Connect with us

Enak Dibaca dan Perlu

BRIN Jadi Badan Otonom, DPR Tak Persoalkan Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud

Published

on


TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah anggota Komisi VII tak mempersoalkan rencana pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Penghapusan ini akan sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lembaga otonom.

“Soal ideal atau tidak ideal, itu nanti waktu yang sangat menentukan,” ujar Ketua Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, Sugeng Suparwoto, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 8 April 2021. 

Ia mengatakan, yang terpenting sekarang adalah urusan legalitas BRIN. Lebih dari setahun badan ini tidak memiliki dasar hukum karena Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah kedaluwarsa sejak Maret 2020. Sugeng menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan persoalan ini lebih awal. 

Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah lembaga yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BRIN rencananya mengintegrasikan semua kegiatan riset dan pengembangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Institusi itu juga akan memegang kendali atas sejumlah lembaga riset, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

Baca juga: Pakar Kebijakan Sebut Kemenristek Mestinya Tak Dilebur ke Kemendikbud

Sugeng berharap peleburan Kementerian Riset ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi solusi urusan penelitian dan pendidikan tinggi yang tidak sinkron. Saat ini, dua fungsi tersebut masih terpisah di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemenristek. Keselarasan keduanya dibutuhkan karena perguruan tinggi banyak berperan menumbuhkan iklim penelitian di Tanah Air.

Bagaimana untung rugi BRIN menjadi lembaga otonom? dan bagaimana nasib Kemenristek jika dilebur ke Kementerian Pendidikan? baca selengkapnya di Koran Tempo edisi Kamis, 8 April 2021.





Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enak Dibaca dan Perlu

Kasus Bansos: KPK Limpahkan Berkas Perkara Juliari Batubara ke Pengadilan

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Rabu, 14 April 2021.

“Berkas perkara atas nama Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Atas pelimpahan ini, penahanan telah sepenuhnya beralih dan menjadi kewenangan PN Tipikor,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 April 2021.

Ali menjelaskan Juliari Batubara dan Adi Wahyono disangkakan dengan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Sementara Matheus Joko Santoso, dikenakan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

“Mengenai jadwal persidangan, akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menjadi tersangka. KPK menduga melalui dua anak buahnya itu, Juliari mengambli fee Rp 10 ribu dari tiap paket bansos yang disalurkan ke wilayah Jabodetabek. Uang berasal dari para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan bansos Covid-19.

Dua pengusaha telah menjadi terdakwa pemberi suap, yaitu Harry dan Ardian Iskandar Maddanatja. Mereka didakwa menyuap Juliari Batubara supaya dipilih menjadi penyedia paket bansos Covid-19. Harry didakwa menyuap sebanyak Rp 1,28 miliar dan mendapatkan jatah 1,5 juta paket bansos. Sementara KPK mendakwa Ardian mendapatkan Rp 115 ribu paket bansos. 

Baca juga: Penyuap Juliari Batubara Ungkap Komitmen Fee Rp 30 Ribu Per Paket Bansos

ANDITA RAHMA





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Jokowi Kembalikan Kemendikbud ke Muhammadiyah

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet. Prediksi otak-otik kabinet pun bermunculan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, misalnya, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah.

“Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader Ormas yang lain sudah,” ujar Adi saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari Ormas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah. “Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah,” tuturnya.

Namun, lanjut Adi, semua itu tentu masih prediksi. “Reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa diganggu-gugat. Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menristek tak ada lagi karena kementeriannya dihapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu masih gelap gulita,” ujar dia.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, dengan nomenklatur baru akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. “Harusnya segera reshuffle. Mumpung tak ada gejolak politik. Jadi, presiden sudah bisa eksekusi reshuffle,” ujarnya dihubungi terpisah.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu diikuti dengan reshuffle. “Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu,” ujar Juri saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

DEWI NURITA

Baca: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Prediksi Sejumlah Menteri Ini Digeser





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Mentan Syahrul Ingin Wujudkan Pertanian Modern

Published

on

By


INFO NASIONAL-Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung tumbuhnya ekonomi di sektor riil mendapat apresiasi. Selain itu, Kementan berhasil memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan.

Sepanjang tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sektor pertanian tumbuh 1,75 persen ketika sektor lain mengalami tekanan. Hal ini dinilai sebagai potret yang menunjukkan pertanian memiliki daya uji yang tinggi dan menjadi tulang punggung perekonomian di saat pandemi.

Pertumbuhan tersebut juga dibarengi besarnya animo anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Peran generasi muda tidak bisa dipisahkan dalam setiap sektor kehidupan termasuk sektor pertanian.  “Geliat munculnya para milenial yang terjun di sektor pertanian merupakan sinyal positif. Ini bagus sebagai regenerasi,” ujar Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufik Amrullah saat dihubungi, Selasa, 13 April 2021. 

Menurut Taufik, Kementan bersama pihak lain harus memformulasikan keberlanjutan sumber daya manusia pertanian yang setiap tahun mengalami penurunan. “Sebelumnya, milenial menggeluti dunia pertanian hanya pada wilayah off-farm. Tapi sekarang, mereka sudah berani terjun langsung, melakukan budidaya dengan caranya sendiri,” katanya.

Bagi Taufik  Tipologi milenial yang adaptif dengan kemajuan teknologi merupakan modal utama pengembangan pertanian masa depan.Salah satu hal yang ingin dicapai Kementan dibawah Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah bagaimana mewujudkan pertanian yang modern.

“Ini bisa direalisasikan salah satunya oleh milenial, para anak-anak muda yang melek teknologi. Konsep urban farming, smart farming akan lebih kencang akselerasinya jika diperankan oleh milenial,” ujarnya.

Pengalaman dan kemampuan Mentan Syahrul dalam memimpin dan mengelola entitas itu tidak diragukan. Melalui dua hal tersebut, Kementan berhasil keluar dari ancaman krisis pangan yang diperingatkan oleh badan pangan dunia atau FAO.

“Kementan dibawah kepemimpinan Mentan Syahrul saya pikir berhasil. Bukan hanya tangguh saat pandemi, juga mampu melakukan stabilisasi harga bahan pangan pokok di saat hari-hari besar keagamaan,” ujarnya.

Taufik berpesan, Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi peran milenial untuk menggerakkan perekonomian. “Perekonomian akan bergerak jika ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Dan Mentan Syahrul saya kira sudah melakukan hal itu, bagaimana pertanian dan sektor riil terus bergerak,” katanya. (*)





Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi