Connect with us

Cerdas Mengupas Peristiwa

Pemerintah Terbitkan 49 PP & Perpres Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Published

on


Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara yang dipantau di Jakarta, Minggu, berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja tersebut terdiri dari 45 PP dan 4 perpres.

Puluhan peraturan turunan untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 lalu ini, antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, sektor ketenagakerjaan dan berbagai aspek lainnya.

Berikut daftar 49 perpres dan PP terkait UU Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan

Layanan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.

35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cerdas Mengupas Peristiwa

Indonesia Anut Rezim Tak Hukum Penyalahguna Dengan Hukuman Penjara

Published

on

By


Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim, dalam memeriksa perkara narkotika yang terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan sebagai penyalah guna untuk diri sendiri (direktori keputusan mahkamah agung) adalah anomali pemidanaan.

Kenapa begitu?

Karena, hanya hakim di indonesia yang menghukum penjara penyalahguna (drug user), meskipun  Indonesia menganut rezim mengancam penyalahguna secara pidana sedangkan pemidanaannya berupa rehabilitasi.

Hakim di seluruh dunia,  tidak ada lagi yang menghukum penjara atau bentuk hukuman lain selain rehabilitasi meskipun terbukti bersalah memiliki, menguasai narkotika untuk dikonsumsi, baik masuk dalam yuridiksi hukum pidana, maupun non pidana

Indonesia sejak berundang undang narkotika, selalu mencantumkan bahwa pemidanaan terhadap penyalahguna dan pecandu berupa pemidanaan alternatif berupa menjalani rehabilitasi meskipun penyalahguna-nya diancam secara pidana.

Alternatif pemidanaan berupa rehabilitasi tersebut, dinyatakan secara jelas disetiap UU narkotika yang dibuat pemerintah dan DPR bahwa masa menjalani rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Maknanya rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim adalah hukuman bagi penyalah guna narkotika.

Dalam UU narkotika yang berlaku sekarang ini, hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika diberi kewajiban untuk memperhatikan taraf ketergantungan narkotikanya terdakwanya (pasal 54), status pidananya (pasal 55 yo 128) dan memperhatikan kewenangan yang diberikan UU narkotika.

Bahwa hakim dapat memutuskan terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetapkan menjalani rehabilitasi bila ltidak terbukti bersalah (pasal 103).

Tempat menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna atas perintah hakim baik berupa keputusan maupun penetapan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk  (pasal 56)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011 rumah sakit dan lembaga rehabilitasi yang melayani perawatan terhadap penyalah guna disebut  IPWL yang tugasnya melakukan perawatan bagi penyalah guna narkotika baik melalui wajib lapor bagi penyalah guna maupun melalui keputusan atau penetapan hakim untuk memerintahkan terdakwa penyalah guna untuk menjalani rehabilitasi.

Akibat anomali pemidanaan bagi penyalah guna narkotika, terjadi pula anomali hunian lapas di Indonesia, tidak hanya over kapasitas, tetapi juga menjadi sasaran peredaran gelap narkotika dan menjadi lokasi menggunakan narkotika bagi penyalah guna yang menjadi warga binaan.

Dan juga terjadinya residivisme perkara penyalahgunaan narkotika, merambahnya penyalahgunaan narkotika sampai ke desa desa dan suburnya peredaran gelap narkotika yang dapat berakibat terjadinya lost generation.

Siapa Penyalahguna itu?

Penyalah guna itu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melanggar hukum (pasal 1/15) yang berpotensi menjadi pecandu. Harap dibedakan penyalah guna dengan pengedar.

Bila penyalah guna narkotika tersebut di visum atau di assesmen akan diketahui taraf ketergantungannya.

Jika hasil visum et repertum atau assesmen menyatakan tidak ketergantungan karena baru pertama kali menggunakan narkotika apalagi karena dirayu, diperdaya, ditipu, dibujuk atau dipaksa menggunakan narkotika maka penyalah guna tersebut tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Jika hasil visum et repertum atau assesmen menyatakan ketergantungan narkotika dengan taraf tertentu maka penyalah guna tersebut termasuk pecandu narkotika.

