Semarang, Gatra.com – Mayoritas Pondok Pesantren di pulau Jawa akan memulai pendidikannya, pada Senin (24/5). Rata-rata Pengasuh Pondok juga memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, termasuk santri wajib menjalani pemeriksaan rapid antigen sebelum masuk ke pondok.
Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori meminta para Bupati se-Jawa Tengah memberikan pemeriksaan Rapid Antigen gratis untuk santri yang akan kembali ke pondok pesantren, pasca lebaran. Langkah ini penting, agar santri bisa diketahui sejak dini sehat dan tidak terindikasi Covid-19.
“Fasilitas ini penting agar meringkankan beban para santri untuk berangkat mondok,” ungkapnya di sela- sela acara halalbihalal virtual DPP PKB bersama pengurus PKB se Jawa Tengah, Minggu (23/5).
Sosok yang akrab disapa Gus Yusuf ini memandang situasi penanggulangan Covid-19 sudah semakin baik. Dia berharap di dunia pendidikan, termasuk kesehatan para santri terus dijaga dan dikendalikan.
“Pengasuh pondok juga menyediakan fasilitas rapid antigen, meskipun tidak sepenuhnya gratis. Untuk antisipasi jika santri belum melakukan rapid,” sebutnya pengasuh Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Kabupaten Magelang ini.
Gus Yusuf memberikan contoh dan mengapresiasi Bupati Blora yang telah memberikan pelayanan gratis rapid antigen bagi santri dan siswa didik di sekolah umum yang hendak memulai pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu.
Terkait uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah umum, Gus Yusuf menyatakan sebaiknya program itu dilanjutkan kembali, tanpa meninggalkan protokol kesehatan.
“Saya mendapat informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah beberapa kali tahapan. Saya kira ini cukup sukses dan bisa dilanjutkan. Tetapi itu tadi, Bupati juga harus membantu Pemprov untuk memfasilitasi Rapid bagi siswa yang akan ke sekolah,” bebernya.
Hal yang sama juga bisa diterapkan jika Perguruan Tinggi akan memulai kuliah tatap muka. Mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi harus terjamin tidak terpapar Covid. “Di sinilah pemerintah daerah harus memperhatikan dan memfasilitasi rapid antigen,” tandasnya.
