Connect with us

Cerdas Mengupas Peristiwa

Indonesia BPR Brand Award 2021

Published

on


Apresiasi Kinerja dan Branding BPR, TRAS N CO dan SuaraPemerintah.ID Gelar Indonesia BPR Brand Award 2021

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR), media SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021.

Para peraih penghargaan merupakan brand-brand BPR yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja yang unggul di tingkat propinsi di seluruh Indonesia.

Indonesia BPR Brand Award 2021 mengangkat tema Membangun Branding Bank Perkreditan Rakyat, Menghadapi Tantangan Pandemi dan Digitalisasi.

Penyerahaan penghargaan akan dilakukan secara virtual award ceremony pada Jumat, 28 Mei 2021 kepada berbagai BPR yang telah dinilai berhak meraih Indonesia BPR Brand Award 2021.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Tidak hanya itu, peran BPR sangat membantu dalam penyerapan lapangan kerja dan juga menggerakan perekonomian di daerah.

BPR saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari tantangan Revolusi Industry 4.0, dimana pasar bertransformasi ke ranah digital.

Belum selesai persoalan digitalisasi perbankan, BPR juga harus dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19.

Di samping itu munculnya berbagai pesaing dengan layanan yang sama dari sektor perbankan dan non perbankan, makin membuat BPR harus bekerja keras dalam memenangkan pasar.

TRAS N CO Indonesia bekerja sama dengan media SuaraPemerintah.ID telah melakukan digital brand monitoring dan pengumpulan data kinerja keuangan terhadap 1506 BPR, di seluruh Indonesia.

Penilaian pemenang berdasarkan pada 3 (tiga) parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Image Aspect, dan berdasarkan Revenue & Nett Profit Aspect.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo, mengungkapkan bahwa BPR harus mampu adaptasi dengan perubahan zaman di era digital saat ini.

“Saat ini BPR dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengharuskan BPR untuk bisa terus survive dan mengelola bisnis secara baik, terutama dari sisi pengelolaan aset, pendapatan, branding, dan profit perusahaan,” ungkap Tri.

Arief Munajad (Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID)

Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, mengatakan bahwa perkembangan BPR harus didukung karena telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah.

“SuaraPemerintah.ID memiliki spirit untuk mendukung perkembangan BPR, khususnya dalam melakukan branding di ranah digital,” kata Arief.

Maka, “Kami bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia, sebagai consulting terkemuka yang fokus akan perkembangan bisnis dan brand, SuaraPemerintah.ID menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021.”

Arief menambahkan tujuan dari diberikan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 adalah sebagai apresiasi bagi BPR dalam mengembangkan brand dan kinerja BPR baik dari aspek aset, pendapatan dan profit sehingga unggul dibanding BPR lainnya di masing-masing propinsi.

“Selamat kepada brand-brand BPR yang telah lolos dinilai berhasil dan unggul dibanding BPR lainnya di setiap propinsi sehingga berhak mendapatkan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021,” ucap Arief.

“Bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia, sebagai consulting terkemuka yang fokus akan perkembangan bisnis dan brand, SuaraPemerintah.ID menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cerdas Mengupas Peristiwa

Penjara ALCATRAZ | Beritaenam.com

Published

on

By


Ketika saya menerima bea siswa untuk belajar “US Legal System and Human Rights Issues International” yang diberikan oleh  Visitor Program United States Information Agency (USIA), Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,
Tahun 1994,

Saya beruntung diberi kesempatan mengunjungi (bekas) penjara terkenal: Alcatraz. Sebuah penjara yang demikian ikonik dan terkenal karena super ketat dan penuh kekejaman.

Alcatraz berada di Teluk San Francisco, California dan dibuka pertama pada 1850. Penjara ini juga dikenal dengan nama “The Rock” karena terletak pada sebuah pulau karang.

Sebenarnya, penjara ini semula didirikan untuk kepentingan militer, tetapi lantas sejak tahun 1934, Alcatraz digunakan untuk menampung narapidana “kelas kakap.”

Para gembong mafia seperti Al Capone , Robert Franklin Stroud (Manusia Burung dari Alcatraz), dan Alvin Karpis pernah mendekam di penjara ini.

Letaknya di pulau yang dikepung air yang sangat dingin, sehingga hampir mustahil melarikan diri (wakaupun tercatat ada 36 orang tetap mencoba melarikan diri dari penjara ini), membuat para napi bukan hanya menderita secara fisik, tetapi terutama juga kejiwaan.