Penyalah guna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu narkotika secara yuridis wajib menjalani rehabikitasi (pasal 54).

Bagaimana aturan pemidanaannya ?

Indonesia secara resmi menggunakan aturan pemidanaa alternatif berupa rehabilitasi sejak  meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1976 dengan UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya.

Indonesia berpengalaman tiga kali berganti undang undang narkotika, yaitu UU no 9 tahun 1976 kemudian diganti dengan UU no 7 tahun 1997 dan yang terakhir adalah UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang saat ini berlaku.

Ketiga UU narkotika tersebut menganut rezim tidak menghukum pidana bagi penyalah guna, pemidanaan bagi penyalah guna berupa pidana alternatif berupa menjalani rehabilitasi meskipun diancam secara pidana.

UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini lebih detail dalam menentukan tujuan dibuatnya UU narkotika  yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4d).

Itu sebabnya hakim (pasal 127/2) diberi kewajiban UU dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk memperhatikan unsur yang meringankan.

Apa itu?

Keterangan kondisi taraf ketergantungannya (pasal 54), unsur pemaaf yaitu kalau melakukan wajib lapor dan mendapatkan perawatan, status pidananya menjadi tidak dituntut pidana (pasal 55 yo128) dan unsur kewajiban hakim untuk menggunakan pasal 103 yaitu dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti maupun tidak terbukti bersalah.

Rehabilitasi atas putusan atau penetapan hakim adalah proses penyembuhan bukan proses pidana atau pemenjaraan, tidak memerlukan pengamanan khusus selama menjalani rehabilitasi.

Orang tua diberi kewajiban untuk melaporkan ke IPWL bila menjadi pecandu (relapse), kalau sengaja tidak melaporkan anaknya ke IPWL untuk mendapatkan perawatan diancam dengan pidana 6 bulan kurungan.

Biaya rehabilitasi dibebankan pada negara dianggarkan pada anggaran IPWL dibawah Kemkes, Kemsos dan BNN.

Praktik pemidanaannya bagaimana ?

Sejak berlakunya UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, tujuannya diperjelas yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.

Tetapi dalam praktiknya pemidanaan terhadap penyalah guna melenceng dari tujuan UU narkotika, abai terhadap unsur yang meringankan dan unsur pemaaf serta unsur kewajiban yang diberikan UU kepada hakim yaitu hakim dapat memutuskan atau menetapkan penyalah guna menjalani rehabilitasi meskipun terbukti bersalah.

Di titik ini menurut catatan saya anomali pemidanaan  menyebabkan anomali hunian lapas, terjadinya residivisme penyalahgunaan narkotika, yang dampaknya merugikan negara.

Saya menyarankan kepada Pemerintah dan DPR  untuk meluruskan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang merugikan semua fihak baik pemerintah, penyalah guna sendiri dan keluarganya serta masarakat secara luas.

Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selamatkan penyalah gunanya dan penjarakan pengedarnya.

Penulis adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).  Aktivis anti narkoba yang  berpengalaman dalam bidang reserse.  Penulis buku kelahiran 18 Mei 1958. 



Sumber Berita

Continue Reading

Cerdas Mengupas Peristiwa

VAKSIN Nusantara sudah dimatikan. Hidup Vaksin Nusantara!

Published

on

By


Kemarin pagi orang antre di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta: menjalani vaksinasi mandiri lewat Vaksin Nusantara.

Salah satu yang kelihatan di situ adalah tokoh ini: Sudi Silalahi. Bersama istri. Mantan sekretaris kabinet itu percaya betul pada keahlian dokter Terawan Putranto –yang kini berpangkat letnan jenderal dan baru saja berhenti dari jabatan menteri kesehatan.

Kemarin pagi itu tahapnya baru untuk pengambilan darah. Sekitar 20 cc. Tepatnya 8 ampul kecil. Darah tersebut diberi antigen. Lalu disimpan di lab Selama 2 minggu.

Setelah muncul antibodi di darah itu, Sudi harus kembali ke RSPAD lagi. Darah tersebut akan dimasukkan kembali ke tubuhnya. “Saya tadi diberi tahu untuk datang lagi tanggal 28 April,” ujar Sudi Silalahi.

Itulah cara yang disebut menimbulkan antibodi Covid-19 melalui sistem sel dendritik. Sel dendritik itu kemudian ”mengajar” sel-sel darah kita. Yakni bagaimana cara memunculkan antibodi –yang lebih awet bertahan di dalam badan, bahkan bisa jadi seumur hidup.

“Minggu ini tiap hari 40 orang dulu,” ujar Terawan. Ia mengetahui bahwa yang antre untuk divaksinasi lewat Vaksin Nusantara begitu banyak. “Mulai minggu depan satu hari sudah bisa 80 orang,” katanya.

Rupanya Terawan –sebagai inisiator Vaksin Nusantara– akan menempuh jalan mirip sukses DSA. Yang dulunya juga ditentang begitu hebat -sampai ia diberhentikan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia– tapi akhirnya diterima secara luas.

Sampai saat ini sudah lebih 40.000 orang yang menjalani DSA –termasuk saya dan istri. Itulah terapi untuk membersihkan saluran darah di dalam otak. Yang secara populer lantas disebut ”brain wash” –cuci otak dalam arti harfiah.

Sejak ada penolakan untuk uji coba fase II Vaksin  Nusantara, Terawan tidak banyak bicara. Ia langsung memindahkan peralatan laboratorium dendritiknya dari Semarang. Sekarang fasilitas itu ada di RSPAD Jakarta.

Maka orang yang ingin punya imunitas Covid-19 sudah bisa lewat Vaksin Nusantara. Orang bisa datang ke RSPAD. Atas keinginan sendiri. Dasarnya: otonomi pasien. Pasien berhak mendapatkan terapi sesuai dengan keinginannya: vaksinasi pakai darahnya sendiri.

Itulah yang kemarin dilakukan Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi. Ia memang punya cerita tersendiri terkait dengan Terawan.

Waktu itu Terawan masih berpangkat mayor. Dinasnya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sudi sudah berpangkat mayor jenderal. Jabatannya: sekretaris Menko Polhukam.

Itu tahun 2008.

Suatu saat Sudi lagi cek kesehatan ke RSPAD. Di situ bertemulah dokter Terawan yang masih berpangkat mayor. Itulah perjumpaan pertama mereka secara langsung.

Dalam perjumpaan itu, Mayor Terawan curhat ke Sudi: minta dibelikan alat untuk DSA. “Saya punya keahlian di bidang itu, tapi tidak ada alatnya,” ujar Terawan seperti yang diingat Sudi.

“Pak Terawan menjelaskan betapa pentingnya alat itu. Cara menjelaskannya bagus dan mudah dipahami. Tapi saya ya tetap tidak mengerti,” ujar Sudi merendah.

Kepada Terawan, Sudi menjelaskan bahwa ia bukan pejabat yang punya wewenang mengadakan alat itu. “Wewenang mengusulkan pun tidak punya,” ujar Sudi.

Tapi Sudi mengatakan akan berusaha membantu Terawan.

Sudi pun lantas menemui Kepala Staf Umum TNI Letjen Supriadi. Yang ditemui juga tidak bisa memberikan janji apa pun –kecuali sebatas akan mengusahakan untuk mengusulkan. “Jangan harap empat tahun sudah berhasil,” ujar yang ditemui Sudi.

Belakangan Sudi pun sudah lupa soal itu. Kesibukan lain begitu banyak. Apalagi Sudi lantas pensiun dari dinas militer.

Empat tahun kemudian Sudi menjadi sekretaris kabinet. Sedang Terawan tetap di RSPAD dan pangkatnya pun masih tetap mayor. Saat itulah si mayor menghadap sang menteri.

“Ternyata ia menghadap untuk minta saya me-launching program DSA di Gatot Subroto. Saya kaget, karena sebenarnya saya sendiri sudah lupa,” ujar Sudi.

Sudi menolak. Sudi merasa bukan wewenangnya untuk melakukan yang bukan bidangnya. Tapi Terawan ngotot. Terawan mengingatkan alat itu ada karena jasa Sudi Silalahi.

Sudi tetap menolak.

Akhirnya terjadi kompromi: tidak perlu ada launching. Langsung saja jalan. Sudi mau jadi pasien pertama yang menggunakan alat DSA itu.

Seminggu kemudian Sudi ke RSPAD. Untuk menjalani pemeriksaan awal. Saat itulah diketahui ada benjolan di pembuluh darah otak Sudi.

Terawan sebenarnya berani saja melakukan DSA untuk kasus Sudi seperti itu. Tapi mengingat Sudi seorang menteri maka Terawan usul: bagaimana kalau yang menangani Sudi itu guru DSA-nya yang di Amerika.

Kepala RSPAD pun menghadap Presiden SBY. Diceritakanlah apa yang dialami di saluran darah di otak Sudi. Terawan yang menjelaskan. Mereka pun minta izin presiden untuk membawa Sudi ke San Francisco.

Terawan mengantarkan Sudi ke Amerika. Jadi dikerjakan di sana. Oleh profesor yang juga guru Terawan di bidang DSA. Sekalian Terawan melihat perkembangan terbaru DSA di Amerika.

Berhasil.

Sudi hanya satu hari di Amerika. Besoknya sudah bisa langsung kembali ke Jakarta. Ia sehat. Sampai sekarang.

“Kesibukan utama saya saat ini di bidang keagamaan,” ujar Sudi. Tokoh ini memang salah satu yang sangat disiplin salat.

Bahwa kemarin Sudi menjalani vaksinasi Vaksin Nusantara ia hanya mengatakan: saya ingin memenuhi seruan Bapak Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri!

#dahlaniskan



Sumber Berita

Continue Reading

Cerdas Mengupas Peristiwa

Minum Air Agar Sehat Kulit

Published

on

By


Air merupakan salah satu komponen yang dapat menjaga kulit terus terhidrasi dengan baik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit dari luar maupun dalam tubuh.

Menurut dr. Arini Astasari Widodo SpKK, selain mendukung penampilan, kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari material eksternal, juga membantu mengatur kandungan air dan temperatur tubuh.

“Sebesar 60 persen dari tubuh kita terdiri dari air, sementara komponen kulit mengandung 72 persen air, sehingga jika kita mengalami dehidrasi kesehatan kulit juga akan terpengaruh,” ujar dr. Arini.

“Dehidrasi pada kulit dapat menyebabkan kulit terasa lebih kasar, kusam, lebih rentan berjerawat, bahkan mempercepat penuaan,” imbuhnya.

Menurut dr. Arini, pada umumnya, seseorang perlu mengonsumsi air setidaknya dua liter per hari.

Cukup minum dapat membantu menjaga hidrasi sehingga meningkatkan elastisitas, menghaluskan kulit, dan menghindari kerutan dini.

Terutama di saat seseorang menghabiskan banyak waktu berdiam di rumah atau ruangan ber-AC yang membuat risiko kulit menjadi lebih kering.

Saat rasa haus mendera kemudian menenggak segelas air, rasanya nyaman sekali. Tapi, manfaat air dalam tubuh tidak sesederhana hal itu.

Air merupakan komponen utama dalam sel tubuh, yaki sebanyak 60-70 persen. Beberapa organ tubuh pun mengandung air, seperti paru sebesar 90 persen, 82 persen pada darah, 80 persen padan kulit, 70 persen padan otak.

Sehingga penting sekali bagi tubuh untuk memenuhi asupan cairan dari air.

Semakin aktivitasnya berat ditambah udara panas, asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh semakin banyak.

Pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh mencegah timbulnya berbagai gangguan kesehatan serta membuat tubuh lebih bugar.

Fungsi air dalam tubuh diantaranya adalah

1. Menjaga suhu tubuh

2. Memperlancar pencernaan

3. Media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah

4. Membantu sistem metabolisme tubuh

5. Memelihara kulit.

6. Pelumas sendi.



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
  • Sebuah galat telah terjadi, yang kemungkinan berarti umpan tersebut sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Trending

Copyright © 2021 Temposiana.com | Beyond Future, Berita Terverifikasi