Indonesia Dorong Penyelesaian Krisis Myanmar – POLRI PRESISI

“Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” tegasnya, dalam pernyataan pers di gedung Sekretariat ASEAN, seusai menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting (ALM), Sabtu (24/04/2020), terkait krisis di Myanmar.

Lebih jauh Jokowi juga menyampaikan ada tiga hal penting kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN pada saat menghadiri ALM. Pertama, bahwa perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.

Kedua, Jokowi juga menyampaikan pentingnya Pemimpin Militer Myanmar untuk memberikan komitmen. Permintaan komitmen yang pertama yakni penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar.

“Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” imbuhnya.

Permintaan komitmen yang kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Menurut Jokowi, tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk special envoy ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Ketiga, Jokowi meminta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre.

“Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” ungkapnya.

Semangat ASEAN Way sebagai Solusi Krisis di Myanmar

Jokowi menjelaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai suatu konsensus.

Krisis di Myanmar tampaknya memang harus diselesaikan dengan cara ASEAN Way, yaitu upaya penyelesaian konflik di negara negara di kawasan Asia Tenggara dengan menerapkan norma dan prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, tindakan non-konfrontatif terhadap konflik, dan menekankan pada musyawarah dan mufakat.

Untuk diketahui, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN pada 23 Maret 2021 lalu, terkait penyelesaian situasi Myanmar.

Para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN tengah mengikuti jalannya ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu, 24 April 2021.

ALM kali ini terselenggara atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN. Sebelumnya, Indonesia menginisiasi ALM ini untuk membahas dan mencapai kesepakatan serta solusi yang baik bagi rakyat Myanmar.

Selain dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin atau perwakilan dari negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut. Tampak dalam pertemuan ialah Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, juga Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing turut hadir dalam ALM kali ini.

Penyelenggaraan ASEAN Leaders’ Meeting ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi saat ini.

Selain itu, para pemimpin atau perwakilan negara-negara ASEAN juga memiliki tekad yang sama untuk bersama berbagi pandangan demi kepentingan rakyat Myanmar.

Photo Credit: Dalam foto ini diambil pada tanggal 2 Desember 2015, Panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kiri) dan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi (kanan) berjabat tangan setelah pertemuan mereka di Naypyidaw. – Militer Myanmar telah menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta, pada 1 Februari 2021. AP Photo/Phyo Hein Kyaw

Di bawah kekuasaan kapitalisme, tidak ada yang dapat menghentikan degradasi moral pers.

Latest posts by Yuan Adriles (see all)