Connect with us

Enak Dibaca dan Perlu

Ini Isi Laporan Pakar PBB yang Sebut Proyek Mandalika Rampas Tanah Warga

Published

on


TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia menemukan indikasi pengerjaan proyek Mandalika, Nusa Tenggara Barat, merampas tanah masyarakat setempat. 

United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter, mengatakan para petani dan nelayan tergusur dari tanah yang mereka tinggali. Selain itu, rumah serta ladang mereka rusak.

“Petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya, serta situs religi mereka mengalami perusakan karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjadikan Mandalika sebagai Bali baru,” kata Olivier seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 8 April 2021.

Baca juga: AIIB Heran Ada Tuduhan Pelanggaran HAM di Proyek Mandalika

Para ahli itu menyatakan masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi. Warga juga diusir paksa dari tanah mereka tanpa mendapat pengganti yang sepadan.

Sirkuit Mandalika terletak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan direncanakan diubah menjadi kompleks pariwisata terintegrasi. Kawasan ini akan memiliki sirkuit balap motor Grand Prix, taman, hotel, dan resort mewah, termasuk Pullman, Paramount Resort, dan Club Med.

Sebagian proyek ini dibiayai oleh AIIB dan telah menerima investasi lebih dari US$ 1 miliar dari pebisnis swasta. Grup asal Prancis, VINCI Construction Grands Projets, merupakan investor terbesar yang akan bertanggung jawab atas pembangunan Sirkuit Mandalika, hotel, rumah sakit, water park, dan fasilitas lainnya.

Staf Khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan pendapat Pelapor Khusus PBB soal proyek Mandalika tendensius dan sama sekali tidak berdasar. Ia menyatakan bahwa tuduhan telah terjadinya perampasan tanah dan penggusuran itu tidak benar. “Jika ada (perampasan tanah), tentu sudah terjadi gejolak di sana. Masyarakat akan protes beramai-ramai,” kata dia, kemarin.

Bagaimana pakar PBB dan Komnas HAM mengurai masalah di proyek tersebut? Baca selengkapnya di Koran Tempo





Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enak Dibaca dan Perlu

Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Jokowi Kembalikan Kemendikbud ke Muhammadiyah

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet. Prediksi otak-otik kabinet pun bermunculan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, misalnya, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah.

“Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader Ormas yang lain sudah,” ujar Adi saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari Ormas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah. “Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah,” tuturnya.

Namun, lanjut Adi, semua itu tentu masih prediksi. “Reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa diganggu-gugat. Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menristek tak ada lagi karena kementeriannya dihapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu masih gelap gulita,” ujar dia.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, dengan nomenklatur baru akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. “Harusnya segera reshuffle. Mumpung tak ada gejolak politik. Jadi, presiden sudah bisa eksekusi reshuffle,” ujarnya dihubungi terpisah.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu diikuti dengan reshuffle. “Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu,” ujar Juri saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

DEWI NURITA

Baca: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Prediksi Sejumlah Menteri Ini Digeser





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Mentan Syahrul Ingin Wujudkan Pertanian Modern

Published

on

By


INFO NASIONAL-Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung tumbuhnya ekonomi di sektor riil mendapat apresiasi. Selain itu, Kementan berhasil memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan.

Sepanjang tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sektor pertanian tumbuh 1,75 persen ketika sektor lain mengalami tekanan. Hal ini dinilai sebagai potret yang menunjukkan pertanian memiliki daya uji yang tinggi dan menjadi tulang punggung perekonomian di saat pandemi.

Pertumbuhan tersebut juga dibarengi besarnya animo anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Peran generasi muda tidak bisa dipisahkan dalam setiap sektor kehidupan termasuk sektor pertanian.  “Geliat munculnya para milenial yang terjun di sektor pertanian merupakan sinyal positif. Ini bagus sebagai regenerasi,” ujar Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufik Amrullah saat dihubungi, Selasa, 13 April 2021. 

Menurut Taufik, Kementan bersama pihak lain harus memformulasikan keberlanjutan sumber daya manusia pertanian yang setiap tahun mengalami penurunan. “Sebelumnya, milenial menggeluti dunia pertanian hanya pada wilayah off-farm. Tapi sekarang, mereka sudah berani terjun langsung, melakukan budidaya dengan caranya sendiri,” katanya.

Bagi Taufik  Tipologi milenial yang adaptif dengan kemajuan teknologi merupakan modal utama pengembangan pertanian masa depan.Salah satu hal yang ingin dicapai Kementan dibawah Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah bagaimana mewujudkan pertanian yang modern.

“Ini bisa direalisasikan salah satunya oleh milenial, para anak-anak muda yang melek teknologi. Konsep urban farming, smart farming akan lebih kencang akselerasinya jika diperankan oleh milenial,” ujarnya.

Pengalaman dan kemampuan Mentan Syahrul dalam memimpin dan mengelola entitas itu tidak diragukan. Melalui dua hal tersebut, Kementan berhasil keluar dari ancaman krisis pangan yang diperingatkan oleh badan pangan dunia atau FAO.

“Kementan dibawah kepemimpinan Mentan Syahrul saya pikir berhasil. Bukan hanya tangguh saat pandemi, juga mampu melakukan stabilisasi harga bahan pangan pokok di saat hari-hari besar keagamaan,” ujarnya.

Taufik berpesan, Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi peran milenial untuk menggerakkan perekonomian. “Perekonomian akan bergerak jika ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Dan Mentan Syahrul saya kira sudah melakukan hal itu, bagaimana pertanian dan sektor riil terus bergerak,” katanya. (*)





Sumber Berita

Continue Reading

Enak Dibaca dan Perlu

Masuk Satgas BLBI, Polri Siap Back-Up Pemerintah

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian RI menyatakan siap mendukung langkah pemerintah terkait pembentukan Satgas BLBI. Polri merupakan institusi yang masuk ke dalam struktur satgas tersebut. 

“Prinsipnya Polri siap mendukung dan membackup penuh keputusan pemerintah,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dihubungi pada Rabu, 14 April 2021. 

Namun, hingga kini, kata Argo, belum ada rapat atau pertemuan lebih lanjut ihwal kerja satgas. Sehingga, ia belum bisa membeberkan secara detail tugas Polri. 

“Belum (rapat). Nanti ya teknisnya kalau sudah,” kata Argo. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 6 April 2021.

“Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI,” bunyi Pasal 1 salinan Kepres tersebut.

Pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Kemudian, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu,” ketentuan dalam peraturan ini.

ANDITA RAHMA | DEWI NURITA

Baca: Mahfud MD Sebut Aset BLBI yang Bisa Dikembalikan Mencapai Rp 110 T





Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi