[ad_1]
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara akan menggelar rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan hari ini. Selain BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan pihak terkait akan ikut dalam rapat.
“Selasa, 25 Mei 2021, akan diadakan pertemuan dengan BKN dan Kemenpan-RB, serta pihak terkait lainnya untuk membahas tindak lanjut alih tugas pegawai KPK menjadi ASN,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 24 Mei 2021.
Ali mengatakan rapat digelar juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan landasan untuk memberhentikan pegawai. Seharusnya, hasil tes terhadap pegawai menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 17 Mei 2021.
Pelaksanaan TWK yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai telah menjadi polemik belakangan ini. Pimpinan KPK dituding menyelundupkan aturan soal TWK itu di Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan.
Selain itu, pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan juga menuai kritikan. Sejumlah pertanyaan dinilai seksis, intoleran dan diduga mengandung unsur pelecehan seksual. Sejumlah pegawai mengatakan tak mendapat pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan mereka di lembaga antirasuah.
Baca: Laporkan Soal TWK ke Komnas HAM, Novel Baswedan: Upaya Menyelamatkan Bangsa
[ad_2]
Sumber Berita
