Connect with us

Baca Baru Bicara

Balai PJN IV Jambi dan Konsultan Beda Pendapat Soal Proyek

Published

on

Sarolangun, Gatra.com– Proyek turap di Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) menuju Sarolangun – Jambi, tepatnya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat jendral (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR dengan nilai anggaran Rp1,3 miliar dihantam longsor.

Proyek yang saat ini masih dalam proses pengerjaan itu dikerjakan oleh PT Perdana Loka Guna, dampak dari longsor itu terlihat pembukaan ruas tebing semakin melebar dan memakan badan jalan tentu hal tersebut akan berdampak terhadap volume pekerjaan proyek.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Bosar Pasaribu, saat dikonfirmasi terkait persoalan akan adanya perubahan volume pekerjaan akibat longsor mengatakan pihaknya akan melakukan pengukuran kembali. “Ya, nanti akan dievaluasi lagi, kan harus dilakukan pengukuran terlebih dulu,” katanya kepada Gatra.com, Rabu (7/4).

Selain itu, terkait kejadian itu, ia menyebut longsor dinding sungai tersebut adalah longsor tambahan yang terjadi 4 April 2021 lalu akibat derasnya arus sungai. “Di lokasi tersebut tahun ini ada pekerjaan penanganan longsor yang telah terjadi tahun lalu. Longsor tambahan ini juga akan dimasukkan dalam penanganan paket tahun ini,” ujarnya.

Saat ditanya apakah sebelumnya tidak diperhitungkan bahwa daerah tersebut rawan longsor? Kembali ia menyebutkan bahwa hal itu sudah diprogramkan penanganannya tahun ini.

“Seperti penjelasan di atas, di lokasi tersebut sudah terjadi longsor tahun lalu dan sudah diprogramkan penanganannya tahun ini,” kata Bosar Pasaribu. Lalu soal perubahan volume akibat longsor? “Nanti dievaluasi, kan harus dilakukan pengukuran terlebih dulu,” jawabnya berdalih.

Pendapat ini berbeda pula dengan apa yang disampaikan kepala Balai Jalan dengan apa yang dikatakan oleh konsultan proyek tersebut, Eka. Ia mengatakan tidak ada perubahan terhadap volume pekerjaannya. “Untuk volume sementara tidak ada perubahan, Hanya perbaikan pada jalur lalu lintas Untuk antisipasi. Dan menambah rambu peringatan,” kata Eka, singkat.


Reporter: Warsun Arbain

Editor: Rohmat Haryadi




Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Baru Bicara

Panitia Rekrutmen Calon Anggota Polri Disumpah

Published

on

By

Kupang, Gatra.com- Wakapolda NTT Brigjen Pol. Ama Kliment Dwikorjanto, Selasa 13 April 2021 memimpin kegiatan pengambilan Sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Calon Anggota Polri T.A. 2021 Panda Polda NTT.

Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas ini merupakan komitmen panitia seleksi dan peserta seleksi. Jadi bukan hanya bersifat seremonial belaka akan tetapi sebagai pertanggung jawaban moral guna mewujudkan pelaksanaan sistem seleksi yang baik dan transparan ,” kata Wakapolda NTT Brigjen Pol. Ama Kliment Dwikorjanto, saat penandatanganan pakta integritas.

Dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun ini jelas Brigjen Pol. Ama Kliment semuanya dilaksanakan secara transparan. Diawasi berlapis antaranya dari pengawas internal dari kepolisian dan pengawas eksternal, antaranya LSM, Tokoh Agama dan Wartawan.

“Pelibatan pengawas eksternal dan pengawas internal ini untuk menjamin mutu hasil rekrutmen yang proaktif, One day service test. Dimana hasil tes akan diumumkan pada hari yang sama. Kepada panitia seleksi yang telah diambil sumpah agar memegang teguh komitmen bersih, transparan, akuntabel, humanis, clear and clean,” jelas Brigjen Pol. Ama Kliment.

Lebih lanjut Brigjen Pol. Ama Kliment mengharapkan agar pola rekrutmen, penerimaan calon anggota Polri tahun ini lebih baik dari tahun –tahun sebelumnya. Dengan program rekrutmen proaktif, One day service test, hasil tesnya diumumkan pada hari yang sama,

“Saya harapkan penerima tahun 2021 ini dapat berjalan lebih baik dari penerimaan tahun lalu yang cukup mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pimpinan Polri. Pola rekrutmen dimana hasil tes diumumkan pada hari itu juga dapat menjamin akan menghasilkan anggota Polti yang bermutu,” katanya.

Terkait rekrutmen proaktif ini sebut Brigjen Pol. Ama Kliment adalah hasil kolaborasi antara Polda NTT dengan Pemerintah Daerah dalam menjaring putra putrid daerah yang berprestasi.

“Pola kolaborasi Polda NTT dengan Pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat melahirkan bibit-bibit personel Polri yang unggul. Selain itu kompetitif serta mampu melestarikan kearifan lokal,” kata Brigjen Pol. Ama Kliment .

Diakhir arahannya, dia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada pemerintah daerah, unsur pengawas, instansi terkait, panitia penerimaan, seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung penerimaan angota Polri terpadu Tahun Anggaran 2021.

“Mari kita kawal, mari kita awasi agar penerimaan anggota Polri di Polda NTT, dapat berjalan dengan clear and clean agar dapat mewujudkan angota Polri yang Predikrif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Presisi) ,” kata Brigjen Pol. Ama Kliment.

Dia menambahkan tahun anggaran 2021 Polri menggelar rekrutmen secara nasional. Untuk Taruna Akpol dengan peserta sebanyak 93 orang, Bintara Polri sebanyak 3.370 orang dengan Bintara Polisi Tugas Umum 3.237 orang dan Bakomsus 133 orang. Sedangkan Tamtama Polri sebanyak 361 orang peserta. Khusus untuk Bintara Polri, pada tahun ini dibagi dalam dua kelompok yakni Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus.


Reporter: Antonius Un Taolin

Editor: Rohmat Haryadi




Sumber Berita

Continue Reading

Baca Baru Bicara

KPK Apresiasi Ganjar Berhasil Terapkan Sistem Cegah Korupsi

Published

on

By

Semarang, Gatra.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi.

Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri menyatakan, Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Praktik-praktik pencegahan, seperti yang dilakukan Pak Ganjar memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah,” katanya pada acara peluncuran “Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4).

Ganjar Pranowo yang mengikuti acara dari kantor Gubernur di Semarang diminta memberikan masukan terkait pencegahan korupsi.

Lebih lanjut Firli menyatakan, KPK telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas yang disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi.

“Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok. Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar,” katanya.

KPK lanjut Firli menyatakan, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng untuk melakukan sosialiasi pencegahan korupsi.

“Kerja sama berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jateng untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan,” ujarnya.

Sementara Ganjar, menyataka kalau ingin melakukan pencegahan korupsi harus melibatkan semuanya. Ada banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi.

Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu,” ujarnya.

Menurut Ganjar banyak praktik baik pencegahan korupsi dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. “Kami berterimakasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi,” katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam kesempatan sama mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jateng yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional sehingga program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

“Saya sepakat dengan Pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah bisa menjadi jadi model dan diterapkan secara nasional. Kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi,” ujarnya.


Reporter: Insetyonoto

Editor: Rohmat Haryadi




Sumber Berita

Continue Reading

Baca Baru Bicara

Konflik Demokrat Berkah Politik Buat AHY dan Moeldoko

Published

on

By

Jakarta, Gatra.com- Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyebutkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan keuntungan dari segi politik dalam perseteruan internal Partai Demokrat. Hal ini disampaikan untuk menanggapi hasil pengamatan media yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nyapres 2024 (Nyari Presiden 2024) yang dipaparkan pada Selasa (13/04).

Dalam hasil pengamatan frekuensi pencarian di internet oleh Nyapres selama 12 bulan terakhir, pencarian AHY dan Moeldoko mengalami kenaikan tertinggi pada tanggal 7-13 Maret 2021 dengan masing-masing nilai 100 dan 43. Angka 100 menunjukkan puncak popularitas dan 50 menunjukkan popularitas separuhnya.

Yohan menilai, pencarian ini masih berkaitan dengan konflik antara KLB Demokrat pimpinan Moeldoko dengan AHY. Konflik ini menurutnya menjadi konsumsi publik dan membuat kedua nama tersebut dicari oleh masyarakat.

“Nama Moeldoko dan nama AHY itu menjadi 2 subjek yang paling banyak dicari selama rentang berita-berita terkait konflik Partai Demokrat tadi,” ujar Yohan dalam webinar yang berlangsung pada Selasa (13/04).

Yohan juga menuturkan bahwa konflik ini membawa insentif politik baik bagi AHY maupun Moeldoko. Menurutnya, beberapa survei menunjukan bahwa AHY bisa mengimbangi elektabilitas tokoh-tokoh politik seperti Anies baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo meski dianggap sebagai Ketua Umum muda di Partai yang relatif tergolong partai menengah, dan tidak punya jabatan publik.

“Saya pikir ini menjadi suatu insentif yang cukup menguntungkan di tengah konflik ini,” ucap Yohan.

Adapun Moeldoko menurutnya berhasil menjadi perbincangan publik setelah terlibat di dalam konflik Partai Demokrat ini.

Yohan melihat masing-masing pihak memperpanjang durasi dari konflik ini, meski dengan cara yang berbeda mengingat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permintaan Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Selama durasi perbincangan Partai Demokrat ini semakin lama, mereka juga punya peluang mendapatkan insentif lain,” ucap Yohan.

Insentif bukan satu-satunya hal yang didapat oleh AHY dan Moeldoko. Yohan menyebutkan bahwa keduanya mendapatkan bargaining politik.

Ditolaknya permintaan KLB Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko oleh Kemenkumham dapat memperlihatkan ketahanan AHY dalam menghadapi konflik. Hal ini menurutnya dapat menjadi modal politik bagi AHY untuk menjajaki koalisi dan berguna untuk keperluan elektoral di tahun 2024.

Bargaining politik Moeldoko juga terlihat dengan yakinnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Selain itu, Moeldoko juga masih menjabat sebagai KSP di pemerintahan Jokowi.

Selain kuat di tataran internal, kata Yohan, Moeldoko juga memiliki kekuatan-kekuatan politik di partai lain. “Atau sebenarnya dia bisa saja kemudian memperkuat Partai HANURA karena sebelumnya Moeldoko juga tokoh di HANURA,” tutur Yohan.


Reporter: Alfiansyah Ramdhani

Editor: Rohmat Haryadi




Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi