Connect with us

Enak Dibaca dan Perlu

Ini Alasan Jaksa KPK Ajukan Penyuap Edhy Prabowo Jadi Justice Collaborator

Published

on


TEMPO.CO, Jakarta – Tim Jaksa Penunut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim Tindak Pidana Korupsi menerima permohonan Suharjito menjadi justice collaborator. Suharjito merupakan terdakwa dalam kasus suap ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Kami berpendapat bahwa karena Terdakwa telah berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain di dalam perkara ini, maka permohonan Terdakwa dapat dikabulkan,” kata salah satu JPU, Siswandono, saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 7 April 2021.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Suharjito tiga tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa mengatakan telah mempertimbangkan kemungkinan Suharjito menjadi justice collaborator. Mereka pun meminta permohonan Sugiharto dikabulkan.

“Namun demikian, pemberian Surat Ketetapan KPK sebagai Justice Collaborator akan diberikan setelah Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa lainnya,” kata jaksa.

Sugiharto merupakan satu-satunya pemberi suap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendakwa Suharjito menyuap Edhy dkk Rp 2,1 miliar untuk mendapatkan izin ekspor benur.

Sementara itu, ada 6 orang tersangka penerima suap ekspor benih lobster. Mereka adalah Edhy Prabowo, Staf Khusus Menteri sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi. Kemudian, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Menteri, dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Baca juga: Dugaan Aliran Duit Edhy Prabowo, dari Wine sampai Apartemen





Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enak Dibaca dan Perlu

Kasus Bansos: KPK Limpahkan Berkas Perkara Juliari Batubara ke Pengadilan

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Rabu, 14 April 2021.

“Berkas perkara atas nama Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Atas pelimpahan ini, penahanan telah sepenuhnya beralih dan menjadi kewenangan PN Tipikor,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 April 2021.

Ali menjelaskan Juliari Batubara dan Adi Wahyono disangkakan dengan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Sementara Matheus Joko Santoso, dikenakan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

“Mengenai jadwal persidangan, akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menjadi tersangka. KPK menduga melalui dua anak buahnya itu, Juliari mengambli fee Rp 10 ribu dari tiap paket bansos yang disalurkan ke wilayah Jabodetabek. Uang berasal dari para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan bansos Covid-19.

Dua pengusaha telah menjadi terdakwa pemberi suap, yaitu Harry dan Ardian Iskandar Maddanatja. Mereka didakwa menyuap Juliari Batubara supaya dipilih menjadi penyedia paket bansos Covid-19. Harry didakwa menyuap sebanyak Rp 1,28 miliar dan mendapatkan jatah 1,5 juta paket bansos. Sementara KPK mendakwa Ardian mendapatkan Rp 115 ribu paket bansos. 

Baca juga: Penyuap Juliari Batubara Ungkap Komitmen Fee Rp 30 Ribu Per Paket Bansos

ANDITA RAHMA





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Jokowi Kembalikan Kemendikbud ke Muhammadiyah

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet. Prediksi otak-otik kabinet pun bermunculan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, misalnya, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah.

“Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader Ormas yang lain sudah,” ujar Adi saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari Ormas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah. “Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah,” tuturnya.

Namun, lanjut Adi, semua itu tentu masih prediksi. “Reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa diganggu-gugat. Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menristek tak ada lagi karena kementeriannya dihapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu masih gelap gulita,” ujar dia.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, dengan nomenklatur baru akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. “Harusnya segera reshuffle. Mumpung tak ada gejolak politik. Jadi, presiden sudah bisa eksekusi reshuffle,” ujarnya dihubungi terpisah.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu diikuti dengan reshuffle. “Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu,” ujar Juri saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

DEWI NURITA

Baca: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Prediksi Sejumlah Menteri Ini Digeser





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Mentan Syahrul Ingin Wujudkan Pertanian Modern

Published

on

By


INFO NASIONAL-Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung tumbuhnya ekonomi di sektor riil mendapat apresiasi. Selain itu, Kementan berhasil memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan.

Sepanjang tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sektor pertanian tumbuh 1,75 persen ketika sektor lain mengalami tekanan. Hal ini dinilai sebagai potret yang menunjukkan pertanian memiliki daya uji yang tinggi dan menjadi tulang punggung perekonomian di saat pandemi.

Pertumbuhan tersebut juga dibarengi besarnya animo anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Peran generasi muda tidak bisa dipisahkan dalam setiap sektor kehidupan termasuk sektor pertanian.  “Geliat munculnya para milenial yang terjun di sektor pertanian merupakan sinyal positif. Ini bagus sebagai regenerasi,” ujar Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufik Amrullah saat dihubungi, Selasa, 13 April 2021. 

Menurut Taufik, Kementan bersama pihak lain harus memformulasikan keberlanjutan sumber daya manusia pertanian yang setiap tahun mengalami penurunan. “Sebelumnya, milenial menggeluti dunia pertanian hanya pada wilayah off-farm. Tapi sekarang, mereka sudah berani terjun langsung, melakukan budidaya dengan caranya sendiri,” katanya.

Bagi Taufik  Tipologi milenial yang adaptif dengan kemajuan teknologi merupakan modal utama pengembangan pertanian masa depan.Salah satu hal yang ingin dicapai Kementan dibawah Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah bagaimana mewujudkan pertanian yang modern.

“Ini bisa direalisasikan salah satunya oleh milenial, para anak-anak muda yang melek teknologi. Konsep urban farming, smart farming akan lebih kencang akselerasinya jika diperankan oleh milenial,” ujarnya.

Pengalaman dan kemampuan Mentan Syahrul dalam memimpin dan mengelola entitas itu tidak diragukan. Melalui dua hal tersebut, Kementan berhasil keluar dari ancaman krisis pangan yang diperingatkan oleh badan pangan dunia atau FAO.

“Kementan dibawah kepemimpinan Mentan Syahrul saya pikir berhasil. Bukan hanya tangguh saat pandemi, juga mampu melakukan stabilisasi harga bahan pangan pokok di saat hari-hari besar keagamaan,” ujarnya.

Taufik berpesan, Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi peran milenial untuk menggerakkan perekonomian. “Perekonomian akan bergerak jika ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Dan Mentan Syahrul saya kira sudah melakukan hal itu, bagaimana pertanian dan sektor riil terus bergerak,” katanya. (*)





Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi