sumatera dalam gelombang arus balik Lebaran 2021.
“Pemerintan daerah harus paham bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 13 sudah diberlakukan mandat ke petugas di daerah untuk rapid test 1×24 jam. Ini harus dilakukan dan kita masih harus bekerja lebih keras untuk mencegah dan mengatasi penularan Covid-19 di negara kita ini,” ujar Kepala BNPB Doni Monardo dalam siaran tertulis di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Pasca berakhirnya masa peniadaan mudik Lebaran pada 17 Mei 2021, kata Doni, pemerintah masih terus melanjutkan upaya antisipasi terjadinya gelombang arus balik dari para pemudik. Salah satunya yaitu arus balik dari Pulau Sumatera menuju DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pulau Sumatera dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena menurut data Satgas Penanganan Covid-19, hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera masuk ke dalam zona merah dan oranye Covid-19. Zona merah artinya berisiko tinggi menularkan virus corona, sementara zona oranye berisiko sedang.
Doni Monardo menegaskan agar jangan sampai ada keragu-raguan dari petugas di daerah dalam menegakkan aturan, mulai dari pemeriksaan hingga kewajiban antigen di setiap titik penyekatan.
Selasa kemarin, Menteri Koordninator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memimpin rapat koordinasi antisipasi arus balik dari Pulau Sumatera bersama para Kapolda, TNI, beserta Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB.
Pada kesempatan rakor yang dilakukan secara virtual itu, Menko PMK menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan, di antaranya potensi para pemudik yang tertular varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
“Inilah pentingnya dilakukan genome sequencing. Mereka yang dari luar negeri harus kita antisipasi karena fokus kita ke pencegahan varian baru seperti ada dari Afrika, Inggris, ataupun India,” ujar Muhadjir.
[ad_2]
Sumber Berita
