Connect with us

KORAN PRIORITAS

Menkes Sebut Positivity Rate COVID-19 Selalu Tinggi Usai Libur Panjang 

Published

on


Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduga peningkatan angka positivity rate COVID-19 atau rasio kasus positif di Indonesia, yang mencapai di atas 30 persen, dalam beberapa hari terakhir karena jumlah testing atau pengujian yang berkurang selama libur Imlek.

Penurunan pengujian mengakibatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif turun, tetapi angka positivity rate naik. Menurutnya pola seperti ini selalu berulang usai libur panjang, bahkan pada libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu.

“Kebetulan empat hari terakhir karena hari libur, banyak juga orang yang tidak di tes sehingga jumlah tesnya turun. Kita lihat ini jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, dan ini konsisten dengan data yang tadi, bahwa sudah turun relatif selama dua minggu,” ujar Budi dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (17/2).

Positivity rate adalah rasio jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dibandingkan dengan jumlah total tes di suatu wilayah. Makin rendah positivity rate juga mengindikasikan makin banyak jumlah orang yang dites dan pelacakan memadai. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), menetapkan standar positivity rate di bawah 5 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring, Rabu, 17 Februari 2021. (Foto: screenshot)

Dalam kesempatan ini, Budi membantah bahwa terdapat tren kenaikan kasus positif corona seiring dengan naiknya positivity rate tersebut. Menurutnya, kurva kasus COVID-19 sudah melandai selama dua pekan terakhir. Hal itu, ujarnya terlihat dari hasil pengecekan, baik kasus konfirmasi maupun pasien yang di rawat di rumah sakit, sudah turun sejak dua minggu terakhir.

Meski begitu, banyak pihak meragukan apakah memang laju penularan corona dan jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit memang sudah berkurang. Pasalnya, positivity ratenya masih sangat tinggi.

Menjawab hal itu, mantan wakil menteri BUMN mengatakan ada tiga hipotesis untuk menjelaskan tren kenaikan positivity rate. Pertama, ujarnya terkait masalah teknis pendataan. Selama ini hanya data hasil tes PCR yang positif saja yang diinput oleh pihak labolatorium atau rumah sakit ke dalam database karena rumitnya pemakaian aplikasi.

“Oleh karena itu, sekarang kami sudah memperbaiki user interface untuk aplikasi testing, sehingga akan memudahkan semua lab, rumah sakit, faskes untuk memasukkan laporannya. Bisa dengan otomatis atau bisa langsung dengan excel,” terangnya.

Seorang petugas kesehatan melakukan tes usap COVID-19 kepada seorang pengunjung di sebuah kelenteng di Tangerang, Sabtu, 6 Februari 2021. (Foto: Tatan Syuflana/AP)
Seorang petugas kesehatan melakukan tes usap COVID-19 kepada seorang pengunjung di sebuah kelenteng di Tangerang, Sabtu, 6 Februari 2021. (Foto: Tatan Syuflana/AP)

Hipotesis selanjutnya, adalah kemungkinan jumlah testing yang kurang sehingga tidak sebanding dengan kasus positif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, dengan penerapan kebijakan PPKM Mikro ini, pihaknya akan meningkatkan testing lewat rapid test swab antigen sehingga lebih cepat untuk melacak kasus positif dengan cakupan tes yang lebih luas.

Ketiga, menurut Budi, banyak labolatorium belum konsisten memasukkan laporannya. Untuk hal ini, Kemenkes akan meningkatkan komunikasi dengan lab Polymerase Chain Reaction (PCR) di seluruh Indonesia untuk memastikan mereka disiplin memasukkan data yang lengkap dan tepat waktu.

“Jadi, jangan ditunda terlampau lama. Dengan demikian kita bisa melihat data positivity rate yang sebenarnya sehingga kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang lebih tepat,” jelasnya.

Indikator Awal

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengungkapkan tingkat positivity rate merupakan indikator awal yang paling valid dalam penilaian sebuah pandemi. Oleh karena itu, ia sangsi apakah memang tes positivity rate di Indonesia saat ini tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya seperti yang diklaim oleh pemerintah.