Penjara Alcatraz dengan kuas 9 ha, memiliki sekitar 300 sel yang setiap ruangan hanya berisi 1 orang. Ada 4 blok : A,B, dan D. Khusus Blok A dan D ditujukan untuk napi yang sering bermasalah.

Selama beroperasi selama 29 tahun, Alcatraz tidak pernah sekali pun melakukan eksekusi mati secara resmi. Formalnya, semua penjahat hanya dipenjara saja.

Namun dari fakta yang ada, di penjara ini justeru sering sekali terjadi pembunuhan. Entah dilakukan oleh sipir penjara atau geng penjara secara mengerikan. Kalau pun tidak dibunuh, napinya sendiri yang bunuh diri.

Kisah “kejamnya” penjara ini sudah ditulis dalam beberapa buku, dan menjadi latar belakang puluhan film.

Keberadaan tempat ini sebagai penjara berakhir pada 21 Maret 1963, saat Alcatraz secara resmi ditutup. Kini tempat ini dijadikan objek wisata.

Puji syukur, alhandullilah, saya punya pengalaman pernah ke sana.*

 



Sumber Berita

Continue Reading

Cerdas Mengupas Peristiwa

Mafia Tanah dan Modus Gandakan Sertifikat Rumah

Published

on

By


Mafia tanah ini berkedok sebagai pembeli rumah yang memang hendak dijual. Sejumlah komplotan spesialis menargetkan rumah yang berharga belasan hingga puluhan miliar rupiah.

Suasana rumah milik CSD di Jalan Raden Patah, Jakarta Selatan, Kamis (25/3/2021). Rumah ini pernah menjadi sasaran sindikat tanah yang dipimpin AS.

Untuk mendapatkan sertifikat rumah mewah itu, mereka menyiapkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk dijadikan uang muka pembelian rumah. Dengan uang muka sesuai kesepakatan ini, penjual umumnya percaya bahwa pelaku benar-benar pembeli beritikad baik. Kepercayaan inilah yang menjadi modal bagi pelaku untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Begitu jatuh ke tangan komplotan penjahat ini, kepemilikan sertifikat langsung beralih. Proses peralihannya pun memakai beragam modus. Tak jarang pula, ada orang-orang yang dijadikan figur atau orang yang berperan seolah-olah pemilik asli. Pemalsuan identitas untuk membuat kepemilikan baru di sertifikat pun ditempuh oleh mafia tanah.

Pada beberapa kasus, muncul berkas palsu seperti akta jual beli (AJB) atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) palsu.

Beberapa orang yang terlibat dalam komplotan ini juga memiliki keahlian untuk membuat sertifikat palsu. Wujud fisik sertifikat palsu ini amat menyerupai sertifikat asli. Kemiripan ini membuat pemilik asli tidak menyadari bahwa sertifikat yang ada di tangan mereka adalah palsu.

Setelah mendapatkan sertifikat asli, mafia tanah pun segera mengganti nama pemilik tanah dari yang asli ke nama salah satu dari mereka. Setelah nama berganti, sertifikat asli yang mereka pegang pun diagunkan ke koperasi. Besar pinjaman yang diajukan sindikat ini jauh di bawah harga tanah itu.

Modus lain untuk ”mencairkan” sertifikat ini adalah dengan mencari pembeli perorangan. Para penjahat ini kerap berpura-pura butuh uang dan menjaminkan sertifikat asli yang bukan milik mereka. Mereka membuat perjanjian, apabila uang pinjaman tidak bisa dikembalikan, rumah yang ada di sertifikat itu bisa dijual oleh pembeli perorangan itu. Sama seperti mengagunkan ke koperasi, rupiah yang diminta kawanan ini jauh di bawah harga pasar properti yang diagunkan.

Uang yang mereka dapatkan dari mengagunkan sertifikat ini memang tidak sepadan dengan harga pasar rumah milik korban. Akan tetapi, komplotan ini memang berpacu dengan waktu untuk segera mendapatkan uang sebelum  pemilik tanah menyadari sudah ditipu.

Apabila ada lembaga keuangan yang menawarkan peluang pinjaman yang lebih besar, komplotan ini tak segan memindahkan sertifikat ke lembaga keuangan itu.

Kerja rapi sindikat ini membuat aksi mereka baru terbongkar berbulan-bulan atau tahunan kemudian. Biasanya, saat itu ada calon pembeli baru atau laporan bahwa tanah mereka sudah berganti pemilik.

Saat proses pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, barulah terungkap bahwa selama ini pemilik menyimpan sertifikat palsu.

Berkomplot

Satu komplotan umumnya memiliki perancang aksi atau otak yang membuat skenario penipuan dan pemalsuan dokumen.

Salah satu otak mafia tanah, yakni DR, berasal dari keluarga kalangan atas. Wanita 59 tahun ini diketahui merupakan putri dari seorang direktur sebuah BUMN karya yang menjabat pada tahun 1980-an.

Di berkas perkara putusan pengadilan, DR terlibat setidaknya dalam enam kasus tanah sejak tahun 2012. Rumah yang diincar DR semuanya ada di Jakarta Selatan. Kini, DR mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Pondok Bambu.

Pelaku mafia tanah lainnya yang juga berasal dari keluarga berkecukupan adalah AS (37). Dia ditengarai sebagai otak dari berbagai kasus mafia tanah di Jakarta Selatan. AS sekurang-kurangnya terlibat dalam tiga kasus pidana pertanahan, baik penipuan maupun pemalsuan berkas.

Kasus terakhir menjerat AS saat ia dan komplotan beraksi di rumah milik orangtua mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal di Jalan Sekolah Duta, Jakarta Selatan.

AS sempat mengontrak rumah mewah di Jalan Gaharu, Cipete, Jakarta Selatan. Ia tak sampai setahun menempati rumah itu. Tak lama setelah pindah dari rumah sewaan itu, AS pun dibekuk polisi.

DR ataupun AS lantas merekrut orang sesuai keahlian yang dibutuhkan untuk memuluskan kejahatan mereka.

Orang-orang yang direkrut, antara lain, berperan sebagai pemalsu dokumen, notaris palsu, petugas dari kantor notaris, figur yang memerankan sosok pemilik rumah, atau orang yang bertugas menukar sertifikat asli dan palsu.

Jumlah anggota mafia tanah tidak selalu sama di setiap kasus. Kebutuhan anggota ini, antara lain, menyesuaikan permintaan korban.

Salah satu anggota mafia tanah yang bekerja di kelompok DR ataupun AS adalah Derus (51). Dari catatan polisi dan berkas pengadilan, Derus memiliki keahlian khusus untuk memalsukan sertifikat tanah. Derus yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba pun beberapa kali bertugas menukar sertifikat asli dengan yang palsu.

Sebelum ditangkap, Derus pernah tinggal di perumahan Vila Nusa Indah, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Namun, rumah dua kavling yang disambung menjadi satu itu telah dijual. Istri dan dua anak perempuan Derus pun tak lagi tinggal di rumah yang sudah mereka huni sekitar 22 tahun itu.

 

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu

Dokumentasi Kompas Contoh fotokopi sertifikat asli

Dokumentasi Kompas Contoh fotokopi sertifikat palsu

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Proses balik nama dalam waktu enam hari tampak dalam Sertifikat Hak Milik rumah dan tanah Tono Amboro di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Proses itu dilakukan mafia tanah pimpinan DR untuk merampas properti milik Tono.

 

 

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Suasana kantor Notaris Vivi Novita Ranadireksa di Jakarta Selatan, Senin (5/4/2021).

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama Kantor notaris berinisial Leonard Tulus Simangunsong di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (29/03/2021). Salah seorang pekerja lepas kantor notaris ini diduga terlibat dalam kasus mafia tanah pada rumah di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan, milik keluarga Tono Amboro.

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Suasana rumah yang pernah dijadikan kantor Notaris H Idham palsu di Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021). Pencatutan nama H Idham dilakukan oleh RH, mantan kurir dan staf administrasi H Idham. Pada kelompok mafia tanah yang dikoordinasi DR, RH berperan sebagai notaris palsu.

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Suasana Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021). Koperasi ini merupakan salah satu lembaga yang diduga pernah memberikan pinjaman kepada aktor intelektual mafia tanah dengan agunan sertifikat yang diduga hasil penipuan. Kasus yang menimpa koperasi ini berkasnya telah masuk ke pengadilan.

