[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Bidang Litigasi LBH Mu PP Muhammadiyah, Gufroni, mengatakan telah meminta arahan dari Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas ihwal pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Menurut Gufroni, pihaknya belum dapat melakukan langkah hukum apa pun tanpa perintah dari Busyro.
“Saya sudah minta arahan ke beliau apakah orang ini perlu disomasi atau tidak,” kata Gufroni kepada Tempo, Jumat malam, 14 Mei 2021.
Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya melontarkan pernyataan menyerang para pengkritik tes wawasan kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam wawancara dengan salah satu media massa nasional, Ngabalin menyebut para pengkritik tes wawasan kebangsaan tidak saja tolol, tetapi berotak sungsang.
Sejatinya ada banyak kalangan yang mengkritik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Mereka datang dari latar belakang akademisi, aktivis, organisasi dan tokoh keagamaan, dan lainnya. Busyro Muqoddas termasuk salah satu tokoh yang kencang mengkritik tes wawasan kebangsaan serta upaya pelemahan KPK selama ini.
Menurut Gufroni, Busyro tak terlalu menanggapi ucapan Ngabalin. “Nampaknya Pak Busyro Muqoddas tidak terlalu meresponsnya karena mungkin dianggap tidak penting atau unfaedah,” kata dia.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan pernyataan Ngabalin itu menunjukkan sikap tak terbuka pada kritik. Ia mengatakan hal tersebut membuktikan ketakutan publik bahwa pengkritik pemerintah akan mendapat serangan balik yang cukup keras.
“Dulu biasanya dituding kadrun, sekarang dibilang otaknya sungsang. Pernyataan yang sarkastis,” ujar Adi kepada Tempo, Jumat malam, 14 Mei 2021.
Adi mengatakan sikap Ngabalin itu tak baik bagi citra Presiden Joko Widodo. Ia berpendapat Istana perlu mengevaluasi pola komunikasi Ngabalin agar tak berdampak buruk pada Presiden.
“Mestinya inner circle Presiden yang kredibilitasnya diakui publik yang bicara. Misalnya Mahfud Md., publik melihat jauh elegan dan substansial,” kata Adi.
[ad_2]
Sumber Berita