Menurutnya, memahami sebuah data epidemiologi, penyakit serta pola penyakit dalam sebuah wabah membutuhkan kehati-hatian. Keraguan pemerintah ini, ujarnya juga mencerminkan adanya masalah yang serius dalam manajemen pelaporan data, sehingga bukan tidak mungkin akan salah dalam mengambil sebuah kebijakan.

“Yang sekarang terjadi adalah yang sudah dilaporkan ini memang jauh dari sempurna. Tapi jauh dari sempurna saja sudah buruk apalagi sudah diperbaiki,” ujarnya kepada VOA.

Seorang petugas parkir mengenakan masker dan pelindung wajah di tengah dekorasi Imlek di sebuah pusat perbelanjaan, di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 10 Februari 2021. (REUTERS/Ajeng )
Seorang petugas parkir mengenakan masker dan pelindung wajah di tengah dekorasi Imlek di sebuah pusat perbelanjaan, di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 10 Februari 2021. (REUTERS/Ajeng )

Dicky juga yakin bahwa tren penurunan kasus positif corona yang diklaim pemerintah terjadi selama dua minggu terakhir dikarenakan jumlah testing yang masih sangat sedikit.

Selama ini, ujarnya pemerintah tidak mampu untuk melakukan testing yang sesuai dengan skala penduduk Indonesia, yakni satu tes per 1.000 orang per minggu. Artinya, imbuh Dicky, pengujian seharusnya mencapai 200 ribu hingga 300 ribu per hari.

“Ini apa kita pernah melakukan tes seperti itu? kan belum pernah. Bagaimana kita mau mengklaim bahwa ini data salah? Wong, testingnya saja minim. Ya sangat tidak masuk akal, tidak realistis,” jelasnya.

Menanggapi klaim turunnya jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit, menurutnya itu harus diteliti lebih lanjut. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada 2019 lalu menunjukkan bahwa budaya orang Indonesia untuk mengobati diri sendiri lebih besar dibandingkan berobat ke rumah sakit.

“Saya kira harus terbuka dan transparan pemerintah ini, karena hukum biologi ini berlaku mau bagaimana pun. Mengakui atau tidak ketika situasi tidak dipahami, dengan benar ini akan meledak,” pungkasnya. [gi/ft]



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN PRIORITAS

[FOTO] Presiden Tinjau Vaksinasi Covid-19 Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Published

on

By


Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 massal tahap kedua yang menyasar tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 70 Jakarta yang terletak di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 11.10 WIB. Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Vaksinasi kali ini menyasar 650 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

Source link



Sumber Berita

Continue Reading

KORAN PRIORITAS

[VIDEO] Peresmian Bendungan Napun Gete di NTT

Published

on

By


Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 23 Februari 2021. Bendungan tersebut merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun untuk NTT semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, tercatat sudah tiga bendungan yang telah diselesaikan.

Source link



Sumber Berita

Continue Reading

KORAN PRIORITAS

Lagi, Pasal Penodaan Agama Kembali Telan Korban di Sumut

Published

on

By

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. (Foto: Dokumentasi pribadi)


Empat orang petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) dijerat dengan Pasal 156 huruf a tentang Penodaan Agama. Empat orang petugas forensik itu dijerat dengan pasal penodaan agama karena memandikan jenazah perempuan yang bukan muhrimnya berinisial Z. Namun, pasal yang digunakan untuk menjerat empat petugas itu dinilai keliru.

VOA – Pasal penodaan agama atau biasa disebut penistaan agama kembali menelan korban. Empat orang laki-laki yang merupakan petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 RSUD Djasamen Saragih, berinisial RS, ESPS, DAAY, dan REP, dijerat dengan pasal itu.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati menilai penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat orang tersebut dinilai keliru.

Penggunaan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harusnya mengacu pada Pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang berbunyi dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. (Foto: Dokumentasi pribadi)

“Tapi kalau di sini kita lihat, petugas forensik tujuannya itu untuk memberikan layanan kepada jenazah bukan dalam konteks untuk menistakan agama,” kata Maidina saat dihubungi VOA, Selasa (23/2).

Menurutnya, penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat petugas forensik itu harusnya dikaji ulang oleh penegak hukum seperti polisi. Lantaran, tidak ada maksud dan niat dari para petugas forensik itu untuk menistakan suatu agama.

“Harusnya aparat penegak hukum lebih bijak untuk menentukan kembali meluruskan situasinya, karena memang tidak kondusif dan akhirnya keluarganya juga keberatan. Di satu sisi petugasnya juga tidak bermaksud menistakan dan merugikan keluarga dari jenazah itu. Harusnya peran penegak hukum harus bisa meluruskan. Mungkin ada kekecewaan dari pihak keluarga, tapi mekanisme yang ditempuh banyak caranya,” ungkap Maidina.

Ketua Forensik RSUD Djasamen Saragih, Reinhard Hutahaean mengatakan kejadian itu terjadi karena tidak ada petugas seperti bilal jenazah pada saat memandikan korban COVID-19 berinisial Z tersebut. Namun, Reinhard menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terhadap suami dari jenazah perempuan tersebut terkait dengan pemulasaraan.

“Artinya hak otonomi dari suami yaitu untuk mencarikan bilal sesuai dengan keinginannya, mempersilakannya guna melakukan fardu kifayah terhadap istrinya. Bahkan juga memberikan pilihan yang sebenarnya buruk kalau sempat itu terjadi, misalnya menunda pemulasaraannya menunggu unsur-unsur pejabat yang bertanggung jawab untuk memutuskan seperti apa,” ujarnya kepada VOA.

Pemulasaran jenazah korban COVID-19 di Layanan Pemakaman Muslim Al-Rayaan, Brooklyn, New York, 17 Mei 2020. (Foto: dok)
Pemulasaran jenazah korban COVID-19 di Layanan Pemakaman Muslim Al-Rayaan, Brooklyn, New York, 17 Mei 2020. (Foto: dok)

Reinhard pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan empat orang petugas forensik yang terdiri dari dua perawat dan dua karyawan rumah sakit itu sudah sesuai dengan prosedur dan mendapatkan persetujuan dari suami untuk memandikan jenazah perempuan tersebut.

“Semua sudah dijalani, dan prosedur persetujuan juga sudah dilakukan dengan menandatangani di atas materai. Kalau kemudian teman-teman dipermasalahkan seperti itu ya saya tidak tahu mau bilang apalagi, berharap ada keadilan bagi kami,” ucapnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto mengatakan bahwa hasil penyelidikan kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P-21).

“Kasus sudah P-21, dan sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan,” kata Edi kepada VOA melalui pesan online.

Peti jenazah dibuat dengan mengikuti standar bagi jenazah pasien COVID-19. (Foto: Ranky Safitri)
Peti jenazah dibuat dengan mengikuti standar bagi jenazah pasien COVID-19. (Foto: Ranky Safitri)

Kasus ini berawal saat petugas forensik yakni RS, ESPS, DAAY, dan REP, menangani jenazah pasien suspect COVID-19 berjenis kelamin perempuan berinisial Z, pada 20 September 2020. Namun, empat petugas forensik itu dituduh tidak menjalani syariat Islam fardu kifayah saat memulasarakan jenazah perempuan tersebut.

Suami dari jenazah perempuan itu kemudian melaporkan kasus ini dan polisi menjerat empat petugas forensik itu dengan Pasal 156 huruf a tentang Penodaan Agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Klausul penodaan agama itu muncul karena fatwa dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar.

Namun, tidak dilakukan penahanan terhadap empat petugas forensik itu. Mereka hanya menjadi tahanan kota. Sedangkan proses persidangan dugaan kasus penodaan agama ini pun belum tahu kapan akan dimulai.

“Sidang belum tahu, untuk pelimpahan perkaranya ke pengadilan belum ada,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, BAS Faomasi Jaya Laia kepada VOA.

Dalam perkembangannya, ribuan warga masyarakat yang tidak setuju dengan penggunaan pasal karet tentang penodaan agama itu menandatangani petisi di situs change.org. Mereka menuntut agar otorita berwenang menghentikan kasus yang dinilai mengkriminalisasi empat petugas forensik itu . Sampai berita ini ditulis, sebanyak 8.170 orang telah menandatangani petisi dukungan itu agar empat orang petugas forensik tersebut mendapatkan keadilan. [aa/em]



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending