Kemendagri Minta Pemda Akselerasi Penyerapan APBD 2021

Jakarta, Gatra.com – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moch. Adrian, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adrian dalam webinar bertajuk “Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan” gelaran KPCPEN, Rabu (2/6), menyampaikan, total APBD 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun. Adapun realisasi serapannya hingga saat ini baru mencapai 21,98%.

Akselerasi penyerapan APBD ini, lanjut Adrian, demi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan, yakni sebesar 7% pada kuartal II tahun 2021.

Kemendagri meminta Pemda menyerap APBD-nya digunakan atau fokus pada program-program bersifat produktif sebagaimana rambu-rambu yang telah disampaikan. Rambu-rambu itu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan kepada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19,” ujarnya.

Dalam dialog melalui kanal FMB9ID_IKP tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, menyampaikan, pihaknya juga terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Endra.

Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lanjut Endra, Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.

“Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok perdesaan melalui 20 kegiatan, seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” ujar Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi ini, adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp3,8 triliun.

Kemudian, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Rp420 miliar, serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

Sementara itu, pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menyatakan, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi Covid-19.

“Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi. Oleh karena itu, program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujarnya.

Menurut Piter, motor utama penggerak perekonomian saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN. Ia menilai bahwa semua lembaga pemerintah, saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian.

Selain itu, lembaga pemerintah juga menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi.