[ad_1]
“Ya, dari jumlah tersebut mereka tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Pelawan, Air Hitam dan Kecamatan Sarolangun. Yang seluruhnya adalah petani swadaya,” kata kepala dinas TPHP Sarolangun, Sakwan kepada Gatra.com, Senin (28/12).
Sakwan mengatakan, untuk Kabupaten Sarolangun nominal bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang didapat nilainya masih berkisar di angka Rp25 juta per hektar dan setelah Juni 2020 menjadi Rp30 juta per hektar.
“Untuk tahun 2020 ini pengusul sudah mendapatkan Rp30 per hektar, karena Rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktur jendral perkebunan (Dirjenbun) setelah bulan Juni tahun 2020,” katanya.
Sakwan menyebut, dari proses pelaksanaan program tersebut pihaknya masih menemukan berbagai kendala. Terutama soal jaringan internet, karena rata-rata petani berasal dari desa yang jaringan internetnya masih lemah. “Selain itu, kendala yang dihadapi petani adalah masalah penginput berkas dan mencari pabrik penampung buah mitra,” ujarnya.
Sakwan menjelaskan, solusi dari Dinas untuk masalah penginputan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan Koperasi Unit Desa (KUD) diberikan bimbingan oleh tim Kabupaten. “Dan untuk masalah Perusahaan mitra (Pabrik penampung) Dinas membantu memfasilitasi dengan pabrik yang ada di daerah sekitarnya,” katanya.
Selanjutnya kata Sakwan untuk total luasan kebun sawit di kabupaten itu ada seluas 30an ribu hektar yang tersedia saat ini, sementara untuk luas potensi yang akan menjalani PSR masih belum bisa ditentukan. “Angka speaifiknya untuk Perkebunan rakyat sebanyak 35,520 hektar. Untuk luasan potensi PSR tidak dapat ditentukan karena rata-rata pengusul adalah petani swadaya,” kata Sakwan lagi.
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Rohmat Haryadi
[ad_2]
Sumber Berita