 

 

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama AG (kiri) dan AN (kanan) pelaku pelaku mafia tanah yang ditangkap kepolisian, ditemui di Kantor Polda Metro Jaya, 24 Maret 2021. Mereka berperan sebagai figur palsu pemilik rumah dalam dua proses jual beli rumah yakni bilangan Cilandak dan Kemang.

ompas/Benediktus Krisna Yogatama AG (51), pelaku mafia tanah yang ditangkap kepolisian, ditemui di Kantor Polda Metro Jaya, 24 Maret 2021. AN berperan sebagai figur palsu pemilik rumah dalam dua proses jual beli rumah yakni bilangan Cilandak dan Kemang.

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama AN (53), pelaku mafia tanah yang ditangkap kepolisian, ditemui di Kantor Polda Metro Jaya, 24 Maret 2021. AN berperan sebagai figur palsu pemilik rumah dalam dua proses jual beli rumah yakni bilangan Cilandak dan Kemang.

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama Kepala Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Dwiasi Wiyatputera ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu, (24/03/2021).

 

 

 

 

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama

Rumah tersangka mafia tanah RH (40), di Kampung Dukuh, Keluruhan Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dalam jaringan mafia tanah, RH berpura-pura menjadi notaris Idham dalam proses jual beli rumah di Jalan Brawijaya dan Jalan Wijaya. Padahal sejatinya, notaris Idham sudah pensiun dan tidak lagi menjadi notaris.

Derus dikenal sebagai warga yang aktif, bahkan dia pernah menjadi pengurus RT pada tahun 2010-2013. Apabila ditanya, Derus mengatakan bekerja di kantor notaris milik kakaknya.

Pelaku mafia tanah lainnya, RH (40), juga berasal dari kalangan ekonomi bawah. RH yang mendekam di Rutan Kelas 1 Cipinang ini beberapa kali berperan sebagai notaris palsu. Notaris gadungan ini pernah menyewa ruko dan rumah di kawasan Tebet dan Blok M.

Terakhir, pada 6 April lalu, RH divonis 3 tahun penjara atas penggelapan surat-surat rumah di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Lagi-lagi RH berperan sebagai notaris palsu dalam kasus ini.

Sebelum mendekam di tahanan, RH tinggal di Kampung Dukuh, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sekitar 24 kilometer dari Cikarang, ibu kota kabupaten. Di rumah yang terlihat asri itu, RH tinggal bersama istri dan dua anaknya. Di seberang rumah itu, tinggal keluarga istri RH.

Dari pekerjaan ilegal yang tidak pernah diceritakan RH kepada keluarganya ini, tidak banyak nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya. Bukan kemewahan harta benda yang ditinggalkan RH sebelum ditahan. Justru setelah ditangkap, sang istri terpaksa keluar dari pekerjaannya lantaran tak tahan dengan omongan rekan kerjanya. Demi bertahan hidup kini, sang istri mengaku menjual barang-barang yang ada di rumahnya.

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Suasana rumah milik Indra di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (25/3/2021). Rumah ini pernah menjadi korban mafia tanah yang dipimpin AS. AS dan komplotan menipu Indra dengan berpura-pura membeli rumah, kemudian memalsukan sertifikat dengan bantuan beberapa figur palsu yang berperan sebagai Indra dan istrinya.

Kompas/Kurnia Yunita Rahayu Rumah mendiang Tono Amboro dan Ratna Kartika di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/3/2021). Pasangan suami istri ini menjadi sasaran mafia tanah yang dikoordinasikan DR. Keduanya meninggal saat pengusutan perkara belum tuntas.

Kompas/Benediktus Krisna Yogatama Rumah milik Zurni Hasjim Djalal di Perumahan Executive Paradise, Cilandak, Jakarta Selatan, yang menjadi incaran mafia tanah grup FK. Para pelaku memanipulasi proses jual beli rumah dengan membalik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik asli. Foto diambil 25 Maret 2021.

Kaki tangan seperti Derus dan RH tidak mendapatkan bagian besar dari hasil kejahatan ini. Sekali beraksi, mereka mengantongi Rp 10 juta hingga Rp 20 juta saja.

Padahal, sekali mengagunkan rumah mewah itu, komplotan ini bisa meraup miliaran rupiah. Sejumlah kaki tangan mengaku terlilit utang sehingga menerima tawaran melakukan kejahatan ini dengan imbalan yang tak seberapa.

Bagian terbesar dikantongi mereka yang menjadi otak dari komplotan ini. Besarannya bisa mencapai puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah.

baca juga: Majalah Eksekutif edisi cetak : klik ini



Sumber Berita

Continue Reading

Cerdas Mengupas Peristiwa

Putusan Mahkamah Agung Atas PK Kakorlantas Dikritisi Public Watch and Integrity

Published

on

By


Hakim yang memutus perkara tersebut adalah Krisna Harahap, Sofyan Sitompul, dan Suhadi.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Irjen Pol Djoko Susilo sebatas aset yang dirampas. Adapun untuk hukuman badan tetap yaitu selama 18 tahun penjara.

MA hanya mengabulkan soal uang pengganti menjadi Rp 32 miliar. Adapun kekayaan yang didapat sebelum terjadinya kasus korupsi simulasi SIM, dikembalikan kepada terpidana.

Yang menarik diamati adalah, mengenai penyitaan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu (tempus) perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PK.

Baik dalam perkara Tipikor maupun dalam perkara.

“Nah, apakah harta yang sudah disita itu harus dikembalikan kepada yang berhak atau disita dirampas untuk negara,” ujar Jojo, pengamat integritas.

Jojo dari LSM Public Watch and Integrity menyoroti kinerja Mahkamah Agung atas putusan peninjauan Kembali (PK) dari mantan Kakorlantas Polri.

Irjen Pol Djoko Susilo yang semasa menjabat sangat “royal” dengan wartawan Polri ini disebut akan mendapatkan hartanya kembali.  Padahal, aset yang dirampas kabarnya sudah dilelang.

Setelah dilelang dan hasilnya ternyata melebihi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar. Bagaimana kelebihan uang dari hasil lelang tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana?

Jojo menyebut,  barang bukti yang sudah disita oleh penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap berubah menjadi sita eksekutorial yang hasil lelangnya semata-mata untuk membayar uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

LSM ini mencatat, Djoko Susilo memarkup proyek proyek pengadaan simulator SIM. Total anggaran yang ditilep mencapai Rp 32 miliar.

Adapun yang menjadi rangkaian adalah Brigjen Pol Drs Didik Purnomo MSi dihukum 5 tahun penjara. Didik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair.

Sukotjo Sastronegoro Bambang dihukum 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain itu, Sukotjo juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3,9 miliar paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Untuk Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (Dirut PT CMMA), Budi Santoso dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Budi juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 88,4 miliar dengan ketentuan apabila “terdakwa” tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 tahun penjara. Budi mengajukan PK pada 21 Desember 2018 ditolak MA.

Sementara itu, untuk Joko Soesilo, yang bersangkutan memasukan nomor register 97 PK/Pid.Sus/2021. Tanggal masuk PK ini ditulis tanggal 5 Januari 2021.

Kemudian, untuk tanggal diputuskannya adalah 6 Mei 2021 atau kemarin dengan status kabul.

Diketahui, terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM dan pencucian uang, Djoko Susilo mengajukan PK atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Kasasi MA.

Jaksa KPK juga sudah menyerahkan aset-aset hasil rampasan dari perkara ini senilai total Rp11 miliar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rumah Djoko di Solo bahkan telah disita negara pada 2013 silam dan dijadikan museum batik.

Di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta, Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara dan uang pengganti Rp 32 miliar. Tak ada pencabutan hak politik bagi Djoko Susilo di tingkat pertama.

Sedangkan di tingkat banding, hukuman Djoko Susilo naik menjadi 18 tahun penjara. Terdapat tambahan hukuman pencabutan hak politik yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tak terima, Djoko mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya kasasinya ditolak. Berselang 7 tahun kemudian, Djoko mengajukan PK. Hasilnya, ada perubahan vonis terkait aset yang disita dan pencabutan hak politik.

Kini aset seperti tanah, rumah, pompa bensin, dan kendaraan dengan mengatasnamakan istri, anak, serta mertuanya ada yang sudah disita dan aman dari pantauan.

Public Wacth and Integrity menilai apa yang “dilakukan” Mahkamah Agung, artinya “penyunatan hukuman” bisa menimbulkan pelemahan cegah korupsi di masyarakat.

Menangani permohonan Peninjauan Kembali (PK) para terpidana korupsi, LSM Public Watch and Integrity dalam rilisnya mendesak Mahkamah Agung objektif, independen, profesional dan penuh integritas dalam putusan permohonan PK.

Bagaimana menurut Anda?

 



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi